SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID  -  Mendukung suksesnya pesta demokrasi perlu keterlibatan semua pihak. Salah satunya Kejari Muba.  “Saya fokus memantau pelaksanaan Pilkada Muba. Logistik menjadi hal krusial yang harus diawasi dengan baik demi tercapainya pilkada yang aman dan transparan,” ujar Kajari Muba Roy Riady SH MH saat meninjau distribusi logistik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba.

Roy tak hanya turun tangan melakukan pemantauan pendistribusian logistik  tetapi juga memberikan beberapa saran penting pada KPU terkait keamanan dan pengelolaan logistik pilkada. Dirinya menekankan pentingnya penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) di lokasi penyimpanan logistik. ‘’Selain itu perlu juga  pemasangan CCTV untuk pengawasan yang lebih baik, penguncian gembok yang aman, serta penjagaan yang ketat oleh petugas berwenang,’’ jelasnya.

BACA JUGA:Belajar Teknologi, Sejalan Palembang Smart City

BACA JUGA:Sikat Stunting, Variasi Protein Hewani-Nabati Ala PMT Bergizi

Dikatakan, keamanan logistik harus menjadi perhatian utama KPU. ‘’Ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya pilkada,” jelasnya.

Ketua KPU Musi Banyuasin M Sigid Nugroho menyambut baik langkah Kajari yang terlibat langsung dalam pengawasan penyaluran logistik.  ‘’Kehadiran pihak kejaksaan bentuk sinergi yang baik antara instansi untuk memastikan pilkada berjalan jujur, adil, dan aman,’’ katanya.

KPU sangat menghargai dukungan Kajari Muba. ‘’Ini menunjukkan seluruh pihak yang berwenang berkomitmen menyukseskan pilkada.  Kami juga bertekad menyelenggarakan pilkada yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya yang berharap sinergi antara KPU dan aparat hukum dapat meminimalisir potensi masalah.

Hal yang sama juga dilakukan Kajari  Muara Enim, Rudi Iskandar SH MH. Dia juga melakukan pengecekan gudang logistik KPU Muara Enim. Dalam pengecekan tersebut Kajari didampingi Kasi Intel Kejari Anjasra Karya SH MH dan diterima Ketua KPUD Muara Enim, Rohani SH. ‘’Dalam pengecekan ini sebagian logistik ada yang sudah sampai seperti bilik dan kotak suara,’’ ujar Rudi. 

Untuk kotak suara memang ada yang tak sesuai aturan atau cacat sehingga dalam proses pengembalian. “Kejari berperan melakukan pendampingan hukum untuk semua kegiatan. Baik itu anggaran hingga pelaksanaan akan kami kawal agar sesuai dengan aturan supaya tidak ada masalah terkait aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Ketua KPUD Muara Enim, Rohani SH mengatakan logistik yang sudah masuk adalah kotak suara dan bilik suara. “Untuk bilik suara setelah diperiksa semua dalam kondisi baik dan sesuai dengan KPTS KPU No 1139,” terangnya.

Lalu, untuk kotak suara saat dicek ada yang cacat atau rusak dan sudah dilaporkan untuk segera diganti. “Itu juga sudah dilaporkan dj Silon, gantinya akan segera dikirim, dan yang rusak akan diambil kembali,” tukasnya. (Yud/Way)