Lebih lanjut, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya 8,5 tahun menunjukkan masih banyak penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang bisa membatasi pemahaman mereka terhadap isu-isu politik.

Dalam era digital yang semakin menuntut literasi informasi yang lebihtinggi, hal ini dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik secara efektif.

Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Demokrasi

Meski IPM menunjukkan peningkatan positif, ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar. Pada 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP) meningkat menjadi Rp 11.472.000, mencerminkan kemajuan ekonomi.

Namun, distribusi pendapatan yang tercermin dari Koefisien Gini sebesar 0,339 pada 2022,menunjukkan variasi yang signifikan dalam distribusi pendapatan. 

Ketidakmerataan ini memperburuk akses terhadap peluang ekonomi, yang pada gilirannya bisa menghambat demokrasi inklusif, karena kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah lebih rentan terhadap politik transaksional dan patronase.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Acemoglu dan Robinson (2013), ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat membuat masyarakat miskin lebih rentan terhadapjanji-janji politik jangka pendek dan transaksi politik uang, menghambat proses demokratisasi yang sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan ekonomi di setiap wilayah, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata dan meningkatkan pendapatan, sangat penting untuk mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap politik patronase.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan yang mencapai 4,11 persen pada 2023 mencerminkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam pasar kerja formal, yang bisa memperkuat ketergantungan pada politik transaksional.

Selainitu, tingkat pengangguran perempuan yang mencapai 4,34 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki yang sebesar 3,96 persen, menandakan perempuan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan layak.

Kesetaraan akses ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan, yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pada janji politik jangka pendek, seperti politik uang.

Transformasi Digital: Solusi Masa Depan untuk Demokrasi dan Pembangunan

Di era digital, teknologi berperan penting dalam memperkuat pembangunan manusia dan demokrasi. Selain membuka akses lebih luas terhadap informasi politik, teknologi digital juga meningkatkan transparansi pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif (Castells, 2015).

Namun, tantangan terbesar dalam transformasi ini adalah ketimpangan akses digital, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki infrastruktur digital terbatas.

Data tahun 2021 menunjukkan disparitas akses internet yang signifikan. Di Kota Palembang, seluruh kelurahan telah memiliki akses 4G/LTEatau3G/H/H+/ EVDO. Sementara di MusiRawas, walau 150 desa/kelurahan sudah terhubung dengan sinyal 4G, tetapi ada sembilan desa yang masih belum memiliki akses internet.