Barisan Pemantauan Pemilihan Sumsel Apresiasi Putusan DKPP RI, 2 Oknum Bawaslu OKU Dipecat, Ini Kasusnya!

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Novis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 08:15

Ketua BP2SS Dicki Adrian,SH menyebut keputusan DKPP RI ini memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara di Bawaslu OKU. Foto: kemas/sumateraekspres.id--

Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (17/9/2024) siang.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Feru selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegasnya.

DKPP menilai Feru telah terbukti mengetahui telah terjadi transaksi uang yang dilakukan oleh supir pribadinya yang bernama Arya senilai Rp1.340.000.000,- untuk membeli 4.200 suara atau Rp300.000,- per suara bagi Calon Anggota Legislatif (caleg) PAN atas nama Misrawati.

Feru juga terbukti menerima satu unit mobil Toyota Raize dengan nomor polisi BG 1306 LR senilai Rp230.000.000,- melalui istrinya.

Dalih bahwa mobil tersebut milik Arya yang dititipkan di kediaman Teradu II tidak menyakinkan bagi DKPP.

Tindakan Teradu II bertentangan dengan prinsip mandiri, jujur, profesional dan akuntabel,” ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah.

Dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi "Peringatan Keras Terakhir" kepada Anggota Bawaslu Kabupaten OKU lainnya yang bernama Ahmad Kabul.

DKPP meniliai, Ahmad Kabul yang menjadi Teradu I terbukti melalaikan tugas pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara karena bertemu dengan Caleg DPRD Kabupaten OKU dari Partai PAN bersama teradu II Feru.

Para teradu ini terbukti melanggar Pasal 101 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

barisan pemantauan pemilihan sumsel apresiasi putusan dkpp ri, 2 oknum bawaslu oku dipecat, ini kasusnya!                            palembang, sumateraekspres.id -  sanksi terhadap dua oknum komisioner badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten oku yang dijatuhkan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri menuai apresiasi.
salah satunya dari elemen masyarakat yang tergabung dalam barisan pemantauan pemilihan sumsel (bp2ss) yang juga bertindak selaku pemohon dalam perkara ini. 
ditemui di kantor sekretariatnya di jalan residen abdul rozak kompleks phdm kecamatan kalidoni, selasa (17/9/2024) malam ketua bp2ss dicki adrian,sh menyebut keputusan dkpp ri ini memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini.
"kami sangat mengapresiasi putusan dkpp ri yang memutuskan teradu dan hal ini kedua komisioner bawaslu oku terbukti bersalah. menerima sejumlah uang beserta satu unit kendaraan roda empat dari salah seorang oknum caleg dprd oku dari pan," sebut dicki. 
baca juga:penuhi panggilan bawaslu oku
baca juga:mantan ketua bawaslu oku timur ditahan, berperan arahkan korupsi dana hibah dan turut nikmati aliran uang
dicki pun menguraikan perkara ini berawal dari dpc bp2ss oku yang mendapatkan informasi terjadinya indikasi money politic (politik uang) oleh f (teradu ii) selaku anggota bawaslu oku.
"berdasarkan fakta di persidangan dkpp serta keterangan saksi-saksi terbukti dua oknum komisioner bawaslu oku menerima uang sebesar rp1,2 milyar dan satu unit mobil toyota raize," sebut dicki. 
menurut dicky, serah terima dan transaksi uang yang bakal dipergunakan untuk memuluskan langkah oknum caleg pan tersebut agar terpilih sebagai anggota dprd oku melalui perantara. yakni orang yang disuruh oleh f (teradu ii) yang diakui sebagai staf pribadinya, sedangkan satu unit mobil toyota raize itu diterima oknum bawaslu oku itu melalui istri dari teradu itu sendiri. 
"uang sebanyak itu dijanjikan oleh oknum bawaslu oku  kepada oknum caleg dari pan.  satu suara dijanjikan sebesar rp 300 ribu, bisa dibayangkan uang rp 1,2 milyar itu bisa mendapatkan berapa suara, " sebut dicki.
sebelumnya, dkpp ri memberikan sanksi terhadap dua oknum komisioner bawaslu oku karena terbukti lakukan transaksi uang dengan salah satu calon legislatif (caleg) dprd kabupaten oku. 
pada putusan yang dibacakan dalam sidang kode etik dkpp ri itu memberikan sanksi pemecatan terhadap satu oknum bawaslu oku. 
sementara satu oknum lainnya yang turut disidang mendapatkan peringatan keras dari dkpp ri. 
baca juga:2 terdakwa-jpu masih pikir-pikir, hanya satu yang menerima vonis kasus korupsi hibah bawaslu okut
baca juga:bawaslu oku timur berjaga-jaga melawan money politik saat waktu rawan
sanksi tersebut dibacakan oleh ketua majelis ratna dewi pettalolo dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di ruang sidang dkpp jakarta, selasa (17/9/2024) siang.
"menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu ii feru selaku anggota bawaslu kabupaten ogan komering ulu terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegasnya.
dkpp menilai feru telah terbukti mengetahui telah terjadi transaksi uang yang dilakukan oleh supir pribadinya yang bernama arya senilai rp1.340.000.000,- untuk membeli 4.200 suara atau rp300.000,- per suara bagi calon anggota legislatif (caleg) pan atas nama misrawati.
feru juga terbukti menerima satu unit mobil toyota raize dengan nomor polisi bg 1306 lr senilai rp230.000.000,- melalui istrinya. 
dalih bahwa mobil tersebut milik arya yang dititipkan di kediaman teradu ii tidak menyakinkan bagi dkpp. 
tindakan teradu ii bertentangan dengan prinsip mandiri, jujur, profesional dan akuntabel,” ungkap anggota majelis muhammad tio aliansyah.
dalam perkara yang sama, dkpp juga menjatuhkan sanksi "peringatan keras terakhir" kepada anggota bawaslu kabupaten oku lainnya yang bernama ahmad kabul. 
dkpp meniliai, ahmad kabul yang menjadi teradu i terbukti melalaikan tugas pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara karena bertemu dengan caleg dprd kabupaten oku dari partai pan bersama teradu ii feru.
baca juga:bawaslu oku timur berjaga-jaga melawan money politik saat waktu rawan
baca juga:sidang perdana kasus korupsi bawaslu oku timur digelar rabu
para teradu ini terbukti melanggar pasal 101 huruf c uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; pasal 7 ayat (1), pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; pasal 11 huruf d; pasal 12 huruf a, b; pasal 14 huruf c; pasal 15; pasal 16 huruf e peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.