Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (1)

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Widi Sumeks |

Minggu , 01 Sep 2024 - 22:21

Roy Riady SH MH, Praktisi hukum -FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Di Indonesia, ide menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi sudah mulai dirumuskan secara normatif sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No 3/1971. Sebagaimana termuat pada Pasal 17 ayat (1) sampai dengan Ayat (4) diundangkannya UU No 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa: Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembaktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikerkenankan dalam hal: apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya.

Dalam hal demikian, penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Banyaknya praktik korupsi yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak terhadap dampak buruk kejahatan korupsi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada masa itu menghendaki sistem pembalikan beban pembuktian.

Ahli hukum Oemar Seno Adji menyatakan penerapan pembalikan beban pembuktian secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran HAM. Khususnya pelanggaran terhadap asas “presumption of innocence” dan “non-self incrimination”. Sehingga yang diterapkan dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya sekedar “shifting of burden proof” dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketidakmampuan terdakwa membuktian dirinya tidak bersalah, tidak sertamerta menghilangkan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada penuntut umum. Di samping belum terdapat rumusan delik dalam UU No 3/1971 mengenai pembalikan beban pembuktian.

Hingga sekarang, shifting burden of proof digunakan dalam memudahkan perampasan aset milik terdakwa atau keluarganya yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 37B UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.

Dalam literatur, shifting burden of proof ini dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau berimbang. Sebutan ini dikarenakan sesuai dengan rumusan Pasal 66 dan Pasal 137 KUHAP beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa mutlak berada pada penuntut umum.

BACA JUGA:Demokrasi Dalam Pasungan

Sedangkan terdakwa dibebani kewajian hanya terbatas pada: pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana ketidakmampuannya membuktian bahwa dirinya tidak bersalah tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Lalu, menerangkan bahwa harta kekayaannya dan keluarganya bukan berasal dari korupsi. Selain sistem pembuktian tersebut di atas, terdapat pula sistem pembalikan beban pembuktian menurut Konvensi PBB.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini disebutkan dalam beberapa konvensi yang diantaranya konvensi PBB tentang larangan perdagangan illegal narkotika dan bahan bahan psikotropika (1998), Konvensi PBB yang menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 dan telah diratifikasi dengan UU No 5/2009, serta diatur dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006.

pengaturan pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi (1)                            sumateraekspres.id - di indonesia, ide menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi sudah mulai dirumuskan secara normatif sejak diundangkannya undang-undang (uu) no 3/1971. sebagaimana termuat pada pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diundangkannya uu no 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa: hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembaktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 
keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikerkenankan dalam hal: apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum. 
dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. 
dalam hal demikian, penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. banyaknya praktik korupsi yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak terhadap dampak buruk kejahatan korupsi, maka dewan perwakilan rakyat gotong royong (dpr-gr) pada masa itu menghendaki sistem pembalikan beban pembuktian. 
baca juga:pengaturan pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi
baca juga:pp no 28/2024: legalisasi zina untuk remaja?
ahli hukum oemar seno adji menyatakan penerapan pembalikan beban pembuktian secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran ham. khususnya pelanggaran terhadap asas “presumption of innocence” dan “non-self incrimination”. sehingga yang diterapkan dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya sekedar “shifting of burden proof” dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
ketidakmampuan terdakwa membuktian dirinya tidak bersalah, tidak sertamerta menghilangkan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada penuntut umum. di samping belum terdapat rumusan delik dalam uu no 3/1971 mengenai pembalikan beban pembuktian.
hingga sekarang, shifting burden of proof  digunakan dalam memudahkan perampasan aset milik terdakwa atau keluarganya yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 37a dan pasal 37b uu no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20/2001. 
dalam literatur, shifting burden of proof ini dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau berimbang.  sebutan ini dikarenakan sesuai dengan rumusan pasal 66 dan pasal 137 kuhap beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa mutlak berada pada penuntut umum. 
baca juga:demokrasi dalam pasungan
baca juga:gelar haji dan fenomena sosial politik di indonesia
sedangkan terdakwa dibebani kewajian hanya terbatas pada: pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana ketidakmampuannya membuktian bahwa dirinya tidak  bersalah tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. lalu, menerangkan bahwa harta kekayaannya dan keluarganya bukan berasal dari korupsi. selain sistem pembuktian tersebut di atas, terdapat pula sistem pembalikan beban pembuktian menurut konvensi pbb.
penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini disebutkan dalam beberapa konvensi yang diantaranya konvensi pbb tentang larangan perdagangan illegal narkotika dan bahan bahan psikotropika (1998), konvensi pbb  yang menentang tindak pidana transnasional terorganisasi tahun 2000 dan telah diratifikasi dengan uu no 5/2009, serta diatur dalam konvensi pbb anti-korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan uu no 7/2006.
pada prinsipnya ketiga konvensi tersebut di atas menekankan pentingnya prosedur pembalikan beban pembuktian terhadap aset hasil kejahatan. namun beberapa ahli hukum keberatan dalam penerapan reverse onus of proof karena dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan asas non self incrimination.
namun keberatan tersebut tidak beralasan dikarenakan sistem pembalikan beban pembuktian ini ditujukan terhadap pembuktian oleh termohon atau pihaka yang menguasai aset tentang asal usul asetnya tersebut bukanlah berasal dari atau hasil tindak pidana. 
adapun jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa mempunyai hak untuk memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan hak untuk membuktikan bahwa aset atau harta kekayaannya bukan hasil korupsi.  sehingga disini masing-masing pihak mempunyai kewajiban berimbang.
baca juga:makna merdeka belajar bagi anak berkebutuhan khusus
baca juga:antara egoisme dan sikap mendahulukan kepentingan orang lain 
elwi danil berpendapat pembalikan beban pembuktian atau “omkering van de bewisjlat” (the reversal of the burden of proof), sering juga disebut sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.
 sementara penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian. hanya karena alasan pembuktian yang sulit, banyak koruptor di indonesia tidak tersentuh hukum pidana. mereka cenderung berlindung di balik asas praduga tak bersalah bahkan dapat dikata-kan “dimanjakan” oleh asas hukum pidana itu sendiri, sehingga kepentingan masyarakat banyak terabaikan. 
modus operandi dari kasus korupsi yang semakin canggih dan modern menjadi sebab korupsi sering dikategorikan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. pengimplementasian pembalikan beban pembuktian tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap asal usul mengenai kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga tidak berdasarkan pada pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke bewijs theorie). 
pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.
polarisasi pemikiran ini didasarkan pada filosofi bahwa terhadap kesalahan orang (schuld) tidak dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian karena melanggar prinsip “due procees of law”, tetapi terhadap kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles). 
