Kapolres Mura Imbau Warga Hentikan Praktik Bakar Lahan, Sudah 4 Orang Ditangkap!

Reporter: Izul |

Editor: Alfery |

Sabtu , 27 Jul 2024 - 18:50

Kapolres Musi Rawas (Mura), AKBP Andi Supriadi saat mengecek kesiapan alat dan personel pada apel siaga karhutla. -Foto: Dok. Polres Mura-

"Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal tiga miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah," tegasnya.

AKBP Andi Supriadi mengakui bahwa mengambil tindakan hukum tersebut terasa berat, karena masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk membuka lahan sehingga beralih ke cara tradisional.

Namun, isu Karhutlah telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional, sehingga penegakan hukum harus tetap dilakukan. "Hukum harus tetap ditegakkan," tuturnya.

Selain pencegahan dan penindakan, pihak kepolisian, TNI, dan Pemda Mura telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, seperti damkar, mobil water canon, mesin semprot portabel, dan peralatan lainnya.

Di tempat lain, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Mura, Agus Siswanto, menyatakan bahwa Pemda Mura sangat mendukung pencegahan dan penindakan Karhutlah yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kecamatan dan pedesaan harus membina wilayahnya masing-masing dan gencar melakukan sosialisasi kepada warga untuk penanganan awal Karhutlah," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat di Kabupaten Mura untuk meninggalkan cara tradisional membuka lahan dengan cara dibakar, agar tidak menimbulkan dampak negatif maupun penindakan hukum.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi saat musim kemarau. Kebakaran bisa meluas dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri," tutupnya.

kapolres mura imbau warga hentikan praktik bakar lahan, sudah 4 orang ditangkap!                             musi rawas, sumateraekspres.id - kapolres musi rawas (mura), akbp andi supriadi kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
sebelumnya, polres mura telah mengadakan apel siaga karhutlah dan akan fokus pada pencegahan serta penindakan aksi pembakaran lahan di wilayah mura.
kabupaten musi rawas termasuk salah satu daerah di provinsi sumatera selatan yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) pada tahun 2024.
masih banyak warga di wilayah ini yang menggunakan metode tradisional dengan membakar lahan untuk membuka area baru.
baca juga:akses sulit dan titik api bertambah, karhutla di ogan ilir masih jadi ancaman
baca juga:pelatihan karhutla: tni-polri siap amankan lahan korporasi dari kebakaran, ini penegasan wakapolda sumsel!
pada hari sabtu (27/7), akbp andi supriadi kembali menegaskan kepada masyarakat musi rawas untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk membuka lahan dengan cara dibakar.
pihak kepolisian akan menindak tegas aksi pembakaran lahan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
"tugas ini bukan hanya tanggung jawab polri dan tni, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. mari kita bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutlah," ungkapnya.
jika masih ada warga yang melanggar meskipun telah diberi imbauan dan sosialisasi berkali-kali, maka tindakan hukum akan diambil terhadap mereka yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar.
baca juga:kapolda sumsel: kenali spesifikasi dan karakter peralatan, arahan ke peserta pelatihan penanggulangan karhutla
baca juga:deteksi hotspot ternyata firespot, satgas karhutla muba berjibaku padamkan kebakaran lahan di lima titik
polres mura telah melakukan penindakan terhadap empat orang yang diduga melakukan pembakaran lahan.
para pelaku pembakaran lahan dikenakan pasal 108 uu ri nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau pasal 187 ayat (1) kuhpidana.
"setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal tiga miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah," tegasnya.
akbp andi supriadi mengakui bahwa mengambil tindakan hukum tersebut terasa berat, karena masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk membuka lahan sehingga beralih ke cara tradisional.
namun, isu karhutlah telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional, sehingga penegakan hukum harus tetap dilakukan. "hukum harus tetap ditegakkan," tuturnya.
selain pencegahan dan penindakan, pihak kepolisian, tni, dan pemda mura telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, seperti damkar, mobil water canon, mesin semprot portabel, dan peralatan lainnya.
di tempat lain, plt asisten pemerintahan dan kesra setda mura, agus siswanto, menyatakan bahwa pemda mura sangat mendukung pencegahan dan penindakan karhutlah yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"ini tanggung jawab kita bersama. pihak kecamatan dan pedesaan harus membina wilayahnya masing-masing dan gencar melakukan sosialisasi kepada warga untuk penanganan awal karhutlah," ujarnya.
ia juga meminta masyarakat di kabupaten mura untuk meninggalkan cara tradisional membuka lahan dengan cara dibakar, agar tidak menimbulkan dampak negatif maupun penindakan hukum.
"kami meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi saat musim kemarau. kebakaran bisa meluas dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri," tutupnya.