Inilah Waktu Yudisium Peserta PPG Tahap 2, Cek Ketentuan yang Harus Dipatuhi

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 14 Nov 2024 - 12:07

Waktu Yudisium PPG Guru Tertentu Tahap 2 dan Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru 2025-Foto: PPG BOOKLET-

IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Guru PPPK dan Non-PNS

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berhak menerima TPG yang setara dengan satu kali gaji pokok mereka.

Sementara itu, guru non-PNS yang memiliki Surat Keputusan (SK) inpassing, tunjangan yang diterima akan setara dengan gaji pokok yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan motivasi guru di Indonesia, sekaligus mendorong lebih banyak guru untuk mengikuti proses sertifikasi dan memenuhi kualifikasi profesional yang ditetapkan pemerintah.

Penyelenggaraan yudisium PPG Guru Tertentu Tahap 2 akan berlangsung dua bulan setelah pengumuman kelulusan pada 12 November 2024, baik secara luring maupun daring.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan dana TPG sebesar Rp41 triliun pada 2025 untuk mendukung kesejahteraan guru dan percepatan sertifikasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

inilah waktu yudisium peserta ppg tahap 2, cek ketentuan yang harus dipatuhi                            sumateraekspres.id - setelah pengumuman kelulusan program pendidikan profesi guru (ppg) guru tertentu tahap 2 pada 12 november 2024, peserta kini menanti acara seremonial kelulusan atau yudisium.
banyak yang bertanya-tanya mengenai kapan acara tersebut akan dilaksanakan. berdasarkan informasi yang beredar, yudisium untuk tahap 2 ppg diperkirakan akan digelar dua bulan setelah pengumuman kelulusan.
hengki betenang, seorang pemilik akun facebook yang dikutip oleh sumatera ekspres pada 14 november 2024, menyebutkan bahwa proses yudisium tersebut akan berlangsung secara daring dan luring. “yudisium diperkirakan akan dilaksanakan dua bulan setelah pengumuman kelulusan,” ujar hengki.
ketentuan yudisium baik secara daring dan luring agak sedikir berbeda. bagi yang ingin mengikuti wisuda secara langsung, maka akan langsung menerima serdik. 
baca juga:202.863 peserta tahap 2 lulus ukpppg, catat waktu mereka mulai terima tunjangan sertifikasi
baca juga:290.783 guru dinyatakan lulus ppg tahap 1dan 2, kapan mulai terima tunjangan sertifikasi? ini jawabannya
namun, harus ada persetujuan untuk mengikutinya dan mengisi formulir.  sedangkan bagi peserta yang memilih tidak hadir secara langsung, sertifikat pendidik (serdik) akan dikirim ke dinas pendidikan masing-masing.
kebijakan pelaksanaan yudisium setiap lptk bisa berbeda-beda
perlu diketahui bahwa kebijakan mengenai pelaksanaan yudisium dapat berbeda-beda antar lembaga pendidikan tenaga kependidikan (lptk) penyelenggara ppg guru tertentu.
oleh karena itu, meskipun ada informasi mengenai waktu pelaksanaan yudisium, peserta disarankan untuk selalu mengonfirmasi dengan pihak lptk terkait untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.
baca juga:prof nunuk: tingkat kelulusan ppg tahap 2 98,57 persen, ini 5 tahapan yang harus dilalui usai pengumuman
baca juga:yes! tingkat kelulusan ppg tahap 2 bakal tinggi, berikut tanda-tanda anda berhasil dalam ukpppg
tunjangan profesi guru 2025 yang bakal diterima peserta ppg tahap 2
selain itu, kabar baik datang terkait tunjangan profesi guru (tpg). pemerintah melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025 mengalokasikan dana sebesar rp41 triliun untuk sektor pendidikan.
dana ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan tpg, tetapi juga untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk bantuan untuk guru non-pns dan peningkatan tunjangan profesi.
dalam rapbn 2025, pemerintah juga mengalokasikan dana dana transfer ke daerah (tkd) yang diperkirakan mencapai antara rp136 hingga rp145 triliun. dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta mempercepat sertifikasi guru di seluruh indonesia.
besaran tunjangan profesi guru yang bakal diterima peserta ppg tahap 2 berdasarkan golongan
berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2024, besaran tunjangan profesi guru disesuaikan dengan golongan pangkat masing-masing. berikut adalah rincian tunjangan profesi guru berdasarkan golongan:
golongan i:
ia: rp1.685.700 - rp2.522.600
ib: rp1.840.800 - rp2.670.700
ic: rp1.918.700 - rp2.783.700
id: rp1.999.900 - rp2.901.400
baca juga:tanggal-tanggal penting proses penerbitan serdik ppg guru tertentu tahap 1
baca juga:jadwal lengkap seleksi tes pppk prabumulih 2024: tahapan, tanggal, dan pengumuman kelulusan
golongan ii:
iia: rp2.184.000 - rp3.643.400
iib: rp2.385.000 - rp3.797.500
iic: rp2.485.900 - rp3.958.200
iid: rp2.591.100 - rp4.125.600
golongan iii:
iiia: rp2.785.700 - rp4.575.200
iiib: rp2.903.600 - rp4.768.800
iiic: rp3.026.400 - rp4.970.500
iiid: rp3.154.400 - rp5.180.700
golongan iv:
iva: rp3.287.800 - rp5.399.900
ivb: rp3.426.900 - rp5.628.300
ivc: rp3.571.900 - rp5.866.400
ivd: rp3.723.000 - rp6.114.500
ive: rp3.880.400 - rp6.373.200
guru pppk dan non-pns
guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) juga berhak menerima tpg yang setara dengan satu kali gaji pokok mereka.
sementara itu, guru non-pns yang memiliki surat keputusan (sk) inpassing, tunjangan yang diterima akan setara dengan gaji pokok yang diterima oleh pegawai negeri sipil (pns).
kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan motivasi guru di indonesia, sekaligus mendorong lebih banyak guru untuk mengikuti proses sertifikasi dan memenuhi kualifikasi profesional yang ditetapkan pemerintah.
penyelenggaraan yudisium ppg guru tertentu tahap 2 akan berlangsung dua bulan setelah pengumuman kelulusan pada 12 november 2024, baik secara luring maupun daring.
selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan dana tpg sebesar rp41 triliun pada 2025 untuk mendukung kesejahteraan guru dan percepatan sertifikasi.
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia.