Demokrasi dalam Jebakan Materialisme Ketika Suara Ditebus dengan Uang

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 17 Nov 2024 - 19:33

Otoman SS M.Hum Dosen Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang-foto: ist-

Penegakan hukum yang lemah terhadap praktik politik uang juga berkontribusi pada meluasnya fenomena ini. Meskipun ada undang-undang yang mengatur larangan politik uang, dalam praktiknya, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hanya sekitar 15% dari kasus dugaan politik uang yang berhasil diproses secara hukum (Bawaslu, 2022). Hal ini menciptakan impunitas bagi para pelanggar dan semakin memperkuat budaya materialistis.

Dampak Buruk

Praktik politik uang yang terus berlangsung berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pertama, pemilih yang tergoda oleh imbalan materi cenderung mengabaikan kualitas dan integritas calon pemimpin. Hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, sehingga dapat memperburuk kondisisosial, ekonomi, dan politik di negara ini.

Kedua, adanya praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang memiliki sumber daya lebih besar mendapatkan keuntungan tidak adil, sehingga mengurangi peluang bagi calon yang lebih baik tetapi tidak memiliki kekuatan finansial. Ketiga, budaya materialisme ini dapat menimbulkan apatisme di kalangan pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak berarti jika harus ditebus dengan uang. Hal ini dapat mengakibatkan partisipasi politik yang rendah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi system demokrasi itu sendiri.

Usaha Penanggulangan

Salah satu langkah penting untuk mengatasi praktik politik uang adalah melalui pendidikan politik. Masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya partisipasi politik yang berdasarkan pada pengetahuan dan visi calon pemimpin. Program-program literasi politik yang menyasar generasi muda harus digalakkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Menurut sebuah penelitian oleh United Nations Development Programme (UNDP), pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi (UNDP, 2020).

Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat regulasi mengenai politik uang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Kampanye anti-politik uang yang masif juga perlu digalakkan, melibatkan masyarakat dan berbagai elemen, termasuk media. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berkolaborasi dengan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pemilu.

Upaya untuk meningkatkan akses informasi yang berkualitas tentang calon pemimpin juga sangat penting. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media social untuk menyebarkan informasi yang transparan tentang visi dan misi calon. Selain itu, pelatihan bagi calon pemimpin tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan pemilu. Dengan membentuk kelompok-kelompok pemantau independen, masyarakat dapat membantu mengawasi dan melaporkan praktik politik uang. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu juga akan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya suara yang tidak diperdagangkan.

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, bahwa demokrasi yang sehat harus berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat, di mana suara rakyat dihargai tanpa terpengaruh oleh materi. Praktik politik uang yang berkembang dalam kultur politik kita adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak. Dengan mengedukasi masyarakat, memperkuat regulasi, meningkatkan akses informasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, kita dapat mengurangi praktik ini dan membangun kembali fondasi demokrasi yang kuat.

