Medsos Jadi Medan Perang Politik
FORUM PENGAWASAN: Suasana forum pengawasan menghadapi kampanye melalui media sosial, media massa dan elektronik di Balai Pertemuan Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau, kemarin. FOTO: ZULKARNAIN/SUMEKS--
MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Meningkatnya peranan media sosial dan elektronik dalam pilkada, menjadi sorotan khusus Bawaslu Muratara.
‘’Saat ini media social tak hanya sebagai media memposting foto pribadi tetapi sudah menjadi medan perang politik,’’ ujar Komisioner Bawaslu Muratara, Vita Novalia Arifin dalam Forum Pengawasan Menghadapi Kampanye melalui Media Sosial, Media Massa dan Elektronik di Balai Pertemuan Hotel Dewinda di Kota Lubuklinggau, kemarin.
BACA JUGA:Perubahan Dinamika Politik: Hj Gusti Rohmani Merambah Pilkada Muratara 2024
Untuk itulah, lanjutnya, pihaknya harus melakukan persiapan dalam melakukan pengawasan. ‘’Karena saat ini banyak informasi seputar pilkada yang diposting di media sosial maupun media elektronik," jelasnya.
Pihaknya berharap, dengan peranan pengawasan yang dilakukan secara bersama mulai dari Bawaslu, rekan media, institusi terkait bisa memberikan informasi yang positif pelaksanaan Pilkada di Muratara.
‘’Kita berharap pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan bisa memberikan pendidikan politik yang positif. Jangan sampai masyarakat suguhkan dengan pemberitaan negatif maupun hoax," jelasnya.
Untuk melakukan pemantauan pelanggaran di beragam jaringan media sosial, Bawaslu Muratara akan melibatkan Diskominfo dan Polres Muratara.
"Kita akan selalu berkoordinasi dengan Kominfo dan Polres mengingat masalah telekomunikasi memang diperlukan bidang khusus yang menangani," jelasnya.
BACA JUGA:H Firza Lakoni dan Efriyansah Siap Menantang Petahana dalam Pilkada Muratara 2024
BACA JUGA:Peluncuran Pilkada Muratara 2024: Lebih Meriah dari Sebelumnya, Ini Kata Ketua KPUD Muratara!
Ketua PWI Muratara H Marwan Azhari mengungkapkan, peranan media massa dalam momentum pilkada memang cukup tajam.
‘’Media merupakan salah satu wadah resmi yang menjadi pusat penyampaian informasi ke publik. Tentunya setiap penerbitan pemberitaan harus tetap berimbang," jelasnya singkat. (zul)