Dosen Indonesia Makin Sejahtera! Inilah Aturan Penghasilan di Atas Upah Minimum

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 03 Oct 2024 - 23:49

Kemendikbudristek Terbitkan Aturan Baru Terkait Profesi dan Karier Dosen, Langkah Besar Menuju Otonomi Perguruan Tinggi-Foto: Dall E-

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, menyambut baik kebijakan ini yang dinilai relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dalam tata kelola profesi dosen dan pengaturan tunjangan, baik bagi dosen ASN maupun non-ASN.

"Fokus kami hingga akhir tahun 2024 adalah memastikan perguruan tinggi memahami regulasi ini. Pada semester pertama 2025, implementasi dan penyusunan SOP akan dimulai melalui aplikasi SISTER."

"Sosialisasi dan pendampingan akan dilakukan secara bertahap hingga kebijakan ini siap diimplementasikan penuh pada Agustus 2025," ungkap Tatang.

Reformasi Besar dalam Status dan Penghasilan Dosen

Dengan terbitnya Permendikbudristek 44/2024, status dosen yang sebelumnya terbagi dalam NIDN, NIDK, dan NUP kini disederhanakan menjadi hanya dua, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap.

Dosen tetap adalah mereka yang bekerja penuh waktu dan memiliki beban kerja minimal 12 SKS serta jabatan akademik.

Sementara, dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu dengan beban kerja kurang dari 12 SKS.

Kebijakan ini juga menggarisbawahi perlindungan ketenagakerjaan dosen, termasuk pengaturan mengenai gaji yang harus lebih tinggi dari kebutuhan hidup minimum.

Untuk dosen ASN, penghasilan mengikuti regulasi ASN, sementara untuk dosen non-ASN, gaji mengikuti ketentuan ketenagakerjaan.

Perguruan tinggi yang melanggar aturan gaji ini dapat dikenai sanksi. Dosen yang memenuhi syarat juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan kehormatan.

Aturan pemindahan dosen juga mengalami penyederhanaan.

