Saling Klaim Kepemilikan Lahan

Reporter: Nanda |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 26 Jul 2024 - 22:46

BERI PENJELASAN: Advokat Titis Rachmawati SH MH dan staf, kuasa hukum salah satu ruko dan eks gedung bioskop Cineplex.--

Hanafi menyampaikan, kliennya memiliki hak atas tanah seluas 8 hektar di kawasan Jl Jenderal Sudirman dan setengah hektar di kawasan Jl Veteran berdasarkan tanah yang masih dalam Conservatior Beslag / CB no.35/1948 yang sampai saat ini masih melekat, Juga berdasarkan keputusan-keputusan Civ.no 35/1948 PN Plg jo. No 8/1950 UB Medan jo.no33 K/Sip/1950.

Bahkan Surat Penetapan no 7/Pdt. Esk/2024 dan terhadap obyek yang dimaksud Direktorat Agraria telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya meminta Wali dan Kepala BPN Palembang agar tidak membalikkan nama dan atau menerbitkan Sertifikat diatas lahan yang merupakan hak waris dari Raden Achmad Nadjamuddin bin Raden Machdjoeb alias Raden Nangling.

"Tapi faktanya saat ini diatas objek tersebut diterbitkan alas hak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat kami harus mengambil langkah tegas untuk mempertahankan hak klien kamı," tegasnya.

Ditambahkan, Helmi, selaku ahli Waris menegaskan jika memang sejak awal pemasangan stiker dan pemberitahuan, pihaknya tidak bermaksud membuat gaduh.

Tapi hanya ingin mengajak pemilik alas hak di tanah tersebut untuk bermusyawarah serta mengakui lahan tersebut miliknya.

"Ya saya pada dasarnya mau mencari solusi bukan mencari masalah, dan ingat, kami hanya meminta hak atas tanah kami, bukan bangunan diatasnya," tegasnya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Palembang Zainal Arif menjelaskan, penempelan stiker pengumuman tersebut bukan dari atau atas perintah pengadilan.

"Masalah penempelan stiker pengumuman beberapa ruko kemarin kami tegaskan bukan dari PN Palembang," katanya.

Dia menambahkan, 24 Juli pihak PN Palembang hanya melaksanakan konstatering saja tanpa menempelkan apapun pada saat pelaksanaan itu.

Tujuannya untuk mencocokan objek berupa tanah dan bangunan dengan melihat langsung objek dengan data objek yang bersengketa.

Menurutnya, hingga saat ini pihak PN Palembang belum ada perintah eksekusi apapun apalagi sampai melakukan penempelan pengumuman terhadap objek yang dimaksudkan.

"Sekali lagi pada pelaksanaan kemarin tidak ada penempelan stiker pengumuman apapun dari PN Palembang, hanya konstatering dan sah-sah saja apabila ada pihak lain yang melakukan pencopotan stiker itu," tukasnya. (nsw)

