Menjaga Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Peran Polri dalam Kamtibmas di Pilkada Lahat
Giat Guna Menjaga Kamtibmas pada masa Pilkada oleh Polres Lahat. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--
Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID - Menjelang Pilkada Lahat, berbagai isu krusial mulai mencuat, mengingat daerah ini termasuk dalam kategori rawan.
Isu-isu tersebut meliputi praktik money politics, netralitas penyelenggara pemilu, serta peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas pemilu.
Selain itu, dampak Pilkada terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga menjadi perhatian, terutama mengenai peran Polri dalam pencegahan konflik.
BACA JUGA:Pemuda Diamankan Polisi di Lahat, Diduga Terlibat Peredaran Narkoba
BACA JUGA:Revisi RTRW Kabupaten Lahat: Penambahan Kecamatan, Rencana Tol, dan Perkantoran Baru untuk 2025-2032
M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos, M.Sos, Direktur Eksekutif Center For Democracy Studies TERAS Indonesia, menekankan bahwa praktik money politics sering kali berkaitan dengan masalah ekonomi yang ada di Lahat, di mana kemiskinan dapat menjadi pemicu.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari KPU dan Bawaslu untuk memastikan pemilu yang adil.
“Netralitas adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik. Masyarakat harus yakin bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi politik,” ungkapnya.
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Sumsel Jumat 25 Oktober 2024: Hujan Petir di Pagaralam, Lahat, OKU, OKU Selatan
BACA JUGA:Kabupaten Lahat Catat Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir
ASN diharapkan dapat menjalankan fungsi mereka sebagai pelayan publik yang independen, terlepas dari kepentingan politik.
Mereka harus mengingat bahwa mereka adalah abdi negara, berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, baik di tingkat pejabat hingga ke kelurahan dan kecamatan.
Polri memiliki peran penting dalam menjaga Kamtibmas selama pemilihan. Koordinasi antara Polri dan masyarakat, termasuk tokoh lokal, diharapkan dapat mencegah potensi konflik.
"Koordinasi harus dilakukan hingga tingkat Polsek bersama Forkompimcam dan FKUB. Menjaga Kamtibmas bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi memerlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tambah Haekal.