Hanya Tetapkan 3 Sektor UMSP, Buruh Pertanyakan Hati Nurani Pj Gubernur Sumsel, Siap Demo Besar-besaran

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 11 Dec 2024 - 22:19

PROTES: Suasana pengumuman UMP dan UMSP Sumsel 2025 oleh Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, yang menuai protes dari asosiasi serikat buruh dan pekerja, serta dewan pengupahan. -FOTO: BUDIMAN/SUMEKS-

“Setahu kami, yang diajak bersepakat perwakilan Apindo, pemerintah dan akademisi. Tanpa melibatkan kami," katanya. Soal alasan 3 sektor tersebut dominan di Sumsel, menurut Cecep juga tidak berdasar.

Disebutnya UMP dari sektor tertentu dari KBLI ada 21 sektor, dan ditetapkan 9 sektor. Artinya ada 12 sektor tidak ditetapkan. "3 Sektor itu apa? Karena bukan dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor dominan juga mana dasar hukumnya?," ujarnya bertanya balik.

Karena itu, Serikat Buruh Sumsel menyatakan menolak hasil penetapan UMSP Sumsel yang hanya 3 sektor. Disebutnya jika Pj Gubernur Sumsel tidak mencabut SK penetapan ini, maka akan demo besar-besaran. "Kami akan menggelar aksi besar-besaran, dan menduduki kantor Gubernur Sumsel," tegasnya.

BACA JUGA:Keren, Pasang KB

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih, mengatakan terkait penetapan UMP dan UMSP, Apindo sudah menyampaikan aspirasi melalui Dewan Pengupahan. Bahwa kenaikan UMP 6,5 persen sudah menjadi keputusan nasional, dan mesti di patuhi.

"Tinggal tantangannya di UMSP. Karena memang tidak ada rumusan yang baku. Pilihan putusan Gubernur menaikkan UMSP sebesar 8 persen, merupakan jalan tengah untuk menjawab aspirasi buruh," sebut Sumarjono.

Terkait dengan penetapan UMSP yang hanya 3 dari 9 sektor, menurut Sumarjono, pemerintah pasti punya pertimbangan. "Seperti yang disampaikan tadi, Pj Gubernur sudah berdiskusi dengan BPS dan akademisi. Mungkin 3 sektor ini menjadi sektor strategis di Sumsel. Dan Pemerintah punya otoritas untuk menilai," ujarnya.

Lanjut Sumarjono, terkait kenaikan UMP dan UMSP, pihaknya sebagai pengusaha menerima keputusan, dan mencari dampak positif kenaikan upah. Serta tidak berharap sebaliknya, sampai adanya pengurangan atau PHK. "Ini tantangan, bagaimana upah naik dapat berdampak pada peningkatan produktivitas. Sehingga dunia usaha bisa survive," pungkasnya.

