TOK! OJK Nyatakan Menghormati Putusan Mahkamah Agung Terkait Gugatan Pinjaman Online

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 26 Jul 2024 - 11:19

TOK! OJK Nyatakan Menghormati Putusan Mahkamah Agung Terkait Gugatan Pinjaman Online-Foto: OJK-

Langkah-langkah OJK

OJK juga telah mengambil langkah-langkah penting lainnya:

Mengingatkan penyelenggara fintech P2P lending untuk mencegah penggunaan layanan mereka sebagai sarana kejahatan ekonomi.

Meminta penyelenggara untuk mencantumkan peringatan risiko tinggi pada laman utama website atau aplikasi mereka.

Menyusun rancangan peraturan baru untuk industri fintech P2P lending.

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

OJK menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini mencakup:

Kewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen.

Larangan penggunaan perjanjian baku yang memuat klausul eksemsi.

Sanksi atas penyebaran data pribadi.

Ketentuan penagihan kredit sesuai dengan norma yang berlaku.

Mekanisme penanganan pengaduan konsumen juga telah diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.07/2020. OJK menyediakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157 sebagai kanal layanan konsumen.

Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal

OJK bersama 15 Kementerian dan Lembaga dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sejak 2017 hingga Juni 2024 telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melaporkan kegiatan keuangan mencurigakan atau ilegal kepada Satgas PASTI melalui email [email protected].

tok! ojk nyatakan menghormati putusan mahkamah agung terkait gugatan pinjaman online                            jakarta, sumateraekspres.id - otoritas jasa keuangan (ojk) menyatakan menghormati keputusan mahkamah agung nomor 1206 k/pdt/2024 yang berkaitan dengan gugatan citizen lawsuit mengenai praktik pinjaman online yang diajukan sejak 2021.
putusan tersebut menuntut ojk untuk membuat regulasi dan memperkuat pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat luas.
kepala departemen literasi, inklusi keuangan, dan komunikasi ojk, aman santosa, menegaskan, "ojk telah dan terus melakukan upaya penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (lpbbti) atau fintech peer to peer lending (p2p lending)."
ojk mengeluarkan berbagai ketentuan dan roadmap lpbbti 2023-2028 yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar berkembang sehat, berintegritas, dan kontributif, serta memperkuat perlindungan konsumen.
baca juga:berizin ojk, aplikasi kredito beri pinjaman bagi mahasiswa mulai rp400 ribu hingga rp10 juta, tanpa jaminan!
baca juga:produk keuangan syariah cwld: optimalkan dana wakaf untuk sosial
pengaturan fintech p2p lending
ojk telah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pojk 10/22) dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/seojk.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (seojk 19/2023). aturan ini mencakup:analisis pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan penerima dana.
penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan.
pembatasan akses data seperti kamera, mikrofon, dan lokasi.
isi minimum perjanjian untuk transparansi dan perlindungan hak-hak pengguna.
pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan.
baca juga:masyarakat boleh utang pinjol hingga rp10 m, ojk sedang menyusun aturan
baca juga:ojk cabut izin usaha pt akur dana abadi dan pt semangat gotong royong
langkah-langkah ojk
ojk juga telah mengambil langkah-langkah penting lainnya:
mengingatkan penyelenggara fintech p2p lending untuk mencegah penggunaan layanan mereka sebagai sarana kejahatan ekonomi.
meminta penyelenggara untuk mencantumkan peringatan risiko tinggi pada laman utama website atau aplikasi mereka.
menyusun rancangan peraturan baru untuk industri fintech p2p lending.
perlindungan konsumen dan masyarakat
ojk menerbitkan pojk nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. aturan ini mencakup:kewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen.
larangan penggunaan perjanjian baku yang memuat klausul eksemsi.
sanksi atas penyebaran data pribadi.
ketentuan penagihan kredit sesuai dengan norma yang berlaku.
mekanisme penanganan pengaduan konsumen juga telah diatur dalam pojk nomor 31/pojk.07/2020. ojk menyediakan aplikasi portal perlindungan konsumen (appk) dan kontak 157 sebagai kanal layanan konsumen.pemberantasan pinjaman online ilegal
ojk bersama 15 kementerian dan lembaga dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pasti) sejak 2017 hingga juni 2024 telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.
ojk mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melaporkan kegiatan keuangan mencurigakan atau ilegal kepada satgas pasti melalui email satgaspasti@ojk.go.id.