Deklarasi Damai Pilkada Sumsel 2024, Memilih Pemimpin Tanpa Gejolak, untuk Pemerintahan ke Depan yang Baik
DEKLARASI DAMAI: Perwakilan parpol bergantian melakukan penandatanganan deklarasi damai, disaksikan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Forkopimda Sumsel, di lapangan Griya Agung, Palembang, Senin pagi (18/11/2024).- FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, tinggal 9 hari lagi. Eskalasi politik beberapa daerah di Sumsel, memanas. Seperti halnya Muratara, dan OKU baru-baru ini. Ini harus diantisipasi. Demi kondusifitas pemilihan gubernur (pilgub) Sumsel, pemilihan bupati (pilbup), maupun pemilihan wali kota (pilwako) di seluruh Sumsel.
Semakin mendekati pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel menggelar Penandatanganan dan Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2024, Senin pagi (18/11/2024).
Oleh perwakilan partai politik (parpol), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, badan eksekutif mahasiswa (BEM), Cipayung Plus, penggiat anti-korupsi, kelompok buruh, dan lainnya.
“Kita mengajak masyarakat bisa memilih pemimpin tanpa adanya gejolak, untuk awal ke depan pemerintahan yang baik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE, usai Penandatangan dan Deklarasi Damai Pilgub Sumsel 2024, di lapangan Griya Agung, Palembang.
Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan ini adalah tugas bersama. “Pemerintah/negara juga sudah menjamin untuk segala keluhan atau eskalasi, sudah disediakan saluran penyelesaiannya,” ucapnya.
BACA JUGA:Pilkada dan Pemekaran Sumsel Barat, Tantangan di Tengah Perubahan
BACA JUGA:Penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Sumsel untuk Pemilu Aman dan Kondusif
Dia mencontohkan, bila ada keluhan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negera (ASN), disampaikan ke Bawaslu dan akan diproses seadil-adilnya. Begitupun jika dalam tahapan pelaksanaan pilkada ditemukan ketidakadilan, tentu juga ada salurannya ke Gakkumdu.
“Jika masuk ke ranah hukum, bisa (laporkan) ke aparat penegak hukum. Kita berharap, pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman dan bermusyawarah. Adapun beberapa daerah terjadi eskalasi, sudah ada bentuk penyelesaiannya," tambah Elen.
Dia mengingatkan, Pilkada 2024 di tengah arus informasi dan digitalisasi saat ini, membuat potensi hoaks akan tinggi. Maka masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima informasi.
"Termasuk untuk menyampaikan berita, dicek dulu informasi tersebut. Kalau informasi dapat menimbulkan gejolak, maka cukup dihentikan atau sampaikan ke pihak berwenang untuk dapat ditindaklanjuti," imbau Elen.
Lanjut Elen, untuk masyarakat Sumsel ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Baik tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. "Kalau tidak menggunakan hak pilihnya, tentu rugi sekali. Karena ini kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik lima tahun ke depan,” sampainya.
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Ungkap Politik Uang Pilkada Beralih ke Bentuk Digital, Pengawasan Diperketat
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Ungkap Politik Uang Pilkada Beralih ke Bentuk Digital, Pengawasan Diperketat