8 Pemda Beli Beras untuk ASN, Manfaatkan Surplus, Serap Beras Lokal
Basyaruddin Akhmad Asisten II Setda Sumse-foto: ist-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Provinsi Sumsel sebagai daerah penghasil beras surplus mencapai 780 ribu ton per tahun. Kelebihan beras tersebut didistribusikan ke luar Sumsel, dengan mayoritas 90 persen ke Jambi, sisanya ke Jakarta dan Jawa. Untuk memaksimalkan penyerapan di wilayah Sumsel, pemerintah pun menyiapkan skema pembelian beras untuk ASN.
Berdasarkan data, ada delapan pemda yang direncanakan menyalurkan beras kepada para ASN. Potensi pembelian beras untuk ASN ini mencapai 53.075 orang, dengan rincian 12 ribu oleh Pemprov Sumsel, 18 ribu di Palembang, 6 ribu di OKI, lalu Musi Banyuasin mencapai 8 ribu orang.
Kemudian Muara Enim 6 ribu orang, Lubuklinggau 3 ribu orang, Musi Rawas 5 ribu orang, dan Musi Rawas Utara lebih dari 1.000 orang. "Total kebutuhan beras di daerah tersebut mencapai 6.213 ton per tahun dengan asumsi setiap ASN membutuhkan sekitar 10 kg," kata Asisten II Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan Strategi Pembelian Beras oleh ASN di Gedung Bina Praja, kemarin
Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena berdasarkan data Dinas Pertanian, Sumsel surplus beras. Bahkan mencapai 780 ribu ton dengan 90 persen dialokasikan ke Jambi, 1 persen ke Jakarta, dan 1,7 persen ke Jawa. "Sisanya tetap di Sumsel. Kami ingin memanfaatkan surplus ini untuk memenuhi kebutuhan beras ASN di Sumsel," ujar dia.
BACA JUGA:Penerima Bantuan Beras CBP di Prabumulih Capai 11.258 KPM, Ini Kata Pj Walikota Prabumulih!
BACA JUGA:Impor Beras-Karet Dongkrak Penerimaan Negara
Menurut dia, beras untuk ASN akan disediakan dengan harga di bawah pasar. Upaya ini bertujuan menekan laju inflasi karena Bulog membeli beras langsung dari petani. "Masing-masing pemda bisa MoU dengan Bulog untuk pelaksanaannya," jelasnya.
Kata Basyaruddin, dengan strategi ini beras lokal dapat terserap oleh Bulog sehingga menekan inflasi daerah. Setiap OPD diminta mengajukan kebutuhan beras kepada Sekda. "Sekda akan melakukan MoU dengan Bulog, dan OPD akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bulog terkait jumlah pegawai yang tersedia. Kami berharap bisa melaksanakan program ini bulan September, dan saya telah menyampaikannya kepada gubernur," imbuhnya.
Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, Elis Nurhayatin menambahkan program pembelian beras oleh ASN ini akan mengurangi permintaan di pasar. "Sebelumnya ASN biasanya membeli beras dari pasar. Dengan adanya program ini, mereka tak perlu lagi membeli beras di pasar, sehingga permintaan di pasar dapat berkurang," jelasnya.
Elis menjelaskan pengajuan melalui sistem PKS dilakukan setiap bulan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah seperti ASN pensiun dan sebagainya. "Jadi nanti ada evaluasi dan penyesuaian dalam penyaluran," pungkas dia.