Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia: Perjalanan Panjang Penuh Drama dan Perpecahan

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 06 Sep 2024 - 15:24

Era Reformasi dan Pembentukan Peradi

Memasuki era Reformasi, pada 2003, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dideklarasikan, dan pada tahun yang sama, UU Advokat No. 18 Tahun 2003 disahkan, yang mengatur bahwa organisasi advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri.

Sebagai tindak lanjut UU tersebut, delapan organisasi advokat yang ada, yakni Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Pada 2004, terbentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang resmi diperkenalkan pada April 2005.

Perpecahan Kembali Terjadi

Meski Peradi diharapkan menjadi wadah tunggal, sejarah berulang ketika organisasi ini mengalami perpecahan pada 2015, menjadi tiga kubu yang bersaing.

Meski berbagai upaya penyatuan telah dilakukan, termasuk mediasi oleh Mahfud MD dan Yasonna Laoly pada 2020, hingga kini belum ada kesepakatan yang berhasil terwujud.

Organisasi Advokat yang Eksis Saat Ini

Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-XVII/2018, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa delapan organisasi advokat selain Peradi tetap eksis dan keberadaan mereka tidak bisa dilarang karena dijamin oleh konstitusi. Bahkan, saat ini tercatat ada sekitar 53 organisasi advokat di Indonesia, meskipun UU Advokat menegaskan adanya asas tunggal untuk wadah advokat.

Sejarah organisasi advokat di Indonesia penuh dengan dinamika, konflik, dan upaya penyatuan yang hingga kini masih terus berlanjut. Meski UU Advokat menetapkan adanya satu wadah tunggal, realitasnya masih banyak organisasi advokat yang beroperasi dan berperan dalam dunia hukum di Indonesia.

sejarah organisasi advokat di indonesia: perjalanan panjang penuh drama dan perpecahan                            sumateraekspres.id - perkembangan dunia advokat di indonesia tak bisa dipisahkan dari keberadaan organisasi advokat (oa), yang telah hadir sejak zaman kolonial.
meskipun awalnya terbentuk sebagai wadah untuk advokat di bawah balie van advocaten, perjalanannya penuh liku dan rentan akan perpecahan.
awal mula: balie van advocatenpada masa kolonial, jumlah advokat di indonesia terbatas dan hanya ditemukan di kota-kota dengan landraad (pengadilan negeri) atau raad van justitie (dewan pengadilan). para advokat tersebut bergabung dalam sebuah organisasi bernama balie van advocaten.
setelah kemerdekaan, pada 1963, terbentuklah persatuan advokat indonesia (pai), yang setahun kemudian digantikan oleh persatuan advokat indonesia (peradin) setelah kongres advokat di solo.
baca juga:optimalisasi aset negara. pt kai divre iii tertibkan aset tanah dan bangunan di lahat
baca juga:harga toyota fortuner 2024: pilihan varian, spesifikasi, dan simulasi kredit
dinamika organisasi advokat setelah kemerdekaankeberadaan peradin kemudian diikuti oleh munculnya berbagai organisasi advokat lain di jakarta, seperti pusbadhi, fosko advokat, dan hphi.
namun, di era orde baru, pemerintah merasa peradin mengancam dan berusaha melebur organisasi tersebut ke dalam satu wadah tunggal yang dapat dikendalikan.pada 1981, dalam kongres peradin di bandung, pemerintah mengusulkan pembentukan satu organisasi advokat tunggal. namun, konflik internal di peradin sudah lebih dulu muncul sejak 1977, yang menyebabkan beberapa anggota keluar dan membentuk hphi.
baca juga:muratara lepas status daerah tertinggal, bukti kemajuan signifikan
baca juga:muratara lepas status daerah tertinggal, bukti kemajuan signifikan
kemunculan ikadin dan lahirnya organisasi baruketidakaktifan organisasi advokat antara 1977-1985 diisi oleh kebijakan pengangkatan advokat oleh menteri kehakiman, yang semakin memperuncing perdebatan tentang independensi advokat.
pada 1985, terbentuklah ikatan advokat indonesia (ikadin), yang lima tahun kemudian mengalami perpecahan dan melahirkan asosiasi advokat indonesia (aai).era orde baru juga menyaksikan munculnya berbagai organisasi lain, seperti ikatan penasihat hukum indonesia (iphi), akhi, spi, dan hapi. pada periode ini, advokat diwajibkan menjadi pengacara praktik selama empat tahun sebelum bisa menjadi anggota organisasi-organisasi tersebut.
baca juga:tol betung-jambi: solusi memangkas separuh waktu perjalanan di jalur lintas timur
baca juga:fakta hubungan indonesia-timor leste. dari pendudukan hingga kerjasama harmonis 
era reformasi dan pembentukan peradimemasuki era reformasi, pada 2003, asosiasi pengacara syariah indonesia (apsi) dideklarasikan, dan pada tahun yang sama, uu advokat no. 18 tahun 2003 disahkan, yang mengatur bahwa organisasi advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri.sebagai tindak lanjut uu tersebut, delapan organisasi advokat yang ada, yakni ikadin, aai, iphi, hapi, spi, akhi, hkhpm, dan apsi, sepakat membentuk komite kerja advokat indonesia (kkai). pada 2004, terbentuklah perhimpunan advokat indonesia (peradi), yang resmi diperkenalkan pada april 2005.
perpecahan kembali terjadimeski peradi diharapkan menjadi wadah tunggal, sejarah berulang ketika organisasi ini mengalami perpecahan pada 2015, menjadi tiga kubu yang bersaing.
baca juga:lebih untung nabung emas perhiasan atau logam mulia? ini jawabannya!
baca juga: 5 tips ampuh agar suami betah di rumah, dijamin rumah tangga harmonis!
meski berbagai upaya penyatuan telah dilakukan, termasuk mediasi oleh mahfud md dan yasonna laoly pada 2020, hingga kini belum ada kesepakatan yang berhasil terwujud.
organisasi advokat yang eksis saat iniberdasarkan putusan mk no. 35/puu-xvii/2018, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa delapan organisasi advokat selain peradi tetap eksis dan keberadaan mereka tidak bisa dilarang karena dijamin oleh konstitusi. bahkan, saat ini tercatat ada sekitar 53 organisasi advokat di indonesia, meskipun uu advokat menegaskan adanya asas tunggal untuk wadah advokat.
baca juga:video viral, seorang perempuan diduga kesurupan di lokasi rudapaksa siswi smp yang tewas di talang kerikil
baca juga:pj bupati lahat diperiksa penyidik kamneg polda sumsel, ini kasusnya
sejarah organisasi advokat di indonesia penuh dengan dinamika, konflik, dan upaya penyatuan yang hingga kini masih terus berlanjut. meski uu advokat menetapkan adanya satu wadah tunggal, realitasnya masih banyak organisasi advokat yang beroperasi dan berperan dalam dunia hukum di indonesia.