MURATARA - Dunia pendidikan dan sarana prasarana (sarpras) pendidikan masih menjadi hal berkaitan dan tak terlepaskan. Di Muratara, masih banyak sarpras rumah dinas guru yang tak tersentuh pembangunan.

DI, salah satu guru di Muratara menuturkan, untuk menempati rumah dinas guru di wilayah ini setidaknya diperlukan pengeluaran ekstra. Rata-rata bangunan tersebut sebelum era pemekaran kabupaten. Usianya sudah  puluhan tahun silam.

Kondisinya bermacam-macam. Ada yang terawat, tidak terawat, hingga runtuh akibat kerusakan permanen. "Tapi dominasi rata-rata rumah dinas guru di sini, banyak yang tidak terawat dengan baik," katanya.

Untuk menghuni rumah dinas guru, lanjutnya, harus melakukan perbaikan ulang terlebih dahulu secara pribadi. Setelah direhab, baru rumah itu bisa ditempati. “Kalau rumah dinas guru yang dari beton atapnya sudah banyak yang rusak. Paling tidak butuh dana Rp10-15 juta untuk rehab baru siap huni," ucapnya.

Plt Kepala  Dinas Pendidikan Muratara Zazili mengakui adanya sejumlah keluhan terkait rumah dinas guru di sejumlah wilayah Kabupaten Muratara. “Kita sudah lakukan analisis terkait sarana prasarana. Ada dua poin yang disoroti, perbaikan data dapodik, dan SDM operator," ungkapnya.

Disdik Muratara berharap setiap tahun ada pengurangan mobiler, dan untuk perbaikan rumah dinas itu, bisa menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing. "Saya tegaskan ke sekolah tak seluruh dana pembangunan itu bisa ditangani langsung pemerintah. Mereka bisa gunakan solusi lain, seperti dana gotong royong atau minta bantu dari peranan komite sekolah," ucapnya.

Saat ini ada beberapa lokasi sekolah yang menjadi prioriras. Dari gambaran umum dengan kebutuhan sarana pesarana sekolah seperti rumah dinas guru, toilet  drainase hingga yang lainnya. “Gambaran umumnya sarpras sekolah kita di Muratara sudah lumayan, tapi memang masih banyak PR yang mesti diselesaikan," tutupnya. (zul)