Resmi, Jokowi Teken PP Kesehatan Baru, Ini Syarat dan Ketentuan Aborsi di Indonesia, Siapa Saja yang Boleh?

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Kamis , 01 Aug 2024 - 09:20

Syarat dan ketentuan terbaru terkait tindakan aborsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.-Ilustrasi: freepik-

Aborsi di Indonesia

Mengacu pada Pasal 120 PP No 28/2024, aborsi harus dilakukan oleh tim pertimbangan atau dokter yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (PKTL) yang memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Hanya tenaga medis yang kompeten dan berwenang yang boleh melaksanakan prosedur aborsi, dengan dukungan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Pasien akan mendapat pendampingan dan konseling sebelum dan sesudah aborsi.

Pemerintah juga menyediakan pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan seksual yang memutuskan untuk melanjutkan kehamilan.

Sanksi untuk Aborsi Ilegal

Aborsi yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi kriteria dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 428 juga menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan aborsi secara ilegal:

Dengan persetujuan perempuan: pidana penjara maksimal 5 tahun
Tanpa persetujuan perempuan: pidana penjara maksimal 12 tahun

Jika aborsi menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga 8 tahun, dan hingga 15 tahun jika dilakukan tanpa persetujuan dan menyebabkan kematian.

Tenaga medis yang terlibat dalam aborsi ilegal dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, termasuk hak memegang jabatan publik atau menjalankan profesi tertentu, sesuai Pasal 429.

Namun, pidana ini tidak berlaku bagi tenaga medis yang menangani korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 429 ayat (3) UU No. 17/2023.

resmi, jokowi teken pp kesehatan baru, ini syarat dan ketentuan aborsi di indonesia, siapa saja yang boleh?                            sumateraekspres.id - pada jumat (26/7/2024), presiden joko widodo (jokowi) resmi mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 mengenai kesehatan.
pp ini merupakan turunan dari undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan mencakup ketentuan serta syarat aborsi di indonesia untuk mencegah aborsi ilegal.
dalam pasal 116 pp no 28/2024, aborsi dilarang kecuali dalam situasi kedaruratan medis atau jika korban mengalami tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual.
baca juga:diakui keguguran, ternyata aborsi, terungkap karena cuitan di medsos, libatkan sejoli di oku
baca juga:mahasiswa unsri terancam 8 tahun penjara, resmi jadi tersangka kasus aborsi sang pacar
syarat dan ketentuan aborsi di indonesia
pasal 116 pp no 28/2024 menjelaskan aborsi hanya boleh dilakukan karena kondisi medis darurat atau pada korban pemerkosaan.
pasal 117 merinci bahwa kondisi medis darurat meliputi ancaman terhadap nyawa atau kesehatan ibu, serta kondisi janin yang memiliki cacat bawaan yang tidak bisa diperbaiki.
aborsi juga diperbolehkan untuk korban kekerasan seksual atau pemerkosaan dengan bukti:
1. surat keterangan dokter tentang usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian pemerkosaan atau kekerasan seksual.
2. keterangan dari penyidik mengenai dugaan pemerkosaan atau kekerasan seksual.
layanan aborsi memerlukan persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan suami, kecuali pada kasus pemerkosaan.
jika individu yang bersangkutan tidak mampu membuat keputusan, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga.
baca juga:oktober, baru tahu hamil 4 bulan, dua sejoli mahasiwa cari informasi aborsi di media sosial
baca juga:terkuak! kisah pilu mahasiswi aborsi dan buang janin ke kloset, rt ungkap fakta mengejutkan
aborsi di indonesia
mengacu pada pasal 120 pp no 28/2024, aborsi harus dilakukan oleh tim pertimbangan atau dokter yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (pktl) yang memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.
hanya tenaga medis yang kompeten dan berwenang yang boleh melaksanakan prosedur aborsi, dengan dukungan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.
pasien akan mendapat pendampingan dan konseling sebelum dan sesudah aborsi.
pemerintah juga menyediakan pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan seksual yang memutuskan untuk melanjutkan kehamilan.
baca juga:mahasiswi tewas aborsi mandiri, ini fakta seputar aborsi yang perlu dipahami
baca juga:fakta dan kronologi lengkap dibalik meninggalnya mahasiswi unsri yang melakukan aborsi
sanksi untuk aborsi ilegal
aborsi yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.
pasal 427 undang-undang nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi kriteria dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun.
pasal 428 juga menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan aborsi secara ilegal:

dengan persetujuan perempuan: pidana penjara maksimal 5 tahun
tanpa persetujuan perempuan: pidana penjara maksimal 12 tahun

jika aborsi menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga 8 tahun, dan hingga 15 tahun jika dilakukan tanpa persetujuan dan menyebabkan kematian.
tenaga medis yang terlibat dalam aborsi ilegal dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, termasuk hak memegang jabatan publik atau menjalankan profesi tertentu, sesuai pasal 429.
namun, pidana ini tidak berlaku bagi tenaga medis yang menangani korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam pasal 429 ayat (3) uu no. 17/2023.