JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID  -  Di sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, Presiden RI Joko Widodo me-reshuffle dan melantik 3 menteri serta 1 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkunham), hingga mendapat respons PDI Perjuangan.

Presiden Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri itu, Senin, 19 Agustus 2024, di Istana Negara, Jakarta. Yakni, Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham. Politisi Partai Gerindra itu, menggantikan Yasonna Laoly yang merupakan kader PDI Perjuangan.

BACA JUGA:Punya Fasilitas Premium, Dorong Prestasi Biliar, Grand Opening V Pool Billiard Resto

BACA JUGA:Mengejar Rezeki Maut Menjemput, Ojol Melawan Arah Terlindas Truk Fuso

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menggantikan Arifin Tasrif. Arifin Tasrif bukan kader PDI Perjuangan, tapi dia menjadi Menteri ESDM atas rekomendasi PDI Perjuangan. Kemudian Rosan Perkasa Roslani dilantik sebagi Menteri Investasi/Kepala BKPM, menggantikan Bahlil.

Kemudian Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo.  Setelah itu, Presiden Jokowi juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM.

 Terkait dirinya sebelum dicopot dari jabatan Menkumham, Yasonna Laoly mengaku sudah menemui Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.  “Saya sampaikan, ‘Bu beredar kabar ini (reshuffle). (Megawati menjawab) Ya sudah, enggak apa-apa. Kan lazim, sesuatu yang lazim,” beber Yasonna, menirukan percakapannya dengan Megawati.

Menurutnya,  Presiden ke-5 RI itu tidak mempermasalah-kan reshuffle kadernya dari jabatan menteri. “Kan beliau itu pernah presiden. Pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang presiden, dalam siapa yang membantunya. Enggak usah dispekulasilah,” klaim Yasonnya, di Kantor Kemenkumham, kemarin.

Yasonna mengucapkan terima kasih kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang telah merekomendasikannya menjadi Menkumham sejak tahun 2014. “Tentunya juga terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama 10 tahun kurang 2 bulan,” ucapnya. 

Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, Yasonna pun menyampaikan permohonan maaf.  Sosok penggantinya, Supratman Andi Agtas, menurut Yasonna orang yang baik. “Sudah kenal sejak lama, pernah sama-sama di Badan Legislasi (baleg) DPR RI,” ungkapnya.

Yasonna meyakini Kemenkumham akan semakin lebih baik, di bawah kepemimpinan  Supratman Andi Agtas. ”Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, cakap, untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM,” ucapnya.

Lain halnya dengan respons Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, terhadap reshuffle Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham. Pergantian kabinet ini disebutnya bermuatan politis. Djarot menduga, ini karena Yasonna tak meminta persetujuan Presiden atas perpanjangan kepengurusan PDIP.

“Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui kabinet,” sebut Djarot, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dia juga menduga pemberhentian kader PDI Perjuangan tersebut karena keterlibatannya pada pengusungan Edy Rahmayadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara 2024. Deklarasi ini dilakukan di Medan. “Yang kedua apakah Pak Yasonna ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edy Rahmayadi,” ungkap Djarot.