Kejari Banyuasin Tetapkan Mantan Kepala UPTD Laboratorium DLH Sebagai Tersangka Pungli

Reporter: Akda |

Editor: Irwansyah |

Senin , 21 Oct 2024 - 17:07

Kejari Banyuasin menetapkan PS, mantan kepala UPTD Laboratorium DLH, sebagai tersangka pungutan liar dalam kasus dugaan korupsi. Foto:Akda/Sumateraekspres.id--

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID – Kejaksaan Negeri Banyuasin telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pungutan liar (pungli) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuasin.

Tersangka tersebut adalah PS, mantan kepala laboratorium DLH Banyuasin yang menjabat dari tahun 2017 hingga 2021.

PS ditangkap dan langsung ditahan di Lapas Kelas II A Banyuasin, dengan penjagaan ketat oleh anggota Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuasin dan kepolisian.

Sebelum penetapan tersangka, PS menjalani pemeriksaan intensif mulai Senin pagi hingga usai shalat Zuhur.

Reymund Hasdianto Sitohang, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan PS sebagai tersangka.

"Alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan PS sebagai tersangka," ujarnya, didampingi Kasi Pidsus Giovani SH MH.

Giovani menjelaskan modus operandi yang digunakan oleh PS. Ia memanipulasi dokumen perjalanan dinas untuk meminta biaya dari sekitar 90 perusahaan yang ingin melakukan uji sampel di laboratorium DLH.

"Tersangka menggunakan surat biaya perjalanan dinas yang dimanipulasi agar terlihat sah," kata Giovani.

Jika perusahaan tidak membayar biaya yang diminta, laboratorium tidak akan melaksanakan uji sampel yang diperlukan.

"Ini jelas ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak ditandatangani oleh kepala UPTD," tambahnya.

kejari banyuasin tetapkan mantan kepala uptd laboratorium dlh sebagai tersangka pungli                            banyuasin, sumateraekspres.id – kejaksaan negeri banyuasin telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pungutan liar (pungli) di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dinas lingkungan hidup (dlh) banyuasin.
tersangka tersebut adalah ps, mantan kepala laboratorium dlh banyuasin yang menjabat dari tahun 2017 hingga 2021.
ps ditangkap dan langsung ditahan di lapas kelas ii a banyuasin, dengan penjagaan ketat oleh anggota pidsus kejaksaan negeri banyuasin dan kepolisian.
baca juga:rekonstruksi pembunuhan deni irawan, keluarga korban terlibat kericuhan
baca juga:kata-kata bijak dalam anime sumber inspirasi untuk kehidupan sehari-hari
sebelum penetapan tersangka, ps menjalani pemeriksaan intensif mulai senin pagi hingga usai shalat zuhur.
reymund hasdianto sitohang, kepala kejaksaan negeri banyuasin, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan ps sebagai tersangka.
"alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan ps sebagai tersangka," ujarnya, didampingi kasi pidsus giovani sh mh.
giovani menjelaskan modus operandi yang digunakan oleh ps. ia memanipulasi dokumen perjalanan dinas untuk meminta biaya dari sekitar 90 perusahaan yang ingin melakukan uji sampel di laboratorium dlh.
baca juga: bulatkan tekad warga pangkalan lampam bersatu, siap menangkan paslon muri
baca juga:plat nomor kendaraan pejabat negara di indonesia, sistem kode yang menggambarkan hierarki
"tersangka menggunakan surat biaya perjalanan dinas yang dimanipulasi agar terlihat sah," kata giovani.
jika perusahaan tidak membayar biaya yang diminta, laboratorium tidak akan melaksanakan uji sampel yang diperlukan.
"ini jelas ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak ditandatangani oleh kepala uptd," tambahnya.
baca juga:satu unit rumah warga endikat ilir hangus terbakar, kerugian capai ratusan juta rupiah
baca juga:prabowo lantik menteri dan wakil menteri kabinet merah putih
meskipun tidak ada kerugian negara secara langsung, diperkirakan dana sebesar rp 700 juta lebih telah dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan tersebut.
kejaksaan juga menyebutkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini, menunggu fakta-fakta yang muncul dalam persidangan mendatang.
baca juga:hari pertama kerja presiden prabowo, pelantikan menteri dan ziarah ke tmp kalibata
baca juga:begini tanda dan ciri-ciri orang munafik, introspeksi diri agar terhindar dari kemunafikan
ps kini dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi, yang mengatur tentang pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
pasal ini menetapkan hukuman penjara minimal empat tahun bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan.