Prabowo Diharapkan Jadi Panglima Dalam Memberantas Mafia Pertambangan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 25 Nov 2024 - 09:24

Prabowo Diharapkan Jadi Panglima Dalam Memberantas Mafia Pertambangan-Foto: BPIP-

Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura, Aji Ali Akbar, mengungkapkan paradoks yang terjadi di daerah kaya SDA seperti Papua.

"Ironis bahwa daerah yang kaya minyak, gas, dan emas justru memiliki angka stunting tertinggi," katanya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan pengelolaan SDA yang tidak berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Korupsi dan Regulasi yang Bertumpuk

Bambang Hero Saharjo, pakar lingkungan dari IPB University, menyoroti kasus korupsi besar-besaran dalam pengelolaan SDA, termasuk kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dari tambang timah di Bangka Belitung yang mencapai Rp271 triliun.

Sementara itu, Rachmad Safa’at dari Universitas Brawijaya mengkritik dominasi oligarki dan perusahaan asing dalam eksploitasi SDA. Ia menegaskan bahwa UU Minerba dan UU Cipta Kerja justru memperparah ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

"Ekploitasi besar-besaran SDA tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan para pejuang lingkungan," ujar Rachmad.

Ia mendesak adanya revisi regulasi yang lebih berpihak pada rakyat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

Langkah Ke Depan: Keadilan SDA untuk Semua

BPIP berkomitmen menyusun rekomendasi strategis untuk Presiden terpilih guna memastikan pengelolaan SDA yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut Prof. Dr. M. Amin Abdullah dari Dewan Pengarah BPIP, salah satu langkah penting adalah pengesahan undang-undang tentang etika penyelenggara negara yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

"Penegakan nilai-nilai keadilan sosial harus menjadi prioritas. SDA harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk oligarki," tegas Amin.

Ia juga mendorong pembentukan badan khusus yang melindungi ekosistem lingkungan hidup serta memperkuat pengawasan terhadap perizinan tambang.

SDA untuk Kemakmuran Rakyat

Pengelolaan SDA di Indonesia membutuhkan reformasi mendalam, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, potensi konflik sosial dan kerusakan lingkungan akan terus meningkat.

Presiden terpilih diharapkan mampu mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan langkah-langkah tegas dan berpihak pada rakyat.

prabowo diharapkan jadi panglima dalam memberantas mafia pertambangan                            sumateraekspres.id - pasal 33 ayat 3 uud 1945 menggariskan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
namun, implementasi pasal ini dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam (sda), mulai dari kerusakan lingkungan, ketidakadilan distribusi hasil, hingga korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.
tantangan kedaulatan sda di era baru
dalam diskusi kelompok terpumpun (fgd) bertajuk "kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara: kedaulatan sumber daya alam" yang diselenggarakan oleh badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) di universitas tanjungpura, pontianak, kalimantan barat, berbagai persoalan pengelolaan sda diungkap.
baca juga:romo benny susetyo, staf khusus dewan pengarah bpip, tutup usia di tengah misi ideologi pancasila
baca juga:kevin lilliana, peran bpip dalam menyebarkan nilai pancasila untuk generasi muda sangat vital
presiden terpilih, prabowo subianto, diharapkan mampu memimpin upaya pembenahan pengelolaan sda secara tegas dan berkeadilan.
guru besar hukum pidana universitas pancasila, agus surono, menyoroti masalah utama seperti deforestasi, pasca-tambang, dan ketimpangan ekonomi di daerah kaya sda.
deforestasi mencapai 115.500 hektar per tahun pada periode 2019–2020, sementara sekitar 3.000 lubang tambang terbengkalai belum direklamasi hingga 2023. di sisi lain, daerah kaya sda seperti papua justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
"ini fenomena resource curse, di mana kekayaan alam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat," ujar agus.
baca juga:konsulat ri di hamburg sambut delegasi bpip dan mpr ri, perkuat persatuan dan ideologi pancasila.
ketimpangan sosial dan regulasi yang tidak efektif
agus juga menyoroti relevansi regulasi pertambangan dan lingkungan hidup yang belum mampu mengatasi tantangan zaman.
ia menekankan pentingnya penyelenggara negara memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, transparansi, dan akuntabilitas.
direktur wahana lingkungan hidup (walhi) papua, maikel primus peuki, menambahkan, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal memicu konflik dan mengancam kelestarian lingkungan.
“deforestasi dan eksploitasi tambang semakin marak di papua, terutama sejak kebijakan daerah otonomi baru (dob) diterapkan," ujarnya. konflik sosial dan kerusakan lingkungan menjadi dampak serius akibat kebijakan ini.
ketimpangan dan stunting di daerah kaya sda
dosen teknik lingkungan universitas tanjungpura, aji ali akbar, mengungkapkan paradoks yang terjadi di daerah kaya sda seperti papua.
"ironis bahwa daerah yang kaya minyak, gas, dan emas justru memiliki angka stunting tertinggi," katanya. fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan pengelolaan sda yang tidak berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal.
korupsi dan regulasi yang bertumpuk
bambang hero saharjo, pakar lingkungan dari ipb university, menyoroti kasus korupsi besar-besaran dalam pengelolaan sda, termasuk kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dari tambang timah di bangka belitung yang mencapai rp271 triliun.
sementara itu, rachmad safa’at dari universitas brawijaya mengkritik dominasi oligarki dan perusahaan asing dalam eksploitasi sda. ia menegaskan bahwa uu minerba dan uu cipta kerja justru memperparah ketimpangan dan kerusakan lingkungan.
"ekploitasi besar-besaran sda tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan para pejuang lingkungan," ujar rachmad.
ia mendesak adanya revisi regulasi yang lebih berpihak pada rakyat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
langkah ke depan: keadilan sda untuk semua
bpip berkomitmen menyusun rekomendasi strategis untuk presiden terpilih guna memastikan pengelolaan sda yang lebih adil dan berkelanjutan.
menurut prof. dr. m. amin abdullah dari dewan pengarah bpip, salah satu langkah penting adalah pengesahan undang-undang tentang etika penyelenggara negara yang mengedepankan nilai-nilai pancasila.
"penegakan nilai-nilai keadilan sosial harus menjadi prioritas. sda harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk oligarki," tegas amin.
ia juga mendorong pembentukan badan khusus yang melindungi ekosistem lingkungan hidup serta memperkuat pengawasan terhadap perizinan tambang.
sda untuk kemakmuran rakyat
pengelolaan sda di indonesia membutuhkan reformasi mendalam, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
tanpa pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, potensi konflik sosial dan kerusakan lingkungan akan terus meningkat.
presiden terpilih diharapkan mampu mengemban amanat pasal 33 uud 1945 dengan langkah-langkah tegas dan berpihak pada rakyat.