Buntu, Sosialisasi Revitalisasi Ditunda, Kuasa Hukum Protes, Nilai Sosialisasi Mirip Eksekusi

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 16 Oct 2024 - 19:53

ALOT: Sejumlah pedagang membentangkan spanduk mempertahankan hak mereka atas kios di Pasar 16 Ilir. Rencana sosialisasi revitalisasi Pasar 16 Ilir yang sedianya digelar, Rabu (16/10) tersebut terpaksa ditunda. -foto: budiman/sumeks-

Dia berharap untuk sementara, PT BCR tidak berada di area Pasar 16 Ilir karena membuat gerah pedagang. Di sisi lain, pedagang juga minta agar bisa berdagang dengan tenang dan tidak harus ditakuti dengan revitalisasi. “Pedagang sudah gerah dan minta proses hukum terkait perusakan dan penjarahan di tindaklanjuti," tandasnya.

Senada, Thoyib pedagang lainnya mengungkap tidak ada pedagang yang menolak untuk dilakukan revitalisasi Pasar 16 Ilir, tapi minta kepastian soal legalitas SHM SRS milik pedagang. “Berdasar aturan, SHM SRS merupakan bukti kepemilikan atas kios atau lapak yang ada di dalam Pasar 16 Ilir. Kalau sudah ada perintah dari pengadilan yang menyatakan SHM SRS saat ini yang kami pegang dinyatakan Pengadilan tidak berlaku dan dicabut, maka kita akan legowo keluar dari Pasar 16 Ilir," ulasnya.

Kemudian, proses eksekusi juga bukan oleh PT BCR atau PD Pasar Palembang Djaya, tapi dari Pengadilan, “kita lakukan dengan aturan hukum yang ada,” tegasnya.

Pihaknya juga rutin selama ini membayar retribusi sebesar Rp7 ribu perhari, dimana uang itu untuk kebersihan dan perawatan area pasar 16 ilir. “Faktanya, tidak ada perawatan dan kondisi pasar 16 ilir tetap seperti ini,” ucap Thoyib.

Ketua Tim Kuasa Hukum P3SRS, M Edi Siswanto,SH mengajukan protes keras atas sosialisasi yang dinilainya lebih mirip eksekusi putusan pengadilan. Padahal sampai saat ini tidak ada satupun perintah pengadilan ataupun putusan pengadilan terkait hal ini. “Kami pertanyakan atas dasar apa personel Polrestabes, TNI hingga Sat Pol PP diturunkan pada kegiatan sosialisasi kali ini,” tegasnya. (16/10).

Pantauan dilapangan, situasi sempat berlangsung alot. Sejumlah pedagang membentangkan berbagai spanduk penolakan dan memilih tetap bertahan, situasi sempat memanas di saat seorang pemuda yang membawa sebuah bendera partai politik mendekat ke lokasi kerumunan pedagang dan petugas. Akan tetapi, situasi mereda di saat pemuda tersebut disuruh oleh petugas keamanan menjauhi lokasi tersebut.

Sementara itu, puluhan pemilik kios yang tergabung dalam P3SRS Pasar 16 Ilir tanpa dikomando langsung bergerak menuju ke Mapolda Sumsel. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sampai sejauh mana proses penegakan hukum tindak pengerusakan kios dan penjarahan barang dagangan milik mereka beberapa waktu lalu yang tengah ditangani oleh penyidik Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.

“Mereka secara spontanitas datang ke Polda, kita tak bisa menghalangi keinginan itu namun kami berpesan agar mereka melakukan secara tertib dan tidak anarkis,” sebut Edi.

Harus Ada Ganti Rugi

Gejolak revitalisasi gedung Pasar 16 Ilir yang belum menemukan kepastian penyelesaian karena masing-masing pihak menilai memiliki kekuatan hukum, dipandang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Prof Febrian, harus dicarikan jalan keluar yang bijaksana. Apalagi persoalan tanah di pasar tersebut agak berbeda dengan kepemilikan rumah biasa.

