Pilkada Serentak 2024, Kapolres Muratara: Masyarakat Mau Memilih Pemimpin, Bukan Ketua Gank atau Ketua Preman

Reporter: Izul |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 29 Nov 2024 - 22:14

APEL SKALA BESAR: Apel skala besar di Mapolsek Rupit, melibatkan personel BKO Raider, Brigif, Brimob, untuk penebalan pengamanan di PPK dan daerah rawan lainnya. FOTO: IST--

Kerjasama yang solid antara TNI, Polri, dan masyarakat, adalah kunci menciptakan wilayah yang kondusif.

"Untuk pengamanan di Muratara, kami (TNI) bekerjsama dengan Polri dan masyarakat. Tentunya kami juga ikut menerjunkan anggota TNI untuk pengamanan di momentun Pilkada," tegasnya.

Ketua KPU Kabupaten Muratara Heriyanto, mengatakan pleno di tingkat PPK atau kecamatan paling lambat selesai sebelum 6 Desember 2024.

"Pleno tingkat kecamatan insyaallah lancar, karena hanya merekap hasil rekapitulasi dari tingkat TPS. Jika ada permasalahan dan lainnya, sudah ada jalurnya dan mekanismenya," ujarnya.

Nuansa berbeda juga terlihat dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK, wilayah Kabupaten OKU, Jumat (29/11).

Sebagai daerah yang mendapat atensi khusus selain MUratar, di OKU juga ada penebalan personil keamanan.

Terlihat saat pleno PPK Baturaja Timur. Ada ratusan personil, baik dari Polres OKU, BKO Polda Sumsel, Kodim 0403 OKU, BKO Brimob, Satpol-PP.

Di areal halaman kantor kecamatan itu, hanya ada kendaraan dinas Polri dan TNI. Selain itu, kendaraan lain parkir di luar.

Satu pintu pagar ditutup. Hanya dioperasionalkan 1 pintu masuk dan keluar. Mereka yang akan masuk ke lingkungan tersebut, ditanya keperluan dan identitasnya. Jika tidak ada ID Card yang terkait kepentingan proses rekap, tidak diperkenankan masuk gedung.

Saksi yang diperkenankan masuk, juga hanya 1 orang untuk 1 paslon. Dia juga harus mengantongi rekomendasi paslon atau tim pemenangan.

”Pola pengamanan ini, evaluasi dari pileg sebelumnya,” kata Kapores OKU AKBP Imam Zamroni SIK, kemarin.

Dalam melaksanakan pengamanan proses rekapitulasi suara pada 13 PPK di Kabupaten OKU, pola pengamanan berimbang. Ada sekitar 102 personil gabungan dan juga tambahan satpol PP dan linmas.

Secara keseluruhan di Kabupaten OKU ada 1020 personel gabungan, dibagi ke 13 kecamatan yang ada.

“Pengamanan sampai dikawal dan bergesernya logistik ke gudang KPU OKU. Jadwal yang diatur KPU dialokasikan selama 3 hari. Namun bisa saja, beda PPK yang selesai, ada yang 2 hari atau 3 hari,” ulasnya.

Saat ini jadi atensi untuk seluruh PPK, bisa dalam kondisi aman. "Kami himbau masyarakat, peserta pemilu dan timses untuk mendukung menjaga kondusifitas wilayah," ujarnya.