dosen indonesia makin sejahtera! inilah aturan penghasilan di atas upah minimum                            jakarta, sumateraekspres.id - pada 10 september 2024, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) resmi mengeluarkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen.
kebijakan ini diakui sebagai langkah strategis untuk meningkatkan karier dosen dengan dukungan penuh dari perguruan tinggi yang semakin otonom.
direktur jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi (dirjen diktiristek), abdul haris, menyatakan bahwa permendikbudristek 44/2024 ini memperjelas aturan terkait profesi dosen dan meningkatkan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan.
kebijakan ini juga menyederhanakan proses pengangkatan, pemindahan, serta sertifikasi dosen, sambil memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk lebih otonom dalam mengelola karier dosennya.
baca juga:doa meluluhkan hati dosen killer untuk mahasiswa akhir, boleh dicoba nih!
baca juga:dosen um palembang kembangkan teknologi lora untuk nelayan tradisional sungai ogan
"dengan regulasi baru ini, dosen memiliki keleluasaan dalam merencanakan karier dan menentukan capaian kinerjanya."
"hal ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama pimpinan perguruan tinggi," ujar abdul haris dalam acara sosialisasi permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 di jakarta, kamis (3/10).
peningkatan status dan penghasilan dosen
dalam aturan baru ini, status dosen lebih jelas, di mana semua dosen tetap diwajibkan memiliki jabatan akademik.
selain itu, dosen mendapatkan fleksibilitas dalam menjalankan tridharma sesuai kebutuhan perguruan tinggi.
baca juga:laksanakan ppm, dosen prodi ppkn fkip unsri dampingi guru smp di muara enim cegah kekerasan seksual di sekolah
baca juga:lestarikan warisan budaya islam, ingin jadi dosen 
kebijakan ini juga memastikan hak dosen, baik asn maupun non-asn, untuk memperoleh pendapatan di atas kebutuhan hidup minimum, serta peluang bekerja di lebih dari satu perguruan tinggi.
"ini adalah upaya untuk memastikan penghasilan dosen bukan hanya memenuhi standar upah minimum, tetapi juga memberikan jaminan keamanan sosial bagi mereka," jelas abdul haris.
pelaksana tugas (plt.) direktur jenderal pendidikan vokasi, tatang muttaqin, menyambut baik kebijakan ini yang dinilai relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
ia berharap, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dalam tata kelola profesi dosen dan pengaturan tunjangan, baik bagi dosen asn maupun non-asn.
"fokus kami hingga akhir tahun 2024 adalah memastikan perguruan tinggi memahami regulasi ini. pada semester pertama 2025, implementasi dan penyusunan sop akan dimulai melalui aplikasi sister."
baca juga:sk cpns dosen 2023: distribusi oleh kemendikbudristek dan bkn berlanjut hingga juli 2024
baca juga:sk cpns dosen 2023: distribusi oleh kemendikbudristek dan bkn berlanjut hingga juli 2024
"sosialisasi dan pendampingan akan dilakukan secara bertahap hingga kebijakan ini siap diimplementasikan penuh pada agustus 2025," ungkap tatang.
reformasi besar dalam status dan penghasilan dosen
dengan terbitnya permendikbudristek 44/2024, status dosen yang sebelumnya terbagi dalam nidn, nidk, dan nup kini disederhanakan menjadi hanya dua, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap.
dosen tetap adalah mereka yang bekerja penuh waktu dan memiliki beban kerja minimal 12 sks serta jabatan akademik.
baca juga:simak pengumuman seleksi penerimaan dosen ptnbh universitas negeri yogyakarta tahun 2024
baca juga:luar biasa! dosen upgrip raih penghargaan academic leader 2024 tingkat lldikti ii
sementara, dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu dengan beban kerja kurang dari 12 sks.
kebijakan ini juga menggarisbawahi perlindungan ketenagakerjaan dosen, termasuk pengaturan mengenai gaji yang harus lebih tinggi dari kebutuhan hidup minimum.
untuk dosen asn, penghasilan mengikuti regulasi asn, sementara untuk dosen non-asn, gaji mengikuti ketentuan ketenagakerjaan.
perguruan tinggi yang melanggar aturan gaji ini dapat dikenai sanksi. dosen yang memenuhi syarat juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan kehormatan.
aturan pemindahan dosen juga mengalami penyederhanaan.
dosen asn kini dapat dipindahkan tanpa memerlukan surat keputusan lolos butuh, sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.
hal serupa berlaku bagi dosen non-asn. selain itu, aturan mengenai usia maksimum pengangkatan dosen dihapus, sehingga pengangkatan dosen asn mengikuti peraturan asn, dan pengangkatan dosen non-asn mengikuti peraturan ketenagakerjaan.
kode etik nasional dosen dan otonomi perguruan tinggi
permendikbudristek 44/2024 juga menetapkan kode etik nasional dosen yang meliputi aspek integritas akademik, serta larangan terkait kekerasan, perundungan, dan intoleransi. hal ini bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang lebih nyaman dan kondusif bagi proses pengajaran.
selain itu, regulasi baru ini memberikan otonomi kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan karier dosen, termasuk penetapan indikator kinerja dosen dan promosi ke jenjang lektor kepala dan profesor.
dalam peraturan sebelumnya, hal ini merupakan kewenangan kementerian, namun kini telah dialihkan ke perguruan tinggi.
sertifikasi dosen dan uji kompetensi
proses sertifikasi dosen kini dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dosen.
perguruan tinggi yang memiliki kewenangan dapat tetap mengadakan tes atau proses lain untuk sertifikasi, namun tidak diwajibkan dalam aturan ini.
dengan kebijakan ini, kemendikbudristek berharap dapat memperkuat kualitas dan profesionalisme dosen di indonesia.