Gelontorkan APBD Sangat Besar untuk Dana Hibah Pilkada Serentak 2024, Harapkan Berjalan Aman, Damai, Lancar

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 08 Oct 2024 - 21:22

"Kami percaya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, maka pelaksanaan Pilkada di Sumsel dapat berjalan sesuai harapan. Stabilitas dan keamanan adalah syarat mutlak untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penandanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 se-Sumsel, telah dilakukan 7 Mei 2024 lalu di Griya Agung Palembang.

Antara Gubernur Sumsel dengan Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel. Serta Bupati/Wali Kota dengan Kapolres dan Dandim setempat. Pembiayaan Pilgub Sumsel berasal dari APBD Provinsi Sumsel. Sementara pilbup/pilwako, dari APBD kabupaten/kota masing-masing.

Sementara penandanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sumsel, telah dilakukan 9 November 2023, di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumsel dengan Ketua KPU Sumsel dan Ketua Bawaslu Sumsel, serta Bupati/Wali Kota dengan Ketua KPU/Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) yang menyebutkan bahwa anggaran Pilkada menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam ketentuan Pilkada, dianggarkan 40 persen pada tahun 2023, dan 60 persen pada tahun 2024. Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 se-Sumsel, anggaran kumulatif KPU se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp416.918.651.985 dan Tahun 2024 sebesar Rp637.059.959.605. Sedangkan kumulatif Bawaslu se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp137.700.016.432 dan tahun 2024 sebesar Rp215.277.551.648.

gelontorkan apbd sangat besar untuk dana hibah pilkada serentak 2024, harapkan berjalan aman, damai, lancar                            palembang, sumateraekspres.id - plt asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda provinsi sumsel dr h sunarto ssos msi, menegaskan pemerintah provinsi sumatera selatan komitmen dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di sumsel.
”pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam membantu kpu dan bawaslu provinsi, serta aparat keamanan seperti tni dan polri,” kata sunarto, membacakan sambutan tertulis pj gubernur sumsel elen setiadi sh mse, dalam apel siaga bawaslu sumsel di pelataran bkb palembang, selasa pagi (8/10).
lanjut sunarto, keterlibatan pemprov sumsel tak hanya sekadar dukungan moral. namun juga diwujudkan melalui bantuan dana hibah untuk penyelenggara pemilu. "pemprov sumsel memberikan bantuan hibah kepada kpu provinsi sumsel sebesar rp234,545 miliar, sedangkan untuk bawaslu provinsi sumsel sebesar rp72,956 miliar," urainya. 
dana hibah dari apbd provinsi sumsel tersebut diharapkan dapat membantu kpu dan bawaslu provinsi sumsel dalam memenuhi berbagai kebutuhan teknis dan operasional. “sehingga pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai, sesuai dengan aturan yang berlaku,” harapnya.
baca juga:apel siaga bawaslu sumsel di bkb, wujud komitmen pengawasan pilkada aman dan damai 2024
baca juga:pengamat politik lkpi sebut kampanye hitam bisa jadi senjata makan tuan di pilkada palembang
kemudian untuk pengamanan, dana hibah yang diberikan kepada polda sumsel sebesar rp51,345 miliar, dan kepada kodam ii sriwijaya rp20 miliar. “pemberian dana hibah ini merupakan bentuk keseriusan pemprov sumsel untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif,” ulas sunarto.
sunarto kembali menekankan harapan besar pemprov sumsel, agar penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di sumsel, berlangsung dalam suasana yang kondusif, aman, dan damai. dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu berlangsung.
"mari wujudkan demokrasi yang santun, sehingga pilkada serentak 2024 nanti dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlakul karimah," harap sunarto.
untuk itu, sunarto mengatakan pentingnya peran bawaslu dalam mengawasi jalannya pilkada secara profesional. “pengawasan yang baik, akan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi,” tegasnya. 
dia berharap agar bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan netralitas. tidak hanya kpu dan bawaslu, keterlibatan aparat keamanan seperti tni dan polri juga menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga stabilitas selama pilkada serentak 2024 di sumsel. 
baca juga:bawaslu empat lawang ingatkan asn untuk menjaga netralitas jelang pilkada 2024
baca juga:asta: semangat menuju kemenangan di pilkada banyuasin
sunarto menyampaikan apresiasinya kepada aparat keamanan, yang selalu siap siaga dalam memastikan kondisi keamanan tetap terjaga di tengah meningkatnya suhu politik menjelang pilkada. 
"kami percaya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, maka pelaksanaan pilkada di sumsel dapat berjalan sesuai harapan. stabilitas dan keamanan adalah syarat mutlak untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat," pungkasnya.
seperti diberitakan sebelumnya, penandanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) untuk pengamanan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 se-sumsel, telah dilakukan 7 mei 2024 lalu di griya agung palembang. 
antara gubernur sumsel dengan pangdam ii sriwijaya dan kapolda sumsel. serta bupati/wali kota dengan kapolres dan dandim setempat. pembiayaan pilgub sumsel berasal dari apbd provinsi sumsel. sementara pilbup/pilwako, dari apbd kabupaten/kota masing-masing.
sementara penandanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di sumsel, telah dilakukan 9 november 2023, di auditorium bina praja pemprov sumsel. 
baca juga:sumsel peringkat 4, rawan sedang berdasarkan indeks kerawanan pilkada 2024
baca juga:simbol kesiapsiagaan bawaslu se-sumsel, selasa apel siaga pengawasan pilkada sumsel 2024 dihibur ghea youbi
penandatanganan dilakukan gubernur sumsel dengan ketua kpu sumsel dan ketua bawaslu sumsel, serta bupati/wali kota dengan ketua kpu/ketua bawaslu kabupaten/kota se-sumsel. hal ini sejalan dengan amanat undang-undang (uu) yang menyebutkan bahwa anggaran pilkada menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 
dalam ketentuan pilkada, dianggarkan 40 persen pada tahun 2023, dan 60 persen pada tahun 2024. adapun rincian anggaran dana pilkada serentak 2024 se-sumsel, anggaran kumulatif kpu se-sumsel tahun 2023 sebesar rp416.918.651.985 dan tahun 2024 sebesar rp637.059.959.605. sedangkan kumulatif bawaslu se-sumsel tahun 2023 sebesar rp137.700.016.432 dan tahun 2024 sebesar rp215.277.551.648.