Perempuan Berpeluang Besar Menang
PEMBICARA: Aktivis perempuan Jakarta Elizabet Kusrini saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema "Menolak Diskriminasi Peran Politik Perempuan dalam Pilkada Kota Palembang. FOTO: KEMAS/SUMEKS--
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Aktivis perempuan Jakarta Elizabet Kusrini menilai kehadiran perempuan dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 memiliki peluang besar untuk menang.
‘’Kehadiran perempuan di pilkada maupun di pemilu baik sebagai calon legislatif atau sebagai calon kepala daerah itu sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan,’’ ujarnya dalam diskusi publik dengan tema "Menolak Diskriminasi Peran Politik Perempuan dalam Pilkada Kota Palembang" yang diadakan Dema FITK UIN Raden Fatah Palembang, kemarin.
BACA JUGA:Warga Perantau Panang Enim Dukung Fitrianti-Nandriani di Pilwako Palembang
Dikatakan, yang namanya problem dihadapi perempuan, anak dan kelompok rentan makin tinggi. ‘’Sementara yang punya sensitivitas untuk mengatasi problem rata-rata perempuan.
Di sini saya melihat keadilan gender dalam hal ini kesetaraan perempuan dengan laki-laki belum terjadi,"kata Elizabet Kusrini kepada wartawan di sela-sela diskusi publik.
Elizabet mencontohkan di DPRD Palembang, anggota perempuan hanya sembilan dari 50 anggota. Artinya hanya 12 persen keterwakilan perempuan.
‘’Untuk itu saya mengajak masyarakat, pedagang, mahasiswa dan media yang menjadi corong demokrasi penting ketika melihat perempuan maju baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif harus didukung dan diberi ruang," tambahnya.
Terkait masih adanya diskriminasi perempuan dalam kontestasi pilkada serta isu agama bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, Elizabet mengulik kalau Indonesia pernah dipimpin seorang presiden perempuan.
‘’Kalau ini dianggap sebuah kesalahan itu kan bisa digugat balik tapi sampai sekarang kan tidak," jelasnya.
Sementara itu, Aktivis Pro Demokrasi Awaluddin Sitorus SE menambahkan, sebagai perwakilan mahasiswa Gen Z dan Milenial mendukung penuh kepala daerah di Palembang sosok perempuan.
‘’Sebab, perempuan memiliki hak politik yang sama seperti pria. Peraturan juga tidak melarang perempuan jadi pemimpin atau kepala daerah,’’ katanya.