Kenalkan Sistem Coretax Mulai 1 Januari 2025, Berikut Penjelasan Kakanwil DJP Sumsel Babel

Reporter: Ardila |

Editor: Martha |

Selasa , 12 Nov 2024 - 15:15

Begesah Media yang digelar Kanwil DJP Sumsel Babel. -Foto: marthasumeks-

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan penerapan Coretax pada 2025 merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang DPJ dalam mewujudkan sistem perpajakan yang sepenuhnya digital.

Coretax adalah wujud komitmen DPJ dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pelayanan dan administrasi perpajakan di Indonesia.

“Kami menyadari bahwa teknologi digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perpajakan. Dengan Coretax, kami berharap wajib pajak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan nyaman, sementara kami juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak,” kata Suryo.

Suryo juga menekankan penerapan Coretax akan melibatkan kerja sama erat dengan berbagai instansi dan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, guna memastikan sistem ini dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh wajib pajak.

"Dengan penerapan Coretax, DPJ optimis dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan perpajakan di Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya akan mempermudah wajib pajak, tetapi juga memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak, yang merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan nasional," pungkas dia.

Berikut ini beberapa fitur pada Coretax:

1. Fitur Layanan Wajib Pajak

-Automasi Layanan

Fitur ini memungkinkan wajib pajak tertentu untuk mendapatkan layanan otomatis tanpa campur tangan manual.

-Unduh Dokumen Mandiri

Wajib pajak dapat mengunduh dokumen yang telah divalidasi secara elektronik.

kenalkan sistem coretax mulai 1 januari 2025, berikut penjelasan kakanwil djp sumsel babel                            palembang,sumateraekspres.id--  direktorat jenderal pajak (dpj) terus berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan di indonesia. untuk itu, dpj sumselbabel kemarin memperkenalkan  aplikasi sistem perpajakan coretax.
sistem yang  mengintegrasikan seluruh program perpajakan di indonesia ini akan berlakukan secara bertahap pada  1 januari 2025.
kepala djp sumsel & kepulauan babel, tarmizi mengatakan, sistem coretax akan diterapkan sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di indonesia.
"langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan perpajakan, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak," katanya. 
baca juga:waspada! modus penipuan mengatasnamakan djp kian marak, ini cara mendeteksinya
baca juga:tak setorkan pajak rp648 juta, kanwil djp sumsel babel tangkap tersangka pajak di persembunyian
nantinya, kata dia, coretax merupakan sistem teknologi terpadu yang menggabungkan berbagai fitur dan layanan dalam satu platform digital, mencakup otomatisasi layanan, unduh dokumen mandiri, pelacakan permohonan, dan edukasi perpajakan.
dari sebelumnya  setiap layanan punya aplikasi masing masing dengan coretax ini teringtasi dengan e-goverment dumana satu data indonesia melalui nik dan coretax ini menjadi bagian ini.
"dengan menggunakan coretax, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara lebih cepat dan mudah, tanpa harus mendatangi kantor pajak secara langsung. semua dilakukan secara online dan sistem ini user friendly," bebernya. 
selain itu, kata tarmizi,  coretax juga menghadirkan fitur unduh dokumen mandiri, di mana wajib pajak dapat mengunduh sendiri berbagai dokumen perpajakan yang diperlukan, termasuk bukti pembayaran dan laporan yang telah divalidasi dengan tanda tangan elektronik.
baca juga:djp rahasiakan identitas wp
baca juga:penerimaan pajak djp cetak hattrick
"secara keseluruhan, sistem coretax membantu dalam efisiensi, transparansi, dan kenyamanan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan, edukasi, serta pengelolaan keuangan terkait pajak," jelasnya. 
ia menegaskan, coretax ini akan berlaku januari 2025 namun untuk laporan tahun pajak 2025 nanti baik badan maupun perorangan masih berlaku sistem laporan yang lama. "secara bertahap akan berlaku namun masih menunggu " papar dia. 
dirjen pajak, suryo utomo, mengungkapkan  penerapan coretax pada 2025 merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang dpj dalam mewujudkan sistem perpajakan yang sepenuhnya digital.
coretax adalah wujud komitmen dpj dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pelayanan dan administrasi perpajakan di indonesia.
baca juga:pemda pali dan kanwil djpd sumsel teken kerjasama nota kesepakatan
baca juga:pemkab oki terima apresiasi dari kanwil djp sumsel babel
“kami menyadari bahwa teknologi digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perpajakan. dengan coretax, kami berharap wajib pajak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan nyaman, sementara kami juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak,” kata suryo. 
suryo juga menekankan  penerapan coretax akan melibatkan kerja sama erat dengan berbagai instansi dan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, guna memastikan sistem ini dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh wajib pajak.
"dengan penerapan coretax, dpj optimis dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan perpajakan di indonesia. langkah ini diharapkan tidak hanya akan mempermudah wajib pajak, tetapi juga memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak, yang merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan nasional," pungkas dia. 
berikut ini beberapa fitur pada coretax:
baca juga:integrasi nik-npwp bisa via djp online
baca juga:setor pajak hingga rp52,39 triliun, dirjen pajak apresiasi kontribusi besar pln 
1. fitur layanan wajib pajak
-automasi layanan
fitur ini memungkinkan wajib pajak tertentu untuk mendapatkan layanan otomatis tanpa campur tangan manual.
-unduh dokumen mandiri
wajib pajak dapat mengunduh dokumen yang telah divalidasi secara elektronik.
baca juga:pj gubernur sumsel apresiasi implementasi opsen pkb, bbnkb, dan pajak mblb pemprov dengan 17 kabupaten/kota
baca juga: triwulan iii, pajak daerah tembus rp3,2 t, pbb-kb sumbang realisasi terbesar
-tracking permohonan
wajib pajak bisa memantau status dan perkembangan permohonan layanan yang diajukan.
2. edukasi perpajakan
-sistem ini menyediakan layanan edukasi berupa kelas perpajakan. wajib pajak dapat mengakses, memilih, dan melakukan reservasi untuk mengikuti kelas yang tersedia, baik melalui portal wajib pajak atau situs djp.
-terdapat juga fitur untuk memeriksa jadwal serta membuat rencana kelas pajak sesuai kebutuhan tema.
baca juga:optimis target pajak 2024 tercapai
baca juga:inovasi pembayaran digital: strategi baru pemda dalam optimalkan penerimaan pajak
3. deposit pajak
-merupakan akun yang menampung setoran wajib pajak untuk pembayaran atas tagihan pajak, baik yang sudah ada maupun yang muncul di kemudian hari.
sisa saldo deposit di akhir tahun secara otomatis akan dipindahkan ke tahun berikutnya.
4. buku besar wajib pajak
-buku besar ini mencatat hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam kolom debit dan kredit.
baca juga:target pad sektor pajak rp40 miliar
baca juga:antusiasme warga prabumulih menggeliat. program pemutihan pajak kendaraan raup lonjakan hingga 50 persen
kolom debit mencatat kewajiban yang harus dibayar, sedangkan kolom kredit mencatat hak yang dimiliki wajib pajak, seperti pembayaran atas keputusan hukum yang menyebabkan kelebihan bayar.(*)