Palembang - Kepala perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana, SSos, MSi, mengatakan membaca secara manual di perpustakaan tetap digemari. "Kita akui  saat ini perpustakaan online telah merambah. Namun perpustakaan daerah tetap banyak pengunjungnya. Di waktu jam-jam tertentu, pengunjungnya sangat ramai. Artinya teknologi tidak menggerus para pembaca di perpustakaan," jelasnya pada acara workshop akreditasi perpustakaan di The Zuri Hotel, kemarin.

Perpustakaan daerah Provinsi Sumsel terakreditasi terus melayani pembaca yang datang ke perpustakaan. Dengan  koleksi buku ratusan ribu, perpustakaan daerah berharap dapat membawa pembaca semakin cerdas hingga dapat membawa kesejahteraan.

Kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini diikuti peserta dari 17 kota dan kabupaten dalam wilayah Sumsel, selain itu ada sebanyak 6 orang dinas pustakawan Provinsi Sumsel. Dia juga menyampaikan terimakasih dengan Perpustakaan Nasional RI yang memberikan kesempatan untuk melaksankan workshop akreditasi. Dia juga berharap agar kegiatan ini dapat mendorong perpustakaan umum untuk akreditasi, yang dipimpin langsung accesor akreditasi.  Dan yang menjadi tujuan adalah dinas perpuatakaan dan kearsipan yang akan diakreditasi. Sejauh ini ada 7 kota dan kabupaten yang terakreditasi. “

Namun ada 3 kota dan kabupaten re-akreditasi, yakni Lubuklinggau,  Pagaralam serta Musi Banyuasin,” sebutnya. Ia  berharap bisa diserentakkan dengan teman-teman diakreditasi. “Sehingga secara keseluruhan 17 kota dan kabupaten sudah terakreditasi,” harapnya. BACA JUGA  Berbentuk Mahkota, Ternyata Ini Dia Khasiat Bunga Telang Yang Penuh Manfaat

Sementara itu, deputi bidang pengembangan sumberdaya perpustakaan, Adin Bondan MSi, memberikan sambutan melalui zoom, menjelaskan Workshop Akreditasi Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan dalam rangka memberikan layanan kepada pustaka. Di mana tingkatkan  gemar membaca, membuat pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perpustakan jadi ruang terbuka, ini dikuatkan dengan UU No.23 tahun 2014. “Dimana perpustakaan urusannya wajib meskipun tidak ada kaitan dengan kebutuhan dasar,” ungkapnya. Dia juga menyebut penyelenggaraan dan pengelolaan serta pelayanan perpustakaan harus dikelola dengan standar nasional perpustakaan. “Ini untuk menjamin layanan perpustakaan, menjadi hak untuk mengingkatkan kualitas hidup. Agar manusia unggul harus ada penguatan budaya literasi, dengan pengembangan gemar membaca, penguatan pembukuaan,” kata dia.

Di samping itu, juga harus diperkuat dengan akses layanan baca dalam rangka tingakatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, akreditasi perpustakaan merupakan satu hal yang menjadikan layanan prima tercapai dengan baik. Karena transparasi perpustakaan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. “Agar terwujud masyarakat memiliki pengetahuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui workshop kita harapkan menjadi proses, pengelolaan perpustakaan untuk tingkatkan layanan. Agar hak warga dalam upaya akses ilmu pengetahuan dapat terselenggara dengan baik. Sosialisasi atau workshop peningkatan kompetensi untuk meningkatkan pegelolaan perpustakaan, sehingga akan tercipta layanan prima,” kata dia. Sementara itu, dalam workshop kemarin, juga mendatangkan dua pembmbicara. Kedua narasumber antara lain, B Mustafa, M.Lib serta Dr Riko Bintari Permatasari. M.Hum. (iol/lia)