Serikat Pekerja Siap Gugat SK Pj Gubernur Sumsel Terkait Penetapan UMSP yang Hanya 3 Sektor

Reporter: kholid |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 12 Dec 2024 - 14:10

Serikat pekerja Sumsel akan menggugat SK Pj Gubernur terkait penetapan UMSP yang hanya mencakup 3 sektor, dinilai tak sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan. Foto:Budiman/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Serikat pekerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana menggugat Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Sumsel yang terbaru, terkait dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.

Gugatan ini akan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap bertentangan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Sumsel dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Ketua PD FSP PP-SPSI Provinsi Sumsel, Cecep Wahyudin, menjelaskan bahwa keputusan Pj Gubernur Sumsel, yang diumumkan pada 11 Desember 2024, tidak mencerminkan hasil rapat Dewan Pengupahan Sumsel.

Ia menyatakan, keputusan ini mengabaikan rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya, di mana seharusnya ada kenaikan upah di 9 sektor, bukan hanya 3 sektor yang diakomodasi dalam SK Pj Gubernur.

“Keputusan Pj Gubernur tidak berpihak pada pekerja. Dewan Pengupahan sudah sepakat untuk menaikkan upah minimum di 9 sektor, tapi SK yang diterbitkan hanya mencakup 3 sektor dengan nominal yang lebih rendah dari yang direkomendasikan,” kata Cecep dalam pernyataan resmi, Kamis, 12 Desember 2024.

Cecep menambahkan bahwa Dewan Pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan serikat pekerja, telah melakukan sidang untuk menentukan upah yang layak dengan acuan pada Putusan MK No. 168/2024 dan Permennaker No. 16/2024.

Dalam rapat tersebut, ada kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 6,5%, menjadi Rp 3.681.571.

Namun, dalam SK Pj Gubernur, hanya 3 sektor yang mendapatkan penetapan UMSP, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.

serikat pekerja siap gugat sk pj gubernur sumsel terkait penetapan umsp yang hanya 3 sektor                            sumateraekspres.id – serikat pekerja di provinsi sumatera selatan (sumsel) berencana menggugat surat keputusan (sk) pj gubernur sumsel yang terbaru, terkait dengan penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) 2025.
gugatan ini akan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) karena dianggap bertentangan dengan rekomendasi dewan pengupahan sumsel dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
ketua pd fsp pp-spsi provinsi sumsel, cecep wahyudin, menjelaskan bahwa keputusan pj gubernur sumsel, yang diumumkan pada 11 desember 2024, tidak mencerminkan hasil rapat dewan pengupahan sumsel.
baca juga:20 kampus yang lulusannya jadi incaran pt freeport dan bank indonesia
baca juga:5 pilihan laptop lenovo yoga terbaik 2024: performa tangguh dengan desain elegan, cocok untuk multitasking 
ia menyatakan, keputusan ini mengabaikan rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya, di mana seharusnya ada kenaikan upah di 9 sektor, bukan hanya 3 sektor yang diakomodasi dalam sk pj gubernur.
“keputusan pj gubernur tidak berpihak pada pekerja. dewan pengupahan sudah sepakat untuk menaikkan upah minimum di 9 sektor, tapi sk yang diterbitkan hanya mencakup 3 sektor dengan nominal yang lebih rendah dari yang direkomendasikan,” kata cecep dalam pernyataan resmi, kamis, 12 desember 2024.
baca juga:loker pt kai service dan bank bca bagi lulusan sma, smk. dan s1
baca juga:mengapa allah swt menciptakan alam semesta? hikmah di balik kebesaran dan keagungan-nya
cecep menambahkan bahwa dewan pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan serikat pekerja, telah melakukan sidang untuk menentukan upah yang layak dengan acuan pada putusan mk no. 168/2024 dan permennaker no. 16/2024.
dalam rapat tersebut, ada kesepakatan untuk menaikkan upah minimum provinsi (ump) sumsel sebesar 6,5%, menjadi rp 3.681.571.
namun, dalam sk pj gubernur, hanya 3 sektor yang mendapatkan penetapan umsp, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin.
baca juga:efisiensi aset daerah: tim bpkad empat lawang bersama kpkn lakukan penilaian barang milik daerah
baca juga:rekomendasi destinasi wisata tahun baru di lubuklinggau: alam, hiburan, dan kegiatan seru untuk keluarga
sementara itu, sektor lainnya, seperti konstruksi, perdagangan, dan pengangkutan, tidak mendapat penetapan sama sekali.
selain itu, besaran umsp yang ditetapkan oleh pj gubernur sumsel juga tidak sesuai dengan hasil rekomendasi dewan pengupahan.
misalnya, umsp sektor pertambangan yang seharusnya sebesar rp 3.890.864, ditetapkan hanya rp 3.733.424—selisih sekitar rp 50 ribu dari ump yang juga sudah ditetapkan.
baca juga:nrg terbit maret 2025, inilah besaran tunjangan sertifikasi yang bakal diterima lulusan ppg guru tertentu
baca juga:2 kurir narkoba diringkus di lubuklinggau, barang bukti sabu disembunyikan di plafon kamar mandi
melihat keputusan tersebut, serikat pekerja langsung mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut.
cecep mengungkapkan bahwa serikat pekerja akan mengadakan aksi demonstrasi di kantor gubernur sumsel dan menggugat sk pj gubernur ke ptun.
selain itu, mereka juga berencana melaporkan permasalahan ini ke ombudsman, kementerian dalam negeri (kemendagri), dan dprd sumsel.
baca juga:workshop ai universitas mdp, solusi guru hadapi tantangan teknologi dan gen z di era digital
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sumsel jumat 13 desember 2024: palembang cerah, daerah lain hujan petir
“kami tidak tinggal diam. kami akan terus berjuang untuk hak-hak pekerja. selain menggugat ke ptun, kami juga akan menggelar demo dan melapor ke berbagai instansi terkait,” tegas cecep.
gugatan ini mencerminkan ketegangan antara serikat pekerja dan pemerintah provinsi terkait kebijakan upah yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dibahas bersama.
baca juga:pengumuman ukpppg sebentar lagi! ini ciri peserta tak lulus ppg piloting 3
baca juga:pj bupati oki tegaskan poskamling aktif lagi cegah maraknya pencurian di kayuagung
keputusan ini diharapkan bisa menjadi titik terang bagi pekerja dalam memperjuangkan hak mereka atas upah yang layak.