pilkada serentak 2024, kapolres muratara: masyarakat mau memilih pemimpin, bukan ketua gank atau ketua preman                            sumsel, sumateraekspres.id – kabupaten muratara, jadi sorotan pada pilkada serentak 2024 ini. terjadi bentrok antara tim paslon nomor urut 02 dan 03, mulai dari jelang penetapan nomor urut dan debat publik yang pertama. hingga penyerangan bersenjata saat pergeseran kotak suara ke ppk.
 "wilayah kita di muratara, sebelum pelaksanaan pilkada saja sudah menjadi sorotan, apalagi sekarang. dari polda sudah atensi. sudah ada bko dari polri, dan tni dalam skala besar,” ujar kapolres muratara akbp koko arianto wardhani sik, jumat (29/11).
baca juga:pasca rusuh, tni-polri perkuat keamanan di muratara menjelang pilkada 2024
baca juga:pelaku penyerangan saat bentrok dua kubu paslon di muratara diamankan polisi, ini dia tampangnya 
tidak tanggung-tanggung, penebalan pengamanan di tingkat kecamatan saat rekapitulasi suara di 7 ppk. penebalan pengamanan skala besar ini, mengerahkan bkp dari batalyon raider, brigade infanteri (brigif), dan satuan brimob.
mereka sudah apel di halaman mapolsek rupit, kamis malam (28/11). "kami sudah mendapat bantuan 2 pleton dari tni. terdiri 1 pleton dari raider, dan 1 pleton dari brigif. juga ada 2 pleton brimob," urai koko.
 kondusifitas di muratara, menjadi harga mati bagi tim keamanan, dalam mengamankan momentum pilkada serentak 2024. tidak ada negosiasi bagi oknum-oknum yang sengaja mau membuat rusuh. 
“kepolisian sendiri sudah melakukan penebalan di sejumlah wilayah. khususnya di wilayah yang dianggap potensi konflik, seperti kecamatan rawas ilir, dan kecamatan rupit,” sambung lulusan akpol 2002 itu.
meski begitu, koko menyebut saat ini situasi di wilayah muratara dalam keadaan kondusif. tahapan pilkada, sedang pelaksanaan penghitungan suara dan pleno di tingkat kecamatan. “selain penebalan di ppk, personil polri dan tni juga patroli hunting di tiap wilayah muratara," tegasnya.
koko meminta agar masyarakat tidak larut dalam momen pilkada yang ke arah negatif. "muratara sudah waktunya berprogres lebih baik.
saat ini masyarakat mau memilih pemimpin, bukan memilih ketua gank, atau ketua preman yang menguasai pasar atau lapak parkir," cetusnya.
dandim 0406 lubuklinggau letkol inf arie prasatyo widyo broto, menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama.
baca juga:saling klaim kemenangan mereda setelah data pemilu masuk 100% di muratara
baca juga:pilkada muratara memanas! simpatisan bentrok pakai senjata tajam, sampai makan korban
kerjasama yang solid antara tni, polri, dan masyarakat, adalah kunci menciptakan wilayah yang kondusif.
"untuk pengamanan di muratara, kami (tni) bekerjsama dengan polri dan masyarakat. tentunya kami juga ikut menerjunkan anggota tni untuk pengamanan di momentun pilkada," tegasnya.
ketua kpu kabupaten muratara heriyanto, mengatakan pleno di tingkat ppk atau kecamatan paling lambat selesai sebelum 6 desember 2024. 
"pleno tingkat kecamatan insyaallah lancar, karena hanya merekap hasil rekapitulasi dari tingkat tps. jika ada permasalahan dan lainnya, sudah ada jalurnya dan mekanismenya," ujarnya.
nuansa berbeda juga terlihat dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat ppk, wilayah kabupaten oku, jumat (29/11).
sebagai daerah yang mendapat atensi khusus selain muratar, di oku juga ada penebalan personil keamanan.
terlihat saat pleno ppk baturaja timur. ada ratusan personil, baik dari polres oku, bko polda sumsel, kodim 0403 oku, bko brimob, satpol-pp.
di areal halaman kantor kecamatan itu, hanya ada kendaraan dinas polri dan tni. selain itu, kendaraan lain parkir di luar.
satu pintu pagar ditutup. hanya dioperasionalkan 1 pintu masuk dan keluar. mereka yang akan masuk ke lingkungan tersebut, ditanya keperluan dan identitasnya. jika tidak ada id card yang terkait kepentingan proses rekap, tidak diperkenankan masuk gedung. 
saksi yang diperkenankan masuk, juga hanya 1 orang untuk 1 paslon. dia juga harus mengantongi rekomendasi paslon atau tim pemenangan.
”pola pengamanan ini, evaluasi dari pileg sebelumnya,” kata kapores oku akbp imam zamroni sik, kemarin.
dalam melaksanakan pengamanan proses rekapitulasi suara pada 13 ppk di kabupaten oku, pola pengamanan berimbang. ada sekitar 102 personil gabungan dan juga tambahan satpol pp dan linmas.
secara keseluruhan di kabupaten oku ada 1020 personel gabungan, dibagi ke 13 kecamatan yang ada.
“pengamanan sampai dikawal dan bergesernya logistik ke gudang kpu oku. jadwal yang diatur kpu dialokasikan selama 3 hari. namun bisa saja, beda ppk yang selesai, ada yang 2 hari atau 3 hari,” ulasnya.
saat ini jadi atensi untuk seluruh ppk, bisa dalam kondisi aman. "kami himbau masyarakat, peserta pemilu dan timses untuk mendukung menjaga kondusifitas wilayah," ujarnya.
sehingga berjalan lancar sampai tahap pelantikan paslon kepala daerah terpilih nantinya.
dandim 0403 oku letkol inf harri feriawan rumawatine, menambahkan pihaknya menyiapkan sebanyak 250 orang personel. juga ada sebanyak 100 personil bko dari armed. 
“jadi total 350 personel tni untuk mengamankan wilayah di kabupaten oku, pada titik sudah ditentukan.
jika diperlukan penguatan personil dari kabupaten tetangga yang jadi daerah binaan kodim 0403 oku, masih ada personel stand by sebanyak 180 orang,” bebernya.
sebelumnya, kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, menyampaikan penebalan pengamanan dilakukan saat rekapitulasi suara di tingkat ppk.
memastikan rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa ada intimidasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
“karena sejatinya ruh dari proses pilkada ini, adalah rekapitulasi suara di ppk. jika di ppk lancar, maka insya allah di kabupaten, kota dan provinsi, akan tidak ada masalah,” kata andi rian, dalam amanatnya pada apel pergeseran pasukan operasi mantap praja musi 2024, sabtu lalu (23/11).
baca juga:polisi ungkap identitas pelaku penyerangan di rawas ilir, kabupaten muratara
baca juga:dua orang diamankan pasca bentrok antar simpatisan paslon pilkada di muratara
kemudian h-2 jelang pemungutan suara, kapolda sumsel juga melakukan video conference (vicon) dengan kapolres/tabes jajaran polda sumsel.
“saya sudah perintahkan kapolres/tabes untuk mengambil langkah tegas sesuai ketentuan jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu proses pilkada, di luar mekanisme ketentuan yang ada!” tegas andi rian. (zul/bis/air)