4 Caleg DPRD Kota Terancam tak Dilantik

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 29 Jul 2024 - 22:36

syawaludin SHI ketua KPU Palembang-Foto: Ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Hingga saat ini tercatat ada empat calon anggota DPRD Palembang periode 2024-2029 yang belum menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sesuai aturan, caleg terpilih yang tak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tidak dilantik.

Ketua KPU Palembang, Syawaluddin mengatakan, sesuai Pasal 52 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, dalam ayat (1), caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaan pada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN.

"Bukti LHKPN caleg terpilih hampir selesai, tinggal beberapa caleg dari beberapa partai saja, itu tertib memang ada perseorangan, sehingga kita minta untuk melakukan penyerahan segera, " ujarnya.

Dikatakan, sudah 96 persen yang menyerahkan LHKPN. "Jadi sekitar tiga atau 4 orang lagi, " bebernya.

Kemungkinan caleg terpilih yang belum menyerahkan bukti laporan LHKPN karena masih proses dan hal itu tidak dilakukan secara kolektif oleh parpolnya.

"Mungkin karena ngurusnya perseorangan tidak kolektif partai langsung dikirim ke KPU, tapi Insya Allah sebelum ambang batas waktu mereka juga sudah konsultasi ke kasubag itu segera dikirim ke KPU, " paparnya.

Ditambahkan Syawaluddin, maksimal penyerahan bukti LHKPN caleg terpilih tersebut dalam aturannya, 21 hari sebelum pelantikan pada 29 September 2024,.

"Batas akhir jika dihitung dari 29 September (pelantikan), berarti 21 hari sebelumnya, artinya 6 hingga 8 September batas waktu caleg terpilih untuk menyampaikan bukti laporan sudah menyerahkan LHKPN, " tukasnya. (iol/)

4 caleg dprd kota terancam tak dilantik                            palembang, sumateraekspres.id – hingga saat ini tercatat ada empat calon anggota dprd palembang periode 2024-2029 yang belum menyerahkan bukti laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn). 
sesuai aturan, caleg terpilih yang tak melaporkan harta kekayaan ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) terancam tidak dilantik.
baca juga:gerindra, nasdem, golkar isi pimpinan dewan, diprediksi raih 8 kursi di dprd palembang
baca juga:4 anggota dprd prabumulih belum laporkan lhkpn: batas waktu menipis, ini kata ketua kpu!
ketua kpu palembang, syawaluddin mengatakan,  sesuai pasal 52 pkpu nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, dalam ayat (1), caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaan pada instansi yang berwenang memeriksa lhkpn.
"bukti lhkpn caleg terpilih hampir selesai, tinggal beberapa caleg dari beberapa partai saja, itu tertib memang ada perseorangan, sehingga kita minta untuk melakukan penyerahan segera, "  ujarnya. 
dikatakan, sudah 96 persen yang menyerahkan lhkpn.  "jadi sekitar tiga atau 4 orang lagi, " bebernya. 
kemungkinan caleg terpilih yang belum menyerahkan bukti laporan lhkpn karena masih proses dan hal itu tidak dilakukan secara kolektif oleh parpolnya.
"mungkin karena ngurusnya perseorangan tidak kolektif partai langsung dikirim ke kpu, tapi insya allah sebelum ambang batas waktu mereka juga sudah konsultasi ke kasubag itu segera dikirim ke kpu, " paparnya. 
baca juga:tidak lapor lhkpn, bakal tak dilantik, 8 parpol tak raih kursi
baca juga:21 hari tidak melapor ke-lhkpn, anggota dprd terpilih bakal tidak dilantik 
ditambahkan syawaluddin, maksimal penyerahan bukti lhkpn caleg terpilih tersebut dalam aturannya, 21 hari sebelum pelantikan pada 29 september 2024,. 
"batas akhir jika dihitung dari 29 september (pelantikan), berarti 21 hari sebelumnya, artinya 6 hingga 8 september batas waktu caleg terpilih untuk menyampaikan bukti laporan sudah menyerahkan lhkpn, " tukasnya.  (iol/)

Tag

Share