Paripurna Ke LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel Berlangsung Khidmat

*Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel

Ada sebanyak 10 dapil memberikan laporan kepada pimpinan DPRD yang diwakili H Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM serta sekretaris daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. SA Supriyono pada Rapat Paripurna Ke LXII (62) DPRD Provinsi Sumsel yang berlangsung, Senin (20/3) di Gedung Paripurna DPRD Sumsel. Umumnya, semua anggota DPRD dari 10 Dapil berharap aspirasi yang mereka tampung dapat menjadi masukkan dalam prioritas pembangunan 2023 dan terealisasi ditahun 2024 mendatang.

Dimulai dari laporan daerah pemilihan I Sumatera Selatan. Meliputi wilayah, kecamatan Plaju, Jakabaring, SU 1, SU 2, Kertapati, Gandus, Ilir Barat I, Ilir Barat II dan Bukit Kecil.  Dibacakan oleh pelapor, Mgs H Syaipul Fadli. ST. MM., ada beberapa aspirasi yang mereka kemukakan. Mulai dari teguran dewan terhadap PT Alam Bara Utama (BAU), merupakan salah satu perusahaan batubara yang beroperasi di seputar wilayah Kertapati. Perusahaan yang sudah bergerak kurang lebih 12 tahun ini, ditegur anggota DPRD lantaran gaji karyawan dianggap masih minim. Umumnya gaji karyawan tetap dan kontrak masih berkisar upah minimun provinsi (UMP).Selain itu, juga mendengarkan keberhasilan BUMD Jamkrida, dengan pertumbuhan yang luar biasa signifikan.

Titik lainnya adalah Progres pembangunan jembatan Musi 4 yang berada di kelurahan 13/14 Ulu kecamatan Seberang Ulu 2 kota Palembang dipertanyakan. Hingga sulitnya mendapatkan tempat pembuangan sampah d kecamatan Seberang Ulu I. Disamping diminta menurunkan angka stunting. Hal lain adalah kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah U-20, yang diharapkan dapat berjalan lancar.

Sedangkan anggota DPRD dari Dapil 2, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur 2 dan Ilir Timur 3. Kecamatan Alang Lebar, Sukarami, Kemuning, Kalidoni, Sako dan Sematang Borang dibacakan oleh pelapor Tamtama Tanjung, mengatakan adapun hasil temuan anggota daerah pemilihan 2., pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Kita mintak ditindak lanjuti Pemprov Sumsel. baik pembangunan jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Kiranya dapat ditindak lanjuti. Dengan aspirasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sesuai aspirasi yang diterima,” ujar Tamtama.

Sedangkan Dapil 3, meliputi Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), melalui pelapor dibacakan Ahmad Firdaus Ishak, SE, M.Si, dapat disimpulkan mereka melakukan reses ke-30 lokasi. Baik kedinas, kelurahan. Dari reses ini dapat diserap aspirasi banyak persoalan masalah lahan, batas wilayah, perkebunan, peternakan kesehatan dan sarana prasarana insfrastruktur.  Selain itu, juga warga meminta pembangunan jembatan gantung, normalisasi sungai menyangkut prasarana.

“Pertanian sulit mendapatkan pupuk subsidi.  Kiranya tepat pemerintah provinsi Sumsel mewujudkan hal tetsebut. Tingkatkan, kesejahteraan sosial, ekonomi, infrastruktur dan rencana kerja daerah jangka panjang. Besar harapan dapat mengajak komponen pemerintah kabupaten, provinsi untuk bahu membahu memperjuangkan reses 1 tahun 2023. Sehingga dapat wujudkan masyarakat desa di OKI dan OI,” pintanya.

Kesimpulan masalah insfrastruktur yang masih dirasakan. Agar produk ekonomi dapat menjadi lebih baik. “Mengacu pada UU tentang desa memberikan peningkatkan intensif penyetaraan perangkat desa. Sehingga pelayanan akan lebih baik. Juga adanya bantuan bibit pertanian, perkebunan serta pupuk subsidi. Dimana pemerintah perjuangkan nasib petani,” kata dia.  Terakhir, Ahmad Firdaus menyarankan Gubernur bersama Bupati dan walikota untuk dapat menyelesaikan tapal batas di Sumsel yang belum terselesaikan.

Selanjutnya laporan  daerah pemilihan 4 DPRD Sumsel, meliputi kabupaten OKU Timur. Melaui pelapor Hj Lindawati Syarofi, SH, MM Juga mengemukakan keinginan masyarkat OKU Timur. Dan berharap Gubernur dapat memenuhi apa yang diinginkan rakyat. Mulai pertanian, kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur.

Dapil 5 yang dibacakan pelapor , Fathan Qorib. ST., antara lain banyak yang diinginkan warga. Mulai dari BBPJN diminta untuk memperbaiki box culvert di kelurahan Sukajadi OKU Timur. Perbaikan sarana kesehatan, rehab siring dan drainase. Pencegahan stunting, adanya perjuangkan untuk menjadikan gerakan sumsel mandiri pangan (GSMP).

Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa diminta adanya sarana dan prasarana internet. Juga ada permintaan data ulang bantuan sosial. Meminta diberikan pupuk dan bibit ikan,  unggus dan lainnya. Juga diminta untuk melakukan teguran pada angkutan batubara serta pemasangan air bersih. “Jadi kita minta untuk menjadi kebijakan dan pertimbangan pemerintah provinsi Sumsel,” pintanya.

Dapil Sumsel 6, meliputi wilayah kota Prabumulih, kabupaten Muaraenim dan Pali dibcakan pelapor Dr Ir H Syamsul Bahri, MM, menyampaikan permasalah pada aspirasi dalam skala prioritas bidang pemerintahan, insfrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana olahraga. “Ini akan jadi kajian dan pertimbangan khusus. Bahwasanya insfrastruktur jalan, jembatan, dan pedesaan menjadi hal yang penting dan perlu jadi perhatian kita semua,” ungkap dia.

Reses dapil 7, meliputi kabupaten Lahat, kota Pagaralam dan kabupaten Empat Lawang, dibacakan pelapor Ir Holda. M.Si., dapat menyimpulkan dan meminta agar gubernur melaksanakan pembangunan siring desa Karang Jaya dan Tembok di kecamatan Pendopo Barat. Bangun jalan pertanian, jalan lingkar Pendopo Induk. Melaksanakan pembangunan tembok penahan ditempat pembuatan embung. Meminta gubernur untuk membangun jalan lingkar desa Kikim Timur.

Selain itu, membangun usaha pertanian dan perkebunan di Pagar Gunung. Meminta pembangunan jalan di Dempo Tengah Pagaralam. Meminta pembangunan bronjong di kabupaten Empat Lawang yang mengakibatkan gagal panen.  Meminta pembangunan sekolah SMA Negeri di Ulu Musi kabupaten Empat Lawang. Meminta perhatikan kebutuhan mendasar masyarakat Sumsel mengenai BPJS kesehatan yang sangat mendesak. Selain itu, adanya banjir bandang yang mengakibatkan gagal panen. Sehingga perlunya perhatian dari pemerintah provinsi Sumsel, untuk diprioritaskan agar tepat sasaran,efissien dan efektiv.

Reses anggota DPRD Dapil 8, meliputi wilayah kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara, dilaporkan H Toyib Rakembang, S.Ag mengatakan apa yang diinginkan masyarakat hampir semuanya sama. “Untuk pendidikan kami reses ke sekokah. Sejak beralih tanggung jawab ke provibsi. Sangat minim perhatian dari Pemprov Sumsel. contohnya, SMKN 3 Lubuklinggau, ada orang Jambi, Bengkulu dan Empat Lawang, yng bersekolah. Ada penambahan jurusan dari 5 menjadi 6 jurusan. Salah satunya, jurusan rekayasa perangkat lunak,” kata dia.

Nah ternyata jurusan ini belum ada ruang praktek. “Siswanya lebih dari 100, karena itu minta untuk anggaran mohon diperhatikan. Sehingga dapat diakomodir Pemprov Sumsel, melalui dinas pendidikan,” kata dia. Selain itu, perlunya rotasi atau rolling kepala sekolah didaerah.

Anggota Dapil 9, meliputi kabupaten Musi Banyuasin, dibacakan H Fatra Radezayansah, ST, MM, mengatakan penyerapan aspirasi dengan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat, kepala sekolah, orang tua wali, komite dan kepala desa. Pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Kepsek SMAN 1 Babat Toman, SMAN 2 Babat Toman. SMAN  1 Lawang Wetan dan SMKN 1 Lawang Wetan dan puskemsmas.  Selain itu, SMAN 1, SMKN 1 Sekayu dan Balai Agung Sekayu.

Selanjutnya pertemuan di desa Sanga Desa, SMAN 1, SMAN 2 Sanga Desa dan SMKN 1 Sanga Desa. SMKN 1 dan kepala desa Karya Maju, serta tokoh agama dari Babat Supat   dan masyarakat. Intinya meminta perhatian dunia pendidikan dan dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, juga insfrastruktur, rumah ibadah, pembangunan unit sekolah baru, ruang belajar, laboratoium disegerakan. Juga perlu adanya penataan lapangan upacara, insfrastuktur di desa dan kecamatan disamping peningkatan kesehatan.

Sementara itu, reses anggota DPRD Dapil 10 meliputi kabupaten Banyuasin, disampaikan M. F. Ridho. ST. MT.,  mengatakan reses dilakukan secara perorangan dan perkelompok. Dengan menyerap aspirasi. Dilaksanakan di 24 desa dan kelurahan. Hasil pertemuan, Pemerintah Banyuasin, kecamatan, DPD, LPMD dan unsur masyarakat air bersih dan lahan pemakaman.

Pembangunan jalan desa diusulkan. Baik cor beton, aspal dan jembatan penghubung antar desa. Ada juga meminta poskesdes, posyandu dan mobil ambulan. Termasuk rumah ibadah serta air bersih. Juga pemeliharaan dan perbaikan jalan, diantaranya kecamatan Betung dan Sumbawa, Pulau Harapan, Rejodadi dan desa Mainan. Desa Sebokor, Cinta Manis, Cinta Manis Baru, Sungai Gerong, Mariana, Pematang Alas dan Rejosari.

Selain itu, lahan wilayah desa Sungai gerong dan Mariana sudah jadi permasalahan yang berpuluh tahun. “Ada kantor kecamatan dan kantor polisi. Tapi status lahan belum ada kejelasan. Sejak 1989, sehingga Pertamina berakhir dan tidak ada perpanjangan sama sekali,” terangnya. Selain itu pada pemekaran kelurahan, Talang Kelapa, Tanah Mas, Tanah Mas Indah, Air Batu, perumahan Azhar Permai, Sedapat. Dari hasil pemekaran banyak yang belum memiliki kantor.

“Meminta pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengakomodir dan menemukan masukan dalam  laporan Perkim untuk dialokasikan pada 2023 dan direalisasikan pada tahun 2024,” kata dia singkat. (Adv/iol/087).