hanya tetapkan 3 sektor umsp, buruh pertanyakan hati nurani pj gubernur sumsel, siap demo besar-besaran                            palembang, sumateraekspres.id - pengumuman upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel 2025, rabu (11/12) menuai protes keras dari asosiasi serikat buruh. sebab penjabat gubernur sumsel elen setiadi, hanya menetapkan 3 sektor dari 9 sektor yang sudah disepakati sebelumnya.
“tolonglah bantu kami bapak, bapak ‘kan tidak lama lagi di sini. tolonglah, masyarakat pekerja ini. di mana hati nurani bapak. bapak ‘kan sudah menetapkan, di sini (saat pengumuman) lain lagi,” ujar ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kpsi) provinsi sumsel h zainal arifin hulap sip, dengan nada emosi.
itu dikatakannya dari atas panggung, pada acara pengumuman upah minimun provinsi (ump), dan umsp sumsel 2025, di golden sriwijaya building,  jl gha bastari. acaranya sempat molor, dari jadwal pukul 10.00 wib mundur menjadi pukul 13.00 wib. 
“jadi tolonglah, saya sebagai ketua kpsi, terpanggil dari hati nurani saya. dimana hati nurani kita pak? bapak sebagai penjabat gubernur sumatera selatan, tolonglah. kalau yang sudah disepakati, tolong diumumkan kembali,” pinta zainal.
suasana ruangan pun menjadi hening. fokus mendengarkan curhatan zainal, pj gubernur sumsel elen setiadi pun hanya menangguk-angguk. yang lainnya banyak mengabadikan momen itu, dengan menggunakan kamera ponsel. apalagi kamera jurnalis, fokus kepada keduanya. 
baca juga: upah sektoral pertambangan-penggalian terbesar, hari ini diumumkan ump sumsel 2025 besarnya rp3.681.571
baca juga:perkiraan ump sumsel rp3.681.571, prabowo umumkan upah minimum 2025 naik 6,5% 
diketahui, sebelumnya sudah beredar data umsp 2025 yang akan berlaku di provinsi sumsel. ada 9 sektor. sektor pertama, pertanian, kehutanan dan perikanan dengan upah minimum rp3.843.252. sektor kedua, pertambangan dan penggalian yang ums-nya terbesar di sumsel yakni rp3.890.864. 
sektor ketiga, industri pengolahan dengan ums rp3.841.548. lalu, sektor pengadaan listrik, gas dan air dengan ums rp3.869.160. sektor kontruksi/bangunan dengan ums rp3.856.275. untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ums 2025 sebesar rp3.837.867. 
ada pula sektor pengangkutan dan pergudangan dengan ums rp3.872.456. sektor informasi dan komunikasi dengan ums rp3.832.344. terakhir, sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya rp3.804.733.
sementara dalam pengumumannya kemarin, pj gubernur sumsel elen setiadi mengumumkan pemprov sumsel telah menetapkan ump tahun 2025 naik 6,5 persen, menjadi rp 3.681.50.  "alhamdulillah kita sepakat, dan hari ini kita umumkan ump dan umsp. untuk ump sumsel tahun 2025 naik 6,5 persen atau rp 224.697 menjadi rp 3.681.571," sampainya.
baca juga: tergiur upah rp100 ribu dan nyicip sabu, rahmat jadi penjual sabu, ini nasibnya 
baca juga:dewan pengupahan prediksi ump sumsel 2025 naik 6-8 persen, upah minimum sektoral lebih tinggi 
kenaikan ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang mengacu pada formula baru dalam peraturan yang disesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait undang-undang cipta kerja.
menurutnya, kenaikan ump yang diterima para buruh di sumsel patut disyukuri. karena angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang di angka rp3,3 juta, dan daerah lainya di indonesia yang masih ada di bawah rp3 juta. 
"adanya kenaikan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di sumsel sekaligus mendukung stabilitas perekonomian daerah. pemerintah juga tetap mengimbau agar perusahaan-perusahaan di sumsel dapat mempertimbangkan kondisi industri masing-masing dalam menerapkan kebijakan upah tersebut," ujarnya.
sedangkan untuk upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel, hanya menetapkan 3 sektor dari 9 sektor. yaitu, sektor pertanian, kehutanan dan pernikanan. lalu sektor pertambangan dan penggalian. serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin dengan nilai rp3.733.424. 
"kenaikan umsp itu lebih tinggi dibandingkan ump, sekitar 8 persen atau sekitar rp50 ribuan," jelas elen. mengenai penetapan umps hanya 3 sektor, elen menjelaskan bahwa ini sudah berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, dan hasil konsultasi dengan kemnaker.
