Politik Dinasti Filipina. Politik dinasti sudah biasa dalam catatan pemerintahan Filipina, bahkan bisa dikatakan politik dinasti Filipina saat ini berada satu tingkat di atas level politik dinasti negara lain. Pada Pemilu 2022, Filipina memasuki era kekuasaan dinasti ganda. Kedua pemimpin Filipina terpilih pada Pemillu 2022, Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte-Carpio, berasal dari klan dinasti politik yang kuat.

Seakan lupa sejarah, pemenang pemilu presiden 2022, Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong, merupakan putra dari diktator Ferdinand Marcos yang dilengserkan rakyat tahun 1986.Ayah Bongbong menjadi Presiden Filipina dalam periode cukup lama yakni 1965-1986. Marcos dan keluarganya terpaksa harus pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1986 karena rakyat marah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BACA JUGA:Pilih Pemimpin Bawa Kemakmuran

BACA JUGA:Cari Sosok Pemimpin Baru

Sara Duterte-Carpio yang terpilih sebagai wakil presiden merupakan anak Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022).Sebelumnnya Sara menjabat sebagai Wali Kota Davao.Saat ayahnya menjadi Wali Kota Davao pada periode 2007-2010, Sara menjabat sebagai wakilnya.

Sebelum Duterte, Presiden Filipina periode 2010-2016 dijabat oleh Benigno Aquino III alias Noynoy. Ia adalah putra Benigno Aquino Jr, senator lawan politik Marcos yang terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila pada 21 Agustus 1983.

Kematian Aquino Jr. menjadikan Corazon Aquino istrinya sebagai simbol perlawanan terhadap Marcos.Corazon yang lebih dikenal sebagai Cory Aquino kemudian terpilih menjadi Presiden Filipina periode 1986-1992, dan tercatat sebagai presiden wanita pertama di Filipina.

Dari sejarah politik dinasti sebagaimana diulas diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dinasti dapat diterjadi diberbagai Negara dimanapun, tidak terkecuali di Indonesia.Dengan demikian dalam melanggengkan kekuasaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun hal tersebut bisa memungkinkan terjadi dan secara alamiah.

BACA JUGA:Polemik Kepemimpinan Kadin Dapat Menghambat Investasi

BACA JUGA:Yudha Pratomo Siap Prioritaskan Seni dan Budaya Palembang dalam Kepemimpinannya

Dampak buruk dinasti politik

Intinya adalah, dinasti politik rentan korupsi.Ini merupakan konsekuensi paling jelas dan paling buruk. Sebab, dinasti politik akan melahirkan konsentrasi kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, nepotisme, dan patronase.

Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam tangan satu keluarga atau kelompok untuk jangka waktu yang lama, terdapat potensi yang lebih besar bagi individu atau kelompok tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Dinasti politik cenderung membangun struktur yang melindungi anggota keluarganya dari pengawasan eksternal, mengurangi akuntabilitas, dan memfasilitasi praktik korupsi. Hal ini akan meningkatkan praktik nepotisme dan patronase dalam lingkaran politik tersebut.

Misalnya, seorang pemimpin politik akan menempatkan keluarganya dalam posisi pemerintahan penting atau berpengaruh tanpa peduli apakah keluarga tersebut memiliki pengalaman atau kualifikasi yang layak. Di satu sisi, mereka telah memiliki akses khusus dalam pendanaan sehingga membuat langkah mereka menjadi lebih mudah.