Pembangunan Manusia Sumatera Selatan dan Tantangan Demokrasi

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 14 Oct 2024 - 22:32

Marpaleni, MA, Ph.D, Statistisi Ahli Madya di BPS Provinsi Sumatera Selatan--

pembangunan manusia sumatera selatan dan tantangan demokrasi                            sumateraekspres.id - amartya sen, peraih nobel di bidang ekonomi, menekankan bahwa pembangunan sejati harus berakar pada perluasan kebebasan dan kapabilitas individu.
teori kapabilitas-nya mengajak kita melihat pembangunan bukan hanya sebagai akumulasi materi, tetapi sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan bermakna. 
baca juga:guru dalam perspektif pembangunan manusia indonesia
baca juga:eddy soeparno fokus pemerintahan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%
di sumatera selatan, paradigma ini tercermin dalam pergeseran fokus dari pertumbuhan ekonomi semata ke pengembangan potensi individu.
menjelang pilkada serentak 2024, peningkatan kualitas hidup tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pribadi, tetapi juga memperkuat partisipasi politik dan kualitas demokrasi di era digital.
pembangunan manusia sebagai fondasi demokrasi
pembangunan manusia di sumatera selatan terus mencatat kemajuan, tercermin dari indeks pembangunan manusia (ipm) yang mencapai 73,18 pada 2023.
tren peningkatan dari 2020 hingga 2023 menunjukkan konsistensi dalam perbaikan kualitas hidup, dengan rata-rata kenaikan ipm tahunan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
namun, pembangunan manusia tidak cukup dilihat dari statistik, tetapi dari bagaimana peningkatan ini berdampak pada demokrasi dan partisipasi politik.
seperti yang ditegaskan amartya sen, pembangunan sejati bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan memperluas kebebasan dan kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan bermakna (sen, 1999).
meski pencapaian ipm, termasuk umur harapan hidup (uhh) yang mencapai 74,04 tahun dan harapan lama sekolah (hls) sebesar 12,63 tahun, menunjukkan kemajuan positif, tantangan tetap ada.
ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil masih dapat menghambat partisipasi aktif dalam politik, terutama menjelang pilkada serentak 2024.
peningkatan pendidikan diharapkan mampu memperkuat literasi politik, memungkinkan masyarakat menilai isu politik dengan lebih matang serta terhindar dari manipulasi identitas dan hoaks (verba, schlozman, & brady, 1995).
lebih lanjut, rata-rata lama sekolah (rls) yang hanya 8,5 tahun menunjukkan masih banyak penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang bisa membatasi pemahaman mereka terhadap isu-isu politik.
dalam era digital yang semakin menuntut literasi informasi yang lebihtinggi, hal ini dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik secara efektif.
ketimpangan ekonomi dan tantangan demokrasi
meski ipm menunjukkan peningkatan positif, ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar. pada 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (ppp) meningkat menjadi rp 11.472.000, mencerminkan kemajuan ekonomi.
namun, distribusi pendapatan yang tercermin dari koefisien gini sebesar 0,339 pada 2022,menunjukkan variasi yang signifikan dalam distribusi pendapatan. 
ketidakmerataan ini memperburuk akses terhadap peluang ekonomi, yang pada gilirannya bisa menghambat demokrasi inklusif, karena kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah lebih rentan terhadap politik transaksional dan patronase.
sebagaimana yang diungkapkan oleh acemoglu dan robinson (2013), ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat membuat masyarakat miskin lebih rentan terhadapjanji-janji politik jangka pendek dan transaksi politik uang, menghambat proses demokratisasi yang sehat dan berkelanjutan.
oleh karena itu, kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan ekonomi di setiap wilayah, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata dan meningkatkan pendapatan, sangat penting untuk mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap politik patronase.
secara umum, tingkat pengangguran terbuka (tpt) di sumatera selatan yang mencapai 4,11 persen pada 2023 mencerminkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam pasar kerja formal, yang bisa memperkuat ketergantungan pada politik transaksional.
selainitu, tingkat pengangguran perempuan yang mencapai 4,34 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki yang sebesar 3,96 persen, menandakan perempuan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan layak.
kesetaraan akses ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan, yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pada janji politik jangka pendek, seperti politik uang.
transformasi digital: solusi masa depan untuk demokrasi dan pembangunan
di era digital, teknologi berperan penting dalam memperkuat pembangunan manusia dan demokrasi. selain membuka akses lebih luas terhadap informasi politik, teknologi digital juga meningkatkan transparansi pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif (castells, 2015).
namun, tantangan terbesar dalam transformasi ini adalah ketimpangan akses digital, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki infrastruktur digital terbatas.
data tahun 2021 menunjukkan disparitas akses internet yang signifikan. di kota palembang, seluruh kelurahan telah memiliki akses 4g/lteatau3g/h/h+/ evdo. sementara di musirawas, walau 150 desa/kelurahan sudah terhubung dengan sinyal 4g, tetapi ada sembilan desa yang masih belum memiliki akses internet.
ketimpangan ini tidak hanya membatasi pembangunan manusia, tetapi juga menghambat partisipasi politik.
tanpa akses internet yang memadai, warga pedesaan kesulitan mendapatkan informasi politik yang cepat dan akurat, membuat mereka lebih rentan terhadap hoaks dan disinformasi.
tantangan masa depan: membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan
tantangan utama ke depan adalah memastikan pembangunan manusia sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi.
ketimpangan ekonomi, akses layanan dasar, dan infrastruktur digital yang belum merata tetap menjadi hambatan besar dalam menciptakan demokrasi yang inklusif.
meski indikator ipm dan kesejahteraan ekonomi menunjukkan tren positif, keberlanjutan demokrasi di sumatera selatan memerlukan kebijakan yang lebih proaktif dan terarah.
prioritas utama harus diberikan pada pemberdayaan ekonomi melalui pengurangan ketimpangan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
program-program yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pendidikan politik bagi masyarakat marginal sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi lokal.
baca juga:prediksi bank indonesia, pertumbuhan ekonomi 2024 bisa capai 5,5%
baca juga:etika berdemokrasi dalam perspektif islam
sinergi antara pemerintah, sector swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi digital.
kebijakan yang strategis dan komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini. peningkatan kesejahteraan, pendidikan politik yang lebih baik, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata akan menjadi kunci dalam menciptakan partisipasi politik yang lebih kuat dan demokrasi yang lebih berkualitas.(*)