Minta Wajib Asuransi TPL Ditunda, Khawatir Menekan Pasar Otomotif

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Wacana penerapan peraturan asuransi wajib (third party liability, TPL) bagi pemilik kendaraan bermotor menuai komentar dari pelaku industri otomotif. Secara garis besar mereka masih mempelajari dan menunggu mekanisme regulasi secara rinci terkait kebijakan tersebut. 

Selain itu, terdapat harapan untuk dapat menunda penerapan aturan wajib asuransi TPL bagi pemilik kendaraan. Penerapan aturan baru dikhawatirkan dapat kembali memicu tekanan di tengah situasi pasar otomotif yang masih lesu.

“Kita sebetulnya (berharap) kalau bisa jangan diterapkan sekarang. Karena (pasar) mobil lagi turun,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Johannes Nangoi, kemarin.

Dia menekankan, banyak konsumen sudah memiliki kesadaran dalam membeli asuransi kendaraan. Terutama mereka yang membeli kendaraan secara kredit, karena sudah masuk dalam paket pembiayaan mobil atau motor tersebut. 

BACA JUGA:Daihatsu Ayla 2024 Bisa Dibeli dengan Angsuran Rp2 Jutaan, Segini Uang Muka Yang Perlu Disiapkan

BACA JUGA:Angsuran Mobil Avanza Baru Cuma Rp3 Jutaan, Segini DP Yang Harus Disiapkan

Problem regulasi wajib asuransi TPL, menurutnya, baru muncul ketika kendaraan tersebut sudah dilunasi atau dibeli secara tunai. Begitu juga jika nantinya akan mencakup kepada kondisi pembelian kendaraan bekas atau seken.

“Semua mobil yang dicicil ataupun pakai leasing company sudah harus pakai asuransi. Problemnya setelah selesai dicicil mereka harus asuransi atau tidak, kemudian banyak mobil lainnya juga,” kata Nangoi.

Walaupun muncul kekhawatiran adanya tekanan akibat regulasi baru, GAIKINDO meyakini faktor asuransi tak akan banyak berdampak pada harga jual. Kenaikan harga kendaraan juga ditentukan oleh banyak faktor seperti persaingan antar produsen.

Ketua 1 GAIKINDO, Jongkie D Sugiarto menegaskan kewajiban membeli asuransi kendaraan dari TPL seharusnya hanya berlaku kepada kalangan tertentu. Semisal bagi konsumen yang membeli secara tunai, agar cakupan asuransi kendaraan dapat terimplementasi secara merata. “Jadi sebetulnya (dampak regulasi) tak terlalu signifikan. Nanti tinggal sisa 40 persen (konsumen) yang bayar cash diwajibkan asuransi misalnya, kalo peraturannya terbit,” kata Jongkie.

Sementara kalangan agen pemegang merek (APM), selaku kepanjangan tangan produsen, juga berhati-hati dalam menyikapi isu ini. Pasalnya mereka belum mengetahui aturan wajib TPL dari pemerintah ataupun pihak terkait. 

BACA JUGA:Kredit Mobil Daihatsu Xenia 2024: Cicilannya Ternyata Cuma Rp3 Jutaan, Yuk Simak Simulasinya!

BACA JUGA:Buat Pemilik Kendaraan, Nih Pemerintah Bakal Wajibkan Asuransi TPL, Bayar STNK Bisa Lebih Mahal Loh!

Mereka menanti bagaimana pelaksanaan kewajiban asuransi kendaraan yang akan dikeluarkan pemerintah. Termasuk, skema asuransi yang produknya akan dibeli oleh pemilik kendaraan, baik nantinya melalui penunjukan pemerintah atau rekanan produsen.