Karena tanah bisa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan HGB (Hak Guna Bangunan). "Kalau hak guna bangunan (HGB) punya batas waktu, tetapi yang di atasnya itu bisa dimiliki berbagai macam-macam orang, dan statusnya bisa hak milik," Sampainya, Rabu (16/10).

buntu, sosialisasi revitalisasi ditunda, kuasa hukum protes, nilai sosialisasi mirip eksekusi                            palembang, sumateraekspres.id - proses sosialisasi revitalisasi pasar 16 ilir yang dilakukan pihak pd pasar palembang djaya dan pt bcr (bima citra realty) dengan para pedagang, rabu (16/10) berjalan alot dan berakhir tanpa ada kesepakatan berarti.
setelah berdialog selama 1,5 jam dengan pedagang, puluhan petugas gabungan pd pasar palembang djaya, pt bcr dan tni-polri serta pihak kecamatan ilir timur i beranjak pergi meninggalkan area pasar 16 ilir tersebut.
rombongan pd pasar pasar palembang djaya dan pt bcr sendiri tetap meminta ke para pedagang untuk mengosongkan area pasar. ini karena dalam waktu dekat, revitalisasi pasar 16 ilir akan segera dilakukan.
dirut pd pasar palembang djaya, abdul rizal, mengatakan bahwa sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan, selasa (1/10) lalu di pemkot palembang bahwa batas pendaftaran ulang pedagang ke pt bcr  yakni dari tanggal 2 hingga 10 oktober 2024. sedangkan masa sosialisasi diberikan waktu dari rabu (16/10) hingga minggu (20/10) mendatang.
“sesuai kesepakatan itulah, maka kita ke pasar 16 ilir untuk menssialisasikan ke pedagang terkait rencana revitalisasi tersebut," terang rizal kepada awak media.
baca juga:pakar hukum agraria fh unsri sebut shm srs pasar 16 ilir tak memiliki batas waktu, ini penjelasan akademisnya
baca juga:pedagang pasar 16 ilir wajib daftar ulang, ini alasannya
pada masa sosialisasi itu, rizal menegaskan bahwa pedagang masih punya waktu untuk memutuskan ikut mendaftar atau tidak. akan tetapi, tentunya hal ini berdampak kebijakan ke depan terutama revitalisasi tersebut. dia juga menyebutkan, hingga batas akhir masa daftar ulang, jumlah pedagang yang sudah mendaftar ulang melalui pt bcr mencapai 200 pedagang  dari sekitar 300 lebih pedagang.
pelaksana revitalisasi dan pendaftaran pedagang sendiri jelas rizal, dilakukan pt bcr. pihaknya hanya melakukan mediasi dan men-sosialisasikan hal tersebut ke pedagang. “karena memang kondisi belum kondusif, kita mundur teratur. yang paling penting, pedagang pasar 16 ilir ini tidak keberatan dilakukan revitalisasi, kita nanti hingga tanggal 20 oktober,” bebernya.
plh kasat pol pp kota palembang, herison mengungkap, pihaknya hanya untuk pengamanan dan memastikan pelaksanaan sosialisasi ke pedagang bisa berjalan lancar dan tanpa kendala. “personil hanya puluhan yang diterjunkan, sifanya juga memback up dan bukan eksekutor lapangannya,” katanya.
sangi, salah satu pedagng menjelaskan, dirinya dan pedagang tidak keberatan dengan ada revitalisasi tersebut. namun demikian, mereka meminta kepastian hukum berkaitan dengan status shmsrs (sertifikat hak milik satuan rumah susun) yang saat ini dimiliki pedagang sebagai salah satu bukti dari kepemilikan kios atau lapak yang ada di dalam pasar 16 ilir tersebut. 
baca juga:ra anita beli mainan untuk cucu, pedagang pasar 16 ilir curhat mengeluhkan proses revitalisasi 
baca juga:2-9 oktober para pedagang pasar 16 ilir palembang daftar ulang, tidak mendaftar dianggap tak mau gabung
"hendaknya ini diputuskan melalui jalur hukum untuk menentukan siapa yang benar dalam hal ini. kalau dipaksakan, tentunya ini tidak baik juga dan pastinya akan timbul gesekan antara pedagang dan pihak-pihak lain," tegasnya. 
dia berharap untuk sementara, pt bcr tidak berada di area pasar 16 ilir karena membuat gerah pedagang. di sisi lain, pedagang juga minta agar bisa berdagang dengan tenang dan tidak harus ditakuti dengan revitalisasi. “pedagang sudah gerah dan minta proses hukum terkait perusakan dan penjarahan di tindaklanjuti," tandasnya. 
senada, thoyib pedagang lainnya mengungkap tidak ada pedagang yang menolak untuk dilakukan revitalisasi pasar 16 ilir, tapi minta kepastian soal legalitas shm srs milik pedagang. “berdasar aturan, shm srs merupakan bukti kepemilikan atas kios atau lapak yang ada di dalam pasar 16 ilir. kalau sudah ada perintah dari pengadilan yang menyatakan shm srs saat ini yang kami pegang dinyatakan pengadilan tidak berlaku dan dicabut, maka kita akan legowo keluar dari pasar 16 ilir," ulasnya.
kemudian, proses eksekusi juga bukan oleh pt bcr atau pd pasar palembang djaya, tapi dari pengadilan, “kita lakukan dengan aturan hukum yang ada,” tegasnya.
pihaknya juga rutin selama ini membayar retribusi sebesar rp7 ribu perhari, dimana uang itu untuk kebersihan dan perawatan area pasar 16 ilir. “faktanya, tidak ada perawatan dan kondisi pasar 16 ilir tetap seperti ini,” ucap thoyib.
baca juga:esp berkunjung ke pasar 16 ilir: pedagang curhat masalah revitalisasi dan kerusakan kios, ini isi curhatnya!
baca juga:yudha-bahar tinjau pasar 16 ilir, dengarkan keluhan pedagang terkait kasus kriminalisasi
ketua tim kuasa hukum p3srs, m edi siswanto,sh mengajukan protes keras atas sosialisasi yang dinilainya lebih mirip eksekusi putusan pengadilan.  padahal sampai saat ini tidak ada satupun perintah pengadilan ataupun putusan pengadilan terkait hal ini. “kami pertanyakan atas dasar apa personel polrestabes, tni hingga sat pol pp diturunkan pada kegiatan sosialisasi kali ini,” tegasnya. (16/10).
pantauan dilapangan, situasi sempat berlangsung alot. sejumlah pedagang membentangkan berbagai spanduk penolakan dan memilih tetap bertahan, situasi sempat memanas di saat seorang pemuda yang membawa sebuah bendera partai politik mendekat ke lokasi kerumunan pedagang dan petugas. akan tetapi, situasi mereda di saat pemuda tersebut disuruh oleh petugas keamanan menjauhi lokasi tersebut. 
sementara itu, puluhan pemilik kios yang tergabung dalam p3srs pasar 16 ilir tanpa dikomando langsung bergerak menuju ke mapolda sumsel. kedatangan mereka untuk mempertanyakan sampai sejauh mana proses penegakan hukum tindak pengerusakan kios dan penjarahan barang dagangan milik mereka beberapa waktu lalu yang tengah ditangani oleh penyidik unit 1 subdit iii jatanras ditreskrimum polda sumsel.
“mereka secara spontanitas datang ke polda, kita tak bisa menghalangi keinginan itu namun kami berpesan agar mereka melakukan secara tertib dan tidak anarkis,” sebut edi. 
baca juga:jatanras polda sumsel selidiki kasus perusakan dan penjarahan di kios pasar 16 ilir. ini penampakannya 
baca juga:pembangunan pasar 16 ilir tetap berlanjut meski ada laporan pengrusakan
harus ada ganti rugi
gejolak revitalisasi gedung pasar 16 ilir yang belum menemukan kepastian penyelesaian karena masing-masing pihak menilai memiliki kekuatan hukum, dipandang guru besar fakultas hukum universitas sriwijaya, prof febrian, harus dicarikan jalan keluar yang bijaksana. apalagi persoalan tanah di pasar tersebut agak berbeda dengan kepemilikan rumah biasa. 
karena tanah bisa shm (sertifikat hak milik) dan hgb (hak guna bangunan). "kalau hak guna bangunan (hgb) punya batas waktu, tetapi yang di atasnya itu bisa dimiliki berbagai macam-macam orang, dan statusnya bisa hak milik," sampainya, rabu (16/10). 
menyoal gedung pasar 16 ilir, yang berupa kios-kios, mestinya ada ganti rugi dan dihitung oleh pemerintah. "jadi bukan karena hgb selesai, lalu selesai. karena kepemilikan ini menjadi tidak jelas," ujarnya. 
maka itu, perlu dilakukan pergantian dengan melakukan perhitungan wajar untuk mengganti rugi kios-kios tersebut. "maka pedagang ya, mereka punya hak karena mereka beli. kalau kita lihat kios dijual itu artinya ada hak kepemilikan di situ," katanya. 
perlu diingat juga. bahwa kita ini menganut asas horisontal dan tidak vertikal terhadap tanah. "artinya, tanah dan bangunan itu terpisah. jadi kalau ganti rugi, misal ada kelapa di situ maka diganti terpisah antara tanah dan kelapa," pungkasnya.