teori tersebut secara imperatif tetap menempatkan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke bewijs theorie), tentang aspek yang bersifat menyangkut status sosial terdakwa (persoon). apabila hal ini dapat dibuktikan, baru kemudian adalah kewajiban terdakwa melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana yang bersangkutan mampu dapat hidup dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya.
pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tetap mempergunakan jalur pidana dengan pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke bewijs theorie) terhadap kesalahan (schuld) pelaku.  terhadap pengembalian harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian, karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek ham, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional. 
di satu sisi, untuk membuktikan kesalahan (schuld) pelaku tindak pidana korupsi tetap berpegangan pada ketentuan teori hukum pembuktian yang tetap mengedepankan teori pembuktian secara negatif menurut undangundang (negatief wettelijke bewijs theorie).  untuk mengembalikan aset hasil dari tindak pidana korupsi, pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku dilakukan dengan jalan menggunakan pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles).
 pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles) dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini dapat menjadi solusi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut asal usul harta kekayaan milik terdakwa. 
memang tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi pembalikan beban pembuktian pada ketentuan pasal 37 a dan pasal 38 b ayat (1) dan (2) uu pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada tujuan pengembalian aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi. 
pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan pasal 37 a dan pasal 38 b uu pemberantasan tindak pidana korupsi, dinilai belumlah sepenuhnya dapat dikatakan sudah mengacu kepada “teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles)” dari oliver stolpe. 
ketentuan pasal 37 a ayat (2), yang mengandung arti selain terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa juga diwajibkan memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan melakukan pembalikan beban pembuktian hanya dalam hal membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya yang patut di duga diperoleh dari hasil korupsi. 
hal ini berarti bahwa kepada terdakwa dibebankan untuk membuktikan 2 (dua) hal, yaitu pertama, membuktikan unsur kesalahan (schuld) terdakwa, dan kedua, melakukan pembuktian terhadap asal usul mengenai kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 
menurut teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles), terhadap kesalahan orang (schuld) tidak dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian, tetapi dibuktikan secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke bewijs theorie) oleh penuntut umum, dan terhadap kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan atau dapat dibuktikan dengan pembalikan beban pembuktian. 
 ketentuan pasal 37 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, sangatlah bertolak belakang dengan prisip-prinsip yang terkandung dalam teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles). ketentuan pasal 37 uu pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 
hal ini berarti bahwa dalam ketentuan pasal 37 tersebut, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan unsur kesalahan (schuld) terdakwa, sementara hal tersebut tidak dibenarkan dalam teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles).
kemudian juga dalam penjelasan pasal 37 ayat (2) uu tipikor dikatakan secara tegas bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang. 
sementara itu, teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles) mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara pembuktian secara negatif menurut undangundang (negatief wettelijke bewijs theorie) yang dilakukan oleh penuntut umum dengan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa menyangkut asal usul harta kekayaan miliknya.
berdasarkan pasal 12 b ayat (1) uu tipikor yang mengatur tentang suap dan gratifikasi, dalam ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa kepada terdakwa dibebankan untuk membuktikan, yaitu pertama, membuktikan unsur kesalahan (schuld) terdakwa menyangkut delik suap. 
kedua, melakukan pembuktian terhadap gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. hal seperti di jelaskan di atas mengenai pembuktian pertama yang dilakukan oleh terdakwa, juga tidak dibenarkan dalam teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles).
ketentuan pasal 12 b ayat (1) huruf a uu tipikor, merupakan penerapan pembalikan beban pembuktian secara murni, yang tidak memberi ruang bagi penuntut umum untuk membuktikan secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke bewijs theorie).
 kebijakan legislasi yang diharapkan lahir dari suatu ke-bijakan dalam hukum pidana, dalam bentuk pengaturan mengenai “teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles)” yang seharusnya diadopsikan ke dalam uu pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat menjadi penyeimbang secara proporsional antara kewenangan penuntut umum dalam membuktikan secara negatif menurut undangundang (negatief wettelijke bewijs theorie) dengan kepentingan terdakwa dalam hal membuktikan asal-usul harta yang dimilikinya dan juga diharapkan menjadi sarana atau alat untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi. 
teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles) dari oliver stolpe dapat menjadi justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian. pembalikan beban pembuktian saat proses persidangan berlangsung, terdakwa juga dibebankan melakukan pembuktian mengenai unsur “menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” dan unsur “menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya (in zijn bedeming)”. 
unsur-unsur yang harus dibuktikan secara esensial merupakan pembuktian unsur-unsur yang terkait langsung dengan pembuktian kesalahan (schuld) dari terdakwa. dengan dilakukannya pembalikan beban pembuktian terhadap unsur kesalahan (schuld) dari terdakwa dalam perkara ini, dengan sudut pandangan yang netral haruslah diakui bahwa hal tersebut menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocent) menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt) dan relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas-asas yang telah berlaku secara universal. 
tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi akses negatif dari pembalikan beban pembuktian karena pembalikan beban pembuktian tersebut ditujukan terhadap pembuktian kesalahan (schuld) dari terdakwa.  dengan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaan milik pelaku yang yang diduga kuat berasal dari korupsi disisi lainnya.
suatu pembalikan beban pembuktian terdakwa harus dapat membuktikan secara berlawanan unsurunsur yang disangkakan terhadap terdakwa dengan menggunakan standar minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 183 kuhap. memang hal ini sudah di muat dalam ketentuan pasal 26 a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya saja pengaturan mengenai hal ini masih belum lengkap dan memadai. 
dikatakan demikian karena ketentuan uu pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara tegas menyangkut hal-hal apa saja yang harus dibuktikan, instrumen apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh terdakwa, dan sampai sejauh mana kewenangan dan batasan-batasan yang diberikan pada terdakwa dalam hal melakukan pembuktian. 
 tidak dimuatnya hal tersebut dalam ketentuan uu pemberantasan tindak pidana korupsi, mengakibatkan terdakwa tidak mempunyai acuan yang jelas dan tegas dalam melakukan pembuktian, hal tersebut akan merugikan terdakwa dan akan berpengaruh pada kualitas pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri. 
pembalikan beban pembuktian memakai standar minimal 2 (dua) alat bukti sebagai mana yang dikehendaki oleh pasal 183 kuhap, namun tidaklah bisa disamaratakan antara perkara yang satu dengan perkara lainnya dan juga tidak bisa disamaratakan menyangkut kemampuan dan pengetahuan hukum antara terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya.  dari itu hendaklah hal tersebut dimuat dalam ketentuan uu pemberantasan tindak pidana korupsi. 
pembalikan beban pembuktian yang dimuat dalam ketentuan uu pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini. hanya mengatur apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa apa yang diterimanya bukan merupakan suatu gratifikasi, atau penerimaan itu tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya atau dengan kewajiban atau tugasnya.
maka sesungguhnya sama artinya dengan terdakwa telah berhasil membuktikan dirinya tidak terbukti menerima gratifikasi yang dianggap berasal dari pemberian suap. meskipun pada dasarnya, mengenai status telah berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembalikan beban pembuktiaan yang dilakukan terdakwa beserta penasehat hukumnya tetap pada majelis hakim. 
namun tidaklah adil rasanya bagi terdakwa, apabila uu pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur tentang apa yang dijadikan parameter oleh hakim untuk dapat menyatakan berhasil atau tidaknya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.  dengan kata lain harusnya ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai tolak ukur tentang berhasil atau tidaknya pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa. 
ketentuan uu no 31/1999 jo uu no 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai pada saat kapan penerapan pembalikan beban pembuktian atau dengan kata lain, pada agenda sidang yang manakah dilaksanakan diterapkan pembalikan beban pembuktian tersebut. 
ditambah lagi dengan adanya perbedaan ketentuan pasal 38 a dengan ketentuan pasal 38 b ayat (4). ketentuan pasal 38 a mengatur bahwa : pembuktian sebagai-mana dimaksud pasal 12 b ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.  dalam ketentuan pasal ini tidaklah disebutkan secara tegas, dalam agenda sidang apa dilaksanakan penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut. 
sementara ketentuan pasal 38 b ayat (4) menyebutkan: pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. 
perbedaan pendapat dan perbedaan pemahaman antara para ahli hukum dan para penegak hukum terutama kalangan hakim di indonesia yang masih menganggap bahwa pembalikan beban pembuktian melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), akan mempersulit penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana di indonesia. 
bila dikaji dari perspektif kebijakan hukum pidana, eksistensi pembalikan beban pembuktian seharusnya mengandung prevensi khusus bagi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang juga membutuhkan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures. sehingga formulasi mengenai pembalikan beban pembuktian masih menimbulkan perdebatan. (*)