Pengaruh Pergantian Kabinet di Era Sukarno Terhadap Situasi Politik Indonesia yang Tidak Stabil
Era Presiden Sukarno ditandai oleh pergantian kabinet yang sering terjadi, mencerminkan situasi politik yang belum stabil. Foto: wikipedia--
Era revolusi dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga saat Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.
Kabinet yang pernah menjalankan pemerintahan Indonesia pada era revolusi antara lain adalah Kabinet Syahrir, Kabinet Hatta, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Nama-nama kabinet tersebut diambil dari nama perdana menterinya.
Selanjutnya adalah era demokrasi liberal. Pada saat itu kabinet Indonesia diduduki oleh partai-partai yang menempatkan perwakilannya dalam kabinet.
Dimulai dari Kabinet Susanto dan Kabinet Halim yang bertugas pada era Republik Indonesia Serikat (RIS) sebelum akhirnya RIS dibubarkan. Setelah RIS dibubarkan, kabinet-kabinet yang bertugas dimulai dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Djuanda.
Salah satu prestasi dari era demokrasi liberal adalah untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan pemilihan umum yang saat itu berlangsung di bawah kepemimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum pertama ini diadakan pada tahun 1955.
Setelah era demokrasi liberal berakhir, lahirlah era demokrasi terpimpin. Pada era ini, kabinet kembali dipimpin oleh presiden dan bukan lagi oleh perdana menteri.
BACA JUGA:Resep dan Bahan Membuat Kentang Mustofa, Cemilan Khas Koki Istana Presiden Soekarno
BACA JUGA:Mengenal Jejak Langkah Kabinet Soekarno Membangun Fondasi Indonesia
Kabinet pemerintahan Indonesia era demokrasi terpimpin antara lain adalah Kabinet Kerja I, II dan III serta Kabinet Dwikora I, II dan III.
Berikut ini adalah daftar kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno:
Kabinet Presidensial (1945 – 1945)
Kabinet Sjahrir I (1945 – 1946)
Kabinet Sjahrir II (1946 – 1946)