LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID -  Saat ini beragam isu muncul. Pelaksanaan pilkada di Lahat juga menjadi salah satu daerah rawan. Isu yang saat ini beredar di antaranya money politic, netralitas penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, serta peran Aparatur Sipil Negara (ASN). 

M Haekal Al-Haffafah SSos MSos, direktur  Eksekutif Center for Democracy Studies TERAS Indonesia mengatakan, permasalahan money politic muncul tak lepas dari permasalahan ekonomi di Lahat. Kemiskinan menjadi salah satu faktor money politic bisa terjadi.

BACA JUGA:Pertumbuhan Sektor Pertanian di Lahat Menghadapi Beragam Tantangan Pangan

BACA JUGA:Menjaga Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Peran Polri dalam Kamtibmas di Pilkada Lahat

Selanjutnya, penyelenggara perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. KPU dan Bawaslu harus bersikap netral memastikan proses pemilu yang adil.

“Netralitas adalah kunci mendapatkan kepercayaan publik. Masyarakat harus merasa yakin pemilu berjalan tanpa intervensi politik,” ujar Haekal.

ASN juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pelayan publik yang independen, tanpa terpengaruh kepentingan politik. Mereka harus ingat harus bekerja sebagai abdi negara atau abdi penguasa.

ASN harus komitmen terhadap negara, dari tingkat pejabat hingga di kelurahan dan kecamatan. ‘’Mereka sering berinteraksi langsung dengan masyarakat,’’ ujarnya.

Kapolres Lahat AKBP God Parlasro Sinaga SIk melalui Kasubsi Penmas Aiptu Lispono SH mengatakan, upaya pencegahan telah dilakukan guna menjaga kamtibmas pada Pilkada mendatang.

Di antaranya penyuluhan melibatkan tatap muka dengan para ojek pangkalan dan warga sekitar. ‘’Kita berikan imbauan tentang pentingnya pemilu damai.

Lalu pembangunan posko pengamanan dan CCTV di kantor KPU/Bawaslu, gudang dan lokasi strategis lainnya,’’ ujarnya.

BACA JUGA:Kabupaten Lahat Catat Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir

BACA JUGA: Pilkada Lahat Rentan Pelanggaran, Pengamat Minta Semua Ikut Mengawasi

Lalu, pelaksanaan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada, dilaksanakan juga kegiatan kepolisian lainnya seperti patroli, KRYD yang didukung seluruh unsur satuan.