baca juga:pakai khl, berlakukan lagi ums, pemerintah harus jalankan putusan mk terkait upah minimum
baca juga:tak miliki dewan pengupahan kendala tetapkan umk
katanya, memang disarankan untuk umsp sumsel hanya 3 sektor.  "kita juga sudah berkoordinasi bahwa yang memenuhi syarat umsp sumsel hanya 3 ini, dan terkait juga karakteristik. karena untuk sektor lainnya kita agak sulit menemukannya," sebut elen.
dia menegaskan, bahwa keputusan ump dan umps tahun ini merupakan bridging atau menjembatani untuk tahun 2025, karena memang belum ada aturan teknikalnya. "insyaallah kemnaker mempersiapkan aturannya lebih awal untuk ump & umps di tahun 2026," harapnya.
sementara untuk protes yang disampaikan serikat buruh, elen setiadi yang merupakan staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi kemenko perekonomian ri, menanggapinya hal itu akan didiskusikan lagi oleh disnaker sumsel. 
kepala dinas ketenagakerjaan & transmigrasi (disnakertrans) sumsel deliar marzoeki mengatakan sesuai yang ditetapkan pj gubernur sumsel, ada 3 sektor yang masuk umsp sumsel 2025. "menurut pj gubernur sumsel, 3 sektor tersebut sudah berdasarkan karakteristik di sumsel. untuk itu kita akan melakukan komunikasi dengan para buruh untuk diskusi lebih lanjut," katanya.
di tempat yang sama, dewan pengupahan dari perwakilan buruh, cecep wahyudin didampingi ketua kpsi sumsel zainal arifin hulap, menegaskan memang benar pj gubernur sumsel sudah menetapkan dan mengumumkan ump sesuai dengan rekomendasi permenaker 16/2024 sebesar 6,5 persen. 
baca juga:tiga provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi di indonesia tahun 2024
baca juga:dosen indonesia makin sejahtera! inilah aturan penghasilan di atas upah minimum
"namun yang kami herankan di sini, soal penetapan umsp yang hanya 3 sektor saja dari 9 sektor yang sudah direkomendasi dewan pengupahan.  9 sektor ini sudah ditetapkan pada 2020, tapi dihilangkan karena ada uu cipta kerja, dan ditimbulkan kembali melalui keputusan mk," papar cecep.
penetapan umsp di 9 sektor ini bervariasi. tapi harus naik di kisaran 3,5-6 persen, tergantung sektor masing-masing. "alasannya apa pj gubernur sumsel ini menetapkan hanya 3 sektor? katanya berdasarkan kesepakatan, tapi kesepakatan yang mana?,” cetus cecep tak kalah kecewa.
“setahu kami, yang diajak bersepakat perwakilan apindo, pemerintah dan akademisi. tanpa melibatkan kami," katanya.  soal alasan 3 sektor tersebut dominan di sumsel, menurut cecep juga tidak berdasar. 
disebutnya ump dari sektor tertentu dari kbli ada 21 sektor, dan ditetapkan 9 sektor. artinya ada 12 sektor tidak ditetapkan. "3 sektor itu apa? karena bukan dari rekomendasi dewan pengupahan. sektor dominan juga mana dasar hukumnya?," ujarnya bertanya balik.
karena itu, serikat buruh sumsel menyatakan menolak hasil penetapan umsp sumsel yang hanya 3 sektor. disebutnya jika pj gubernur sumsel tidak mencabut sk penetapan ini, maka akan demo besar-besaran. "kami akan menggelar aksi besar-besaran, dan menduduki kantor gubernur sumsel," tegasnya.
baca juga:keren, pasang kb 
baca juga:buruh harian tertangkap mengedarkan sabu: dari upah harian ke jeratan hukum
 sementara itu, ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel sumarjono saragih, mengatakan terkait penetapan ump dan umsp, apindo sudah menyampaikan aspirasi melalui dewan pengupahan. bahwa kenaikan ump 6,5 persen sudah menjadi keputusan nasional, dan mesti di patuhi.
"tinggal tantangannya di umsp. karena memang tidak ada rumusan yang baku. pilihan putusan gubernur menaikkan umsp sebesar 8 persen, merupakan jalan tengah untuk menjawab aspirasi buruh," sebut sumarjono.
terkait dengan penetapan umsp yang hanya 3 dari 9 sektor, menurut sumarjono, pemerintah pasti punya pertimbangan. "seperti yang disampaikan tadi, pj gubernur sudah berdiskusi dengan bps dan akademisi. mungkin 3 sektor ini menjadi sektor strategis di sumsel. dan pemerintah punya otoritas untuk menilai," ujarnya.
lanjut sumarjono, terkait kenaikan ump dan umsp, pihaknya sebagai pengusaha menerima keputusan, dan mencari dampak positif kenaikan upah. serta tidak berharap sebaliknya, sampai adanya pengurangan atau  phk. "ini tantangan, bagaimana upah naik dapat berdampak pada peningkatan produktivitas. sehingga dunia usaha bisa survive," pungkasnya.