Pemda Ramai-Ramai Lindungi Pekebun Sawit

Reporter: Rendi |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 14 Nov 2024 - 19:55

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Perkebunan sawit memberikan sumbangsih sangat besar bagi perekonomian Provinsi Sumsel. Berdasarkan Harga Konstan 2010, total PDRB (product domestic regional bruto) triwulan III 2024 sebesar Rp97,41 triliun, sektor pertanian, kehutanan, perikanan berkontribusi Rp15,76 triliun (13,92 persen).

Nah, selama ini pertanian Sumsel didominasi subsektor perkebunan, dengan 854.099 rumah tangga usaha pertanian (RTUP) atau 73 persen mengelola usaha perkebunan. Kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan terbesar setelah karet. Produksinya mencapai 3,36 juta ton per tahun, dengan luas lahan 1,25 juta hektare (2023), 181.130 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), dan 236 ribu pekebun sawit.

Kendati punya peranan penting bagi roda perekonomian rakyat, nyatanya tak semua petani sawit sejahtera. Bahkan banyak di antaranya belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah besarnya risiko celaka saat memanen tandan buah segar (TBS). Hal ini memantik perhatian Pemprov Sumsel melindungi pekerja rentan ini, menjaga produktivitas hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahtaraan petani.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menjelaskan Pemprov Sumsel mencoba memberikan kontribusi terbaik untuk sejahterakan petani sawit, melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program yang di-launching 5 September 2024 ini melindungi dari risiko kecelakaan saat bekerja.

Total hingga kini Pemprov Sumsel telah mendaftarkan 19.023 pekebun ke BPJS Ketenagakerjaan dari 120 kelembagaan yang ada di 9 kabupaten/kota Sumsel. Terbanyak berasal dari Kabupaten OKI 10.011 tenaga kerja, Musi Banyuasin (Muba) 5.353 tenaga kerja, dan Muara Enim 1.624 tenaga kerja. “Tahun depan (2025) kita anggarkan kembali sebanyak 36 ribu peserta,” ujar Elen. Iurannya diambil dari dana bagi hasil (DBH), dimana tahun 2023 Provinsi Sumsel menerima DBH sawit sebesar Rp49 miliar.

Dukungan perlindungan ke pekebun dan program BPJS Ketenagakerjaan ini sebagaimana amanat PP 83 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit dan PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. Pemprov Sumsel lalu menerbitkan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan

Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja perkebunan sawit.

Diakuinya, kontribusi kelapa sawit bagi perekonomian daerah memang sangat besar, sehingga pengembangannya terus berkelanjutan. Namun aspek keselamatan pekebun juga perlu diperhitungkan untuk kenyamanan dan keselamatan mereka dalam bekerja. “Kami berharap program ini meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi sektor informal lainnya,” sebut Elen.

Setelah Pemprov Sumsel, beberapa Kabupaten/Kota pun mengikuti langkah yang sama, seperti Kabupaten Banyuasin turut me-launching program perlindungan bagi pekerja sawit mandiri ini bulan lalu (15/10/2024). Bedanya, Pemkab Banyuasin mengalokasikan anggaran melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk 4.260 pekebun tahun 2024.

Pj Bupati Banyuasin, Muhammad Farid mengatakan produktivitas pekebun tentu tak hanya didukung sarana prasarana perkebunan, juga kenyamanan dan ketenangan saat bekerja. “Dengan adanya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan ini, kami harap bisa memberikan manfaat lebih kepada pekebun, sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang saat bekerja,” tegasnya. Dengan begitu kerjanya optimal, produksi TBS meningkat, pendapatan bertambah, rakyat makmur, serta meningkatkan sumber devisa negara.

