OJK Cabut Izin Usaha PT Sarana Sultra Ventura: Langkah Tegas Lindungi Konsumen dan Industri

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 20:44

OJK Cabut Izin Usaha PT Sarana Sultra Ventura: Langkah Tegas Lindungi Konsumen dan Industri-foto: ist-

SUMATERAEKSPRES.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura (PT SSV), sebuah perusahaan modal ventura yang berbasis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.06/2024 tanggal 10 Desember 2024.

Pencabutan izin usaha ini dilakukan setelah PT SSV gagal memenuhi ketentuan terkait ekuitas minimum hingga berakhirnya masa sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Sebelumnya, PT SSV telah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atas pelanggaran terhadap regulasi tersebut.

Meski telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan langkah strategis dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum sesuai rencana tindak yang disepakati, perusahaan ini tetap tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.

Landasan Hukum Pencabutan Izin

Keputusan pencabutan izin usaha PT SSV merujuk pada sejumlah regulasi yang berlaku, termasuk:

Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015);

Pasal 116, 118 ayat (15), dan 119 ayat (13) Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023); serta

Pasal 143 dan Pasal 144 POJK 25/2023.

Keputusan ini menegaskan komitmen OJK dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi guna menciptakan industri modal ventura yang sehat, terpercaya, dan melindungi kepentingan konsumen.

Konsekuensi Pencabutan Izin Usaha

ojk cabut izin usaha pt sarana sultra ventura: langkah tegas lindungi konsumen dan industri                            sumateraekspres.id – otoritas jasa keuangan (ojk) resmi mencabut izin usaha pt sarana sultra ventura (pt ssv), sebuah perusahaan modal ventura yang berbasis di kota kendari, sulawesi tenggara.
keputusan tersebut diambil berdasarkan surat keputusan dewan komisioner ojk nomor kep-63/d.06/2024 tanggal 10 desember 2024.
pencabutan izin usaha ini dilakukan setelah pt ssv gagal memenuhi ketentuan terkait ekuitas minimum hingga berakhirnya masa sanksi pembekuan kegiatan usaha.
sebelumnya, pt ssv telah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atas pelanggaran terhadap regulasi tersebut.
baca juga:2 obligasi baru ramaikan bei, transaksi harian melonjak drastis
baca juga:kinerja pasar keuangan indonesia november 2024: saham melemah, obligasi stabil, bursa karbon menjanjikan
meski telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan langkah strategis dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum sesuai rencana tindak yang disepakati, perusahaan ini tetap tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.
landasan hukum pencabutan izin
keputusan pencabutan izin usaha pt ssv merujuk pada sejumlah regulasi yang berlaku, termasuk:
pasal 33 ayat (2) huruf a peraturan ojk nomor 35/pojk.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura (pojk 35/2015);
baca juga:nilai tukar rupiah pekan ini alami fluktuasi, berikut catatan bank indonesia
baca juga:keraguan sty lawan vietnam, laga ketiga indonesia di grup b piala aff
pasal 116, 118 ayat (15), dan 119 ayat (13) peraturan ojk nomor 25 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah (pojk 25/2023); serta
pasal 143 dan pasal 144 pojk 25/2023.
keputusan ini menegaskan komitmen ojk dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi guna menciptakan industri modal ventura yang sehat, terpercaya, dan melindungi kepentingan konsumen.
konsekuensi pencabutan izin usaha
dengan pencabutan izin usaha ini, pt ssv tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan modal ventura.
perusahaan diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, termasuk:
menyelesaikan kewajiban kepada debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya.
mengadakan rapat umum pemegang saham (rups) paling lambat 30 hari kerja sejak pencabutan izin untuk memutuskan pembubaran badan hukum serta membentuk tim likuidasi.
memberikan informasi mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah untuk membantu debitur dan kreditur dalam menyelesaikan klaim mereka.
mematuhi kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
lebih lanjut, pt ssv juga dilarang menggunakan istilah "ventura" atau "ventura syariah" dalam nama perusahaannya.
langkah tegas demi keberlanjutan industri
langkah pencabutan izin usaha pt ssv adalah bagian dari pengawasan tegas ojk untuk menegakkan regulasi dan memastikan stabilitas serta integritas industri modal ventura di indonesia.
kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan akan ditindak secara konsisten, demi menciptakan ekosistem yang sehat dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.