demokrasi dalam jebakan materialisme ketika suara ditebus dengan uang                            sumateraekspres.id - "in an age of materialism, the very notion of democracy is at risk; when money speaks louder than the voices of the people, genuine democratic engagement suffers.” (west, c., 2004. democracy matters: winning the fight against imperialism).
pernyataan cornel west bahwa "di era materialisme, konsep demokrasi itu sendiri berada dalam risiko; ketika uang berbicara lebih keras dari pada suara rakyat, keterlibatan demokratis yang sejati menderita." dalam kontek sini, west menyoroti bagaimana dominasi kepentingan ekonomi dapat menggeser kekuasaan politik dari tangan rakyat ke tangan korporasi dan elit ekonomi.
salah satu implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa materialisme mendorong pengutamaan keuntungan finansial di atas nilai-nilai demokrasi. dalam sistem di mana uang memiliki pengaruh besar, kebijakan publik sering kali dirancang untuk menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekayaan, bukan untuk kepentingan masyarakat luas. hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam pengaruh politik, di mana suara rakyat tereduksi menjadi tidak lebih dari formalitas.
keterlibatan rakyat dalam proses politik juga terancam oleh pengaruh materialisme. ketika individu merasa bahwa suara mereka tidak berarti di hadapan kekuatan finansial, apatis dan ketidakpedulian terhadap politik pun meningkat. akibatnya, partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya menurun, sehingga mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.
baca juga:bawaslu sumsel optimalkan pengawasan tahap akhir pemilu 2024 demi kepastian demokrasi berjalan lancar
baca juga:kapolres lahat imbau jaga etika selama debat publik paslon bupati demi demokrasi sehat, ini katanya!
west menekankan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi, diperlukan upaya untuk mengembalikan suara rakyat ke dalam panggung politik. ini berarti memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. keterlibatan komunitas dan organisasi sipil menjadi sangat penting dalam melawan pengaruh materialisme dan menciptakan kesadaran kolektif.
demokrasi di indonesia, meski telah berlangsung lebih dari dua dekade, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik politik uang. fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengakibatkan munculnyamasyarakat yang semakin materialistis. dalam opini ini, kita akan mengurai factor penyebab munculnya jebakan materialisme dalam demokrasi, dampaknya terhadap kehidupan politik, serta usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi ini.
faktor penyebab
salah satu penyebab utama praktik politik uang adalah kultur politik yang sudah mengakar dalam masyarakat. banyak orang di indonesia menganggap bahwa imbalan material adalah hal yang wajar dalam politik. menurut survei nasional politik dan pemilu 2021 oleh lembaga survei indonesia (lsi), sekitar 60% responden menganggap bahwa memberi dan menerima uang dalam pemilu adalah praktik yang biasa (lsi, 2021). hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan transaksi semacam itu, sehingga sulit untuk mengubah paradigm berpikir mereka.
baca juga:pusat studi kebijakan dan politik (pskp) sumsel resmi diluncurkan, dorong demokrasi sehat menuju pilkada 2024
baca juga:ptps ujung tombak tegakkan demokrasi, bawaslu lantik ptps tingkat kecamatan
ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi juga berkontribusi pada munculnya praktik politik uang. dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu, masyarakat merasa bahwa mereka perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan imbalan. menurut badan pusat statistik (bps), persentase penduduk miskin di indonesia masih mencapai 9,54% pada 2023 (bps, 2023). dalam kondisi ini, pemilih lebih cenderung memilih calon yang menawarkan imbalan, karena mereka beranggapan bahwa hal itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan.
keterbatasan akses terhadap informasi yang berkualitas juga menjadi factor penyebab. banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang calon pemimpin dan program-program mereka. dalam survei oleh komisi pemilihan umum (kpu), ditemukan bahwa sekitar 40% pemilih tidak mengetahui visi dan misi calon yang mereka pilih (kpu, 2022). ketidakpahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran imbalan.
penegakan hukum yang lemah terhadap praktik politik uang juga berkontribusi pada meluasnya fenomena ini. meskipun ada undang-undang yang mengatur larangan politik uang, dalam praktiknya, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. menurut laporan badan pengawas pemilu (bawaslu), hanya sekitar 15% dari kasus dugaan politik uang yang berhasil diproses secara hukum (bawaslu, 2022). hal ini menciptakan impunitas bagi para pelanggar dan semakin memperkuat budaya materialistis.
baca juga:debat virtual potensi jerumuskan demokrasi di titik nadir terendah, ini kata pengamat politik!
baca juga:pembangunan manusia sumatera selatan dan tantangan demokrasi
dampak buruk
praktik politik uang yang terus berlangsung berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. pertama, pemilih yang tergoda oleh imbalan materi cenderung mengabaikan kualitas dan integritas calon pemimpin. hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, sehingga dapat memperburuk kondisisosial, ekonomi, dan politik di negara ini.
kedua, adanya praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. calon-calon yang memiliki sumber daya lebih besar mendapatkan keuntungan tidak adil, sehingga mengurangi peluang bagi calon yang lebih baik tetapi tidak memiliki kekuatan finansial. ketiga, budaya materialisme ini dapat menimbulkan apatisme di kalangan pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak berarti jika harus ditebus dengan uang. hal ini dapat mengakibatkan partisipasi politik yang rendah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi system demokrasi itu sendiri.
usaha penanggulangan
salah satu langkah penting untuk mengatasi praktik politik uang adalah melalui pendidikan politik. masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya partisipasi politik yang berdasarkan pada pengetahuan dan visi calon pemimpin. program-program literasi politik yang menyasar generasi muda harus digalakkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. menurut sebuah penelitian oleh united nations development programme (undp), pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi (undp, 2020).
pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat regulasi mengenai politik uang. penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan untuk memberikan efek jera. kampanye anti-politik uang yang masif juga perlu digalakkan, melibatkan masyarakat dan berbagai elemen, termasuk media. sebagai contoh, komisi pemberantasan korupsi (kpk) bisa berkolaborasi dengan bawaslu untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pemilu.
baca juga:etika berdemokrasi dalam perspektif islam
baca juga:peran penting advokat dalam menyelesaikan sengketa pilkada: menjaga integritas demokrasi
upaya untuk meningkatkan akses informasi yang berkualitas tentang calon pemimpin juga sangat penting. pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media social untuk menyebarkan informasi yang transparan tentang visi dan misi calon. selain itu, pelatihan bagi calon pemimpin tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan.
masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan pemilu. dengan membentuk kelompok-kelompok pemantau independen, masyarakat dapat membantu mengawasi dan melaporkan praktik politik uang. keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu juga akan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya suara yang tidak diperdagangkan.
sebagai kesimpulan dari tulisan ini, bahwa demokrasi yang sehat harus berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat, di mana suara rakyat dihargai tanpa terpengaruh oleh materi. praktik politik uang yang berkembang dalam kultur politik kita adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak. dengan mengedukasi masyarakat, memperkuat regulasi, meningkatkan akses informasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, kita dapat mengurangi praktik ini dan membangun kembali fondasi demokrasi yang kuat.