pemda ramai-ramai lindungi pekebun sawit                            sumsel, sumateraekspres.id - perkebunan sawit memberikan sumbangsih sangat besar bagi perekonomian provinsi sumsel. berdasarkan harga konstan 2010, total pdrb (product domestic regional bruto) triwulan iii 2024 sebesar rp97,41 triliun, sektor pertanian, kehutanan, perikanan berkontribusi rp15,76 triliun (13,92 persen). 
nah, selama ini pertanian sumsel didominasi subsektor perkebunan, dengan 854.099 rumah tangga usaha pertanian (rtup) atau 73 persen mengelola usaha perkebunan. kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan terbesar setelah karet. produksinya mencapai 3,36 juta ton per tahun, dengan luas lahan 1,25 juta hektare (2023), 181.130 usaha pertanian perorangan (utp), dan 236 ribu pekebun sawit.  
kendati punya peranan penting bagi roda perekonomian rakyat, nyatanya tak semua petani sawit sejahtera. bahkan banyak di antaranya belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah besarnya risiko celaka saat memanen tandan buah segar (tbs). hal ini memantik perhatian pemprov sumsel melindungi pekerja rentan ini, menjaga produktivitas hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahtaraan petani. 
pj gubernur sumsel, elen setiadi menjelaskan pemprov sumsel mencoba memberikan kontribusi terbaik untuk sejahterakan petani sawit, melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari bpjs ketenagakerjaan (bp jamsostek). program yang di-launching 5 september 2024 ini melindungi dari risiko kecelakaan saat bekerja. 
baca juga:kasihan, angkutan sawit dilarang melintas di jalan perusahaan sawit, ini curhat petani sawit banyuasin!
baca juga:kepergok curi tbs sawit di kebun, warga empat lawang dibekuk polisi, ini dia penampakannya
total hingga kini pemprov sumsel telah mendaftarkan 19.023 pekebun ke bpjs ketenagakerjaan dari 120 kelembagaan yang ada di 9 kabupaten/kota sumsel. terbanyak berasal dari kabupaten oki 10.011 tenaga kerja, musi banyuasin (muba) 5.353 tenaga kerja, dan muara enim 1.624 tenaga kerja. “tahun depan (2025) kita anggarkan kembali sebanyak 36 ribu peserta,” ujar elen. iurannya diambil dari dana bagi hasil (dbh), dimana tahun 2023 provinsi sumsel menerima dbh sawit sebesar rp49 miliar.
dukungan perlindungan ke pekebun dan program bpjs ketenagakerjaan ini sebagaimana amanat pp 83 tahun 2023 tentang dbh perkebunan sawit dan pmk nomor 91 tahun 2023 tentang pengelolaan dbh perkebunan sawit. pemprov sumsel lalu menerbitkan peraturan gubernur sumsel nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan
jaminan kematian (jkm) bagi pekerja perkebunan sawit.
diakuinya, kontribusi kelapa sawit bagi perekonomian daerah memang sangat besar, sehingga pengembangannya terus berkelanjutan. namun aspek keselamatan pekebun juga perlu diperhitungkan untuk kenyamanan dan keselamatan mereka dalam bekerja. “kami berharap program ini meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi sektor informal lainnya,” sebut elen. 
baca juga:lidia terbantu, manfaat jaringan luas atm bri terasa di perkebunan sawit seluma
baca juga:muba kaya hasil kelapa sawit, bukan sekadar minyak bumi
setelah pemprov sumsel, beberapa kabupaten/kota pun mengikuti langkah yang sama, seperti kabupaten banyuasin turut me-launching program perlindungan bagi pekerja sawit mandiri ini bulan lalu (15/10/2024). bedanya, pemkab banyuasin mengalokasikan anggaran melalui dinas perkebunan dan peternakan untuk 4.260 pekebun tahun 2024.  
pj bupati banyuasin, muhammad farid mengatakan produktivitas pekebun tentu tak hanya didukung sarana prasarana perkebunan, juga kenyamanan dan ketenangan saat bekerja. “dengan adanya perlindungan jaminan sosial dari bpjs ketenagakerjaan ini, kami harap bisa memberikan manfaat lebih kepada pekebun, sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang saat bekerja,” tegasnya. dengan begitu kerjanya optimal, produksi tbs meningkat, pendapatan bertambah, rakyat makmur, serta meningkatkan sumber devisa negara. 
sementara, pemkab oku selatan melalui dinas pertanian oku menganggarkan dana rp504 juta untuk menjamin 2.500 pekebun sawit dari 8 desa tahun 2024. masing-masing peserta diberikan perlindungan jkk dan jkm dengan iuran yang dibayarkan rp16.800 per bulan. “program ini wujud kepedulian pemerintah memberikan perlindungan jkk dan jkm apabila terjadi risiko pada pekerja, khususnya pekerja rentan di sektor perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya saat launching program yang sama, selasa (22/10). 
kepala desa mandala sari, kecamatan lalan, kabupaten muba, eko wahyudi menjelaskan perlindungan kerja ini sangat penting mengingat 90 persen atau 376 kk penduduk-nya merupakan pekebun sawit. “kebun sawit penghasilan utama warga kita. setiap hari mereka ke kebun melakukan pemeliharaan dan memanen sawit 2 minggu sekali,” terangnya kepada sumatera ekspres.
baca juga:sumsel produksi 3,3 juta ton kelapa sawit setiap tahun, masuk tiga besar di sumatera
baca juga:perkuat program replanting sawit, targetkan 54 ribu hektar untuk petani 
sekali panen, paling kecil 1 ton tbs per hektar. “dengan harga jual sawit sekarang rp2.200 per kg, maka pendapatan kotor pekebun rp2,2 juta per 2 minggu. dipotong upah panen dan biaya langsir, bersihnya jadi rp1 juta per hektar. rata-rata pekebun mandala sari punya kebun sawit sekitar 2 hektar dari program transmigrasi dulu,” ujarnya. 
dikatakan, beberapa kasus kecelakaan kerja dialami pekebun seperti tertimpa buah, tertusuk duri sawit, dipatuk ular kobra, bahkan pernah ada kejadian egrek (alat pemanen tbs, semacam celurit) lepas dari sambungan besi mengenai leher petani. “ya kalau karyawan pabrik sawit, mereka didaftarkan perusahaan ke bpjs ketenagakerjaan. kalau pekebun sawit kan mandiri, walaupun mereka statusnya plasma,” ujarnya. 
dengan pendapatan yang didapat, tak semua pekebun merupakan orang yang mampu. pengeluaran pun menjadi prioritas. “kalau seandainya ada yang meninggal saat bekerja, karyawan mungkin mendapat santunan dari perusahaan atau bpjs ketenagakerjaan. sementara pekebun mereka tanggung risikonya sendiri,” ujar eko. 
karena itu petani beryukur sekali jika pemerintah daerah (pemda) dan bpjs ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial ketenagekerjaan secara gratis. “kalau perlu, sosialisasikan iuran dan manfaat program, supaya orang mampu, yang belum jadi peserta, bisa mendaftar secara mandiri,” pintanya. 
baca juga:buruh kelapa sawit di muba nekat habisi nyawa tetangga usai cekcok soal masalah kecil, ini kronologinya!
baca juga:cek kabupaten anda, apakah termasuk 7 penghasil kelapa sawit terbesar di sumsel
sakuria dewa (49), ketua kelompok tani margo rukun desa rimba jaya, air kumbang, kabupaten banyuasin mengatakan 90 persen warganya berprofesi petani sawit, karet, dan sayur mayur. “kampung kita didominasi area perkebunan rakyat,” terangnya.  
saat bekerja, petani sawit sangat rawan misalnya memanen dengan alat dodos (semacam tombak) berisiko tertimpa buah sawit. berat tbs mencapai 16-32 kg dan setiap minggu pekebun memanen puluhan ton sawit. “alat dodos digunakan untuk memotong buah sawit ketinggian maksimal 3 meter. pernah ada kasus dodos lepas menyabet tangan petani hingga cedera parah,” katanya. 
jika tinggi pohon sawit 4-5 meter, petani menggunakan egrek yang risikonya jauh lebih besar. “makanya sejak 3 tahun ini petani kita menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan dengan iuran rp16.800 per bulan. saya sendiri membayar rp50.400 sebulan untuk tiga peserta keluarga saya,” sebutnya. sejauh ini, lanjut sakuria, beberapa ahli waris petani telah menerima manfaat jkm, berupa dana santunan kematian rp42 juta, plus beasiswa untuk anaknya setiap tahun. 
kepala bpjs ketenagakerjaan kantor cabang palembang, moch faisal menerangkan pihaknya mengapresiasi peran pemda di sumsel dalam mendukung kesejahteraan peserta dengan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petani sawit. petani sawit salah satu prioritas perlindungan, karena merupakan pekerja rentan atas risiko yang timbul, baik dari kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
baca juga:2.500 pekerja sawit terlindungi bpjs ketenagakerjaan
baca juga:karhutla lagi di empat lawang, hanguskan 5 hektare kebun karet dan sawit, asap masih mengepul dari gambut oki
“para petani sawit yang telah didaftarkan ke bpjs ketenagakerjaan mendapat manfaat atas risiko kecelakaan kerja, berupa perawatan di rs sampai sembuh sesuai
indikasi medis. jika terjadi risiko meninggal dunia, ahli waris mendapat santunan 48 kali bulan upah,” ungkapnya. 
selain itu, kata dia, anak ahli waris memperoleh bantuan beasiswa maksimal 2 orang anak dari tk/sd sampai perguruan tinggi maksimal rp174 juta. “khusus manfaat atas risiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan rp42 juta,” tegasnya. 
ke depan, pihaknya berharap seluruh pekerja pun dapat dilindungi, terutama segmen-segmen pekerja yang prioritas atau pekerja rentan. dari sekitar 3 juta pekerja di sumsel, saat ini yang terlindungi baru 1,3 juta atau 34 persen. untuk kepesertaan kc palembang sendiri per oktober 2024, saat ini memiliki tenaga kerja aktif pu (penerima upah) 263.174, bpu (bukan penerima upah) 46.177, dan jasa konstruksi 108.750. 
“pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada semua masyarakat sangat penting, karena merupakan amanat undang undang (uu). kami sangat mengharapkan dukungan yang sangat besar dari pemda meningkatkan jumlah coverage kepesertaan bpjs ketenagakerjaan di provinsi sumsel,” pungkasnya.