Pengamat Politik Serukan PKS Tinjau Ulang Dukungan untuk Lucianty di Pilkada Muba
![](https://sumateraekspres.bacakoran.co/upload/7dd5d7a7c112290dd059530bb8483739.jpg)
Bagindo Togar, pengamat politik Sumatera Selatan --
SUMATERAEKSPRES.ID - Keputusan mengejutkan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal dengan simbol padi dan bulan sabit.
Pada 14 Agustus 2024, PKS resmi merekomendasikan Lucianty sebagai calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) dalam Pilkada 2024.
Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama karena PKS dikenal dengan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam.
Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai keputusan PKS ini menciptakan kontroversi besar. "Keputusan ini sudah sangat fatal.
Terlihat jelas bahwa partai tidak mempertimbangkan rekam jejak dan portofolio kandidat, melainkan lebih fokus pada faktor finansial," ungkap Bagindo.
Ia menganggap bahwa dukungan PKS terhadap Lucianty justru menimbulkan ironi di tengah masyarakat Muba, yang merasa kecewa karena kandidat yang didukung dianggap tidak memiliki prestasi dan kinerja yang memadai.
BACA JUGA:Contoh Soal SJT dan PCK Saat UKPPPG 2024, Peserta PPG Guru Tertentu 2024 Ayo Belajar!
BACA JUGA:Lagu Kemerdekaan 17 Agustus 194K, Menyambut Hari Kebanggaan Bangsa dengan Melodi Penuh Makna
Bagindo mengkritik keputusan PKS yang dianggap melukai perasaan masyarakat Muba. "PKS harus mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali dukungan ini untuk kepentingan masyarakat Muba.
Jika tidak, Pilkada di Kabupaten Muba pada akhir November dipastikan tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah," tegasnya dengan nada pesimis.
Dia juga menegaskan pentingnya partai-partai, termasuk PKS, untuk meninjau ulang dukungan mereka sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus.
BACA JUGA:Jadwal Liga Inggris Pekan Pertama: Ada Big Match Chelsea vs Manchester City
BACA JUGA:Kode Redeem Mobile Legends Terbaru untuk Sabtu, 17 Agustus 2024
"Masih ada waktu untuk melakukan perubahan agar proses Pilkada dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," tutup Bagindo. (iol)