MK Siap Uji Gugatan YM-BM: Benarkah Ada Pelanggaran Sistematis pada Pilkada Lahat 2024?

Reporter: Agustriawan |

Editor: Novis |

Selasa , 10 Dec 2024 - 10:04

Gugatan YM-BM ke MK soroti pelanggaran Pilkada Lahat 2024, menuntut keadilan dan transparansi demokrasi. Foto: triawan/sumateraekspres.id--

Sebagai tambahan, penting bagi masyarakat, khususnya yang berada di Kabupaten Lahat, untuk terlibat dalam pengawasan jalannya proses gugatan ini. Media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan objektivitas dalam proses hukum ini.

"Peran serta masyarakat dan media sangat penting untuk memastikan proses gugatan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," kata Febriansyah.

Proses gugatan ke MK ini menjadi sorotan publik, dan pengawasan yang intensif dari masyarakat serta media akan sangat membantu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

mk siap uji gugatan ym-bm: benarkah ada pelanggaran sistematis pada pilkada lahat 2024?                            sumateraekspres.id -  pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lahat nomor urut 1, yulius maulana dan budiarto (ym-bm), resmi mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi (mk) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (pilkada) kabupaten lahat 2024.
gugatan ini dilayangkan melalui kuasa hukum, andi muhammad asrun dkk. mereka mengajukan permohonan pada senin, 9 desember 2024, pukul 19.18 wib.
tim pemenangan ym-bm, nopran marjani menyampaikan, bahwa pihaknya mempersoalkan sejumlah permasalahan yang ditemukan selama proses pilkada, terutama terkait dengan integritas pelaksanaan pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (tps).
berdasarkan temuan tim pemenangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dan penggunaan surat suara yang tercatat dalam daftar hadir di sekitar 209 tps dari total 754 tps yang ada di kabupaten lahat.
baca juga:kejaksaan negeri lahat sukses selamatkan uang negara sebesar rp 1,6 miliar, terus proses kasus dugaan korupsi
baca juga:kesiapsiagaan kabupaten lahat hadapi la nina: apel siaga mitigasi banjir dan tanah longsor 2024
masalah lainnya termasuk banyak pemilih yang tidak menyerahkan undangan atau ktp sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
selain itu, ada indikasi bahwa beberapa pemilih melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
“kami telah melakukan inventarisasi terhadap tps yang bermasalah setelah sidang pleno ppk dan kami mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah ini. kami tidak memilih jalur jalanan, tetapi kami memilih jalur hukum untuk memastikan keadilan dalam pilkada lahat,” kata nopran marjani.
lebih lanjut, nopran menegaskan bahwa pihaknya menuntut agar penyelenggara pilkada bertanggung jawab atas administrasi yang tidak sesuai dengan aturan.
ia menilai bahwa ketidaksesuaian ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan merugikan demokrasi.
“kami ingin memastikan bahwa pilkada lahat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. kami berharap gugatan ini diterima oleh mahkamah konstitusi dan agar proses pemilu dapat diselesaikan dengan baik,” tambah nopran.
baca juga:megalitik kabupaten lahat potensi wisata sejarah dan warisan budaya dunia
baca juga:dibuka, seleksi calon direktur hotel bukit selero kabupaten lahat. berikut syaratnya
saat ini, tim pemenangan ym-bm sedang menunggu keputusan mahkamah konstitusi apakah gugatan yang diajukan akan diterima atau tidak.
mereka berharap proses hukum ini dapat memberikan solusi yang adil dan menjaga kondusivitas pilkada di kabupaten lahat. 
gugatan ini menjadi langkah lanjutan setelah hasil pleno tingkat kabupaten lahat yang dinilai oleh tim pemenangan ym-bm sebagai tidak mencerminkan hasil yang sesungguhnya.
dengan adanya gugatan ini, diharapkan masalah yang terjadi pada tingkat tps bisa diselesaikan secara hukum dan membawa keadilan bagi seluruh pemilih di kabupaten lahat.
gugatan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam proses pilkada 2024, yang menurut pengamat politik, febriansyah s.ip akan menguji integritas dan independensi mk.
febriansyah menyatakan bahwa langkah para peserta pilkada untuk mengajukan gugatan adalah hak yang sah sesuai dengan undang-undang no. 10 tahun 2016, pasal 156, yang memberikan kewenangan bagi peserta yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke mk dalam waktu 3 hari kerja setelah rekapitulasi hasil pilkada diumumkan oleh kpu.
"langkah tersebut sah-sah saja dan dibenarkan oleh hukum," ujar alumni fisip unsri angkatan 2005 ini.
namun, febriansyah menekankan bahwa gugatan yang diajukan harus disertai bukti yang kuat dan terverifikasi, baik berupa data maupun dokumen yang menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.
baca juga:hd- cu dan bz-win pemenang pilkada di lahat 
baca juga:kejaksaan negeri lahat terima uang pengganti rp 208 juta, upaya tegakkan keadilan dan transparansi
"gugatan tanpa bukti yang sah hanya akan membebani mk dan merugikan masyarakat, terutama dalam hal kepercayaan terhadap proses demokrasi," tegasnya.
lebih lanjut, febriansyah juga mengingatkan bahwa ini adalah ujian integritas bagi mk. ia merujuk pada rekam jejak mk menjelang pemilu 2024 yang menimbulkan kontroversi, termasuk pemecatan ketua mk, anwar usman.
meski demikian, febriansyah memberi apresiasi terhadap putusan mk nomor 60 tahun 2024 yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah, yang ia nilai sebagai langkah positif dalam menjaga marwah lembaga tersebut.
"ini adalah ujian besar bagi integritas dan independensi hakim mk. kami berharap mk bisa bekerja secara profesional dan menjaga nilai-nilai demokrasi," tambahnya.
tidak hanya itu, febriansyah juga mengingatkan agar para aktor politik tidak mencoba untuk merayu atau mengganggu integritas hakim mk. "biarkan mk bekerja secara terbuka dan memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.
sebagai tambahan, penting bagi masyarakat, khususnya yang berada di kabupaten lahat, untuk terlibat dalam pengawasan jalannya proses gugatan ini. media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan objektivitas dalam proses hukum ini.
baca juga:musim panen durian lahat dimulai, petani mulai rasakan hasilnya
baca juga:pemutakhiran znt dan njop di lahat: dorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pajak daerah.
"peran serta masyarakat dan media sangat penting untuk memastikan proses gugatan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," kata febriansyah.
proses gugatan ke mk ini menjadi sorotan publik, dan pengawasan yang intensif dari masyarakat serta media akan sangat membantu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.