saling klaim kepemilikan lahan                            palembang, sumateraekspres.id - pemasangan stiker pada sejumlah ruko sepanjang jl jenderal sudirman dan plang pemberitahuan milik ahli di tanah eks gedung cineplex cinde menuai polemik.
kuasa hukum salah satu pemilik ruko dan tanah eks gedung bioskop cinde, titis rachmawati sh mh, menilai pemasangan stiker dan plang pemberitahuan oleh ahli waris di tanah dan ruko milik kliennya sudah menyalahi aturan hukum.
baca juga:nasib konsumen aldiron plaza cinde tak jelas, kasus korupsi masuk penyelidikan, ini harapan konsumen!
baca juga:7 tahun terkatung-katung, konsumen aldiron plaza cinde menanti solusi konkret!
"ini hari kedua kami melakukan pencopotan stiker dan plang yang dipasang, sebab kami menilai pemasangan stiker pengumuman yang mengklaim dirinya sebagai kuasa hukum ahli waris ini telah menyalahi aturan hukum," kata titis, jumat (26/7). 
dia mengatakan, pemasangan stiker itu tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris juga dari pihak yang berwenang.
titis memastikan jika kliennya juga telah memiliki alas hak yang sah atas kepemilikan lahan dan juga bangunan yang diklaim tersebut.
"klien kami punya  sertifikat hak milik (shm). bahkan lahan eks gedung bioskop cineplex juga dikuatkan oleh keputusan pengadipan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya.
titis menyayangkan terkait konstatering yang dilakukan oleh pn palembang tanpa ada koordinasi dengan pemilik ruko dan lahan, sehingga menyebabkan kekhawatiran bagi pemilik ruko dan lahan di sana.
"mereka berdalih hanya melakukan konstatering dan pencocokan bidang tanah. yang kami tanyakan pencocokannya berdasarkan apa, sementara klien kami sudah memiliki hak alas yang sah," tegasnya.
sementara, r helmi pansuri selaku ahli waris melalui kuasa hukumnya dr h hanafi tanawijaya sh mhum sangat menyayangkan adanya perobekan stiker yang dilakukan kuasa hukum dari salah satu penghuni.
"klien kami memiliki hak berdasarkan keputusan pengadilan dan obyek masih dalam keadaan sita jaminan/ conservation beslag yang belum diangkat," katanya.
menurutnya,  dalam pengumuman tersebut jelas disebutkan bagi pihak yang merasa mempunyai alas hak dapat menghubungi kuasa hukum yang tertera di pengumuman tersebut.
"kami beritahukan bahwa penempelan stiker tersebut adalah murni inisiatif dari kami dan bukan perintah/saran dari pengadilan negeri kelas ia palembang," tegasnya.
hanafi menyampaikan, kliennya memiliki hak atas tanah seluas 8 hektar di kawasan jl jenderal sudirman dan setengah hektar di kawasan jl veteran berdasarkan tanah yang masih dalam conservatior beslag / cb no.35/1948 yang sampai saat ini masih melekat, juga berdasarkan keputusan-keputusan civ.no 35/1948 pn plg jo. no 8/1950 ub medan jo.no33 k/sip/1950.
bahkan surat penetapan no 7/pdt. esk/2024 dan terhadap obyek yang dimaksud direktorat agraria telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya meminta wali dan kepala bpn palembang agar tidak membalikkan nama dan atau menerbitkan sertifikat diatas lahan yang merupakan hak waris dari raden achmad nadjamuddin bin raden machdjoeb alias raden nangling. 
"tapi faktanya saat ini diatas objek tersebut diterbitkan alas hak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat kami harus mengambil langkah tegas untuk mempertahankan hak klien kamı," tegasnya.
ditambahkan, helmi, selaku ahli waris menegaskan jika memang sejak awal pemasangan stiker dan pemberitahuan, pihaknya tidak bermaksud membuat gaduh.
tapi hanya ingin mengajak pemilik alas hak di tanah tersebut untuk bermusyawarah serta mengakui lahan tersebut miliknya.
"ya saya pada dasarnya mau mencari solusi bukan mencari masalah, dan ingat, kami hanya meminta hak atas tanah kami, bukan bangunan diatasnya," tegasnya.
humas pengadilan negeri (pn) palembang zainal arif menjelaskan, penempelan stiker pengumuman tersebut bukan dari atau atas perintah pengadilan.
"masalah penempelan stiker pengumuman beberapa ruko kemarin kami tegaskan bukan dari pn palembang," katanya.
dia menambahkan,  24 juli pihak pn palembang hanya melaksanakan konstatering saja tanpa menempelkan apapun pada saat pelaksanaan itu.
tujuannya untuk mencocokan objek  berupa tanah dan bangunan dengan melihat langsung objek dengan data objek yang bersengketa.
baca juga:update kasus pasar cinde, mantan sekda kota palembang harobin mustofa penuhi panggilan kejati sumsel
baca juga:pemeriksaan dua saksi baru dalam kasus korupsi pembangunan pasar cinde, pengusutan terus dilakukan
menurutnya, hingga saat ini pihak pn palembang belum ada perintah eksekusi apapun apalagi sampai melakukan penempelan pengumuman terhadap objek yang dimaksudkan.
"sekali lagi pada pelaksanaan kemarin tidak ada penempelan stiker pengumuman apapun dari pn palembang, hanya konstatering dan sah-sah saja apabila ada pihak lain yang melakukan pencopotan stiker itu," tukasnya. (nsw)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 27 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan