Sidak Satpol PP Muba: Langkah Tegas Lindungi UMKM dari Dominasi Toko Modern!

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Novis |

Kamis , 11 Jul 2024 - 12:05

Pemerintah Kabupaten Muba melakukan sidak ke toko-toko modern untuk menegakkan Perda dan melindungi UMKM lokal. Foto: yudi/sumateraekspres.id--

MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Maraknya pendirian toko modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) telah menarik perhatian Pemerintah Daerah setempat.

Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2021, tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat, perbelanjaan dan toko swalayan.

Yang membatasi jumlah toko waralaba di setiap kecamatan.

"Perda mengatur hanya boleh ada lima toko modern di wilayah kecamatan," kata Erdian Syahri SSos MSi, Kasat Pol PP Kabupaten Muba.

Dalam upaya menegakkan Perda tersebut, tim Satpol PP Kabupaten Muba melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa toko Indomaret dan Alfamart di Kota Sekayu pada Kamis (11/7) sekitar pukul 10.30 WIB.

Petugas melakukan pengecekan berbagai surat izin toko tersebut dan mencatat pendirian toko waralaba yang terus menjamur di wilayah itu.

"Jika pendirian Indomaret dan Alfamart menyalahi Perda, akan ditindak dan diberikan sanksi," tegas Erdian.

Erdian mengakui bahwa menjamurnya keberadaan Indomaret dan Alfamart telah berdampak negatif pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bumi Serasan Sekate.

Banyak toko kecil yang sepi dan bahkan bangkrut akibat persaingan dengan toko waralaba tersebut.

"Banyak toko kecil yang sepi dan bangkrut karena terus menjamurnya toko waralaba ini," jelasnya.

sidak satpol pp muba: langkah tegas lindungi umkm dari dominasi toko modern!                            muba, sumateraekspres.id - maraknya pendirian toko modern seperti indomaret dan alfamart di kabupaten musi banyuasin (muba) telah menarik perhatian pemerintah daerah setempat.
 hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah (perda) no 8 tahun 2021, tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat, perbelanjaan dan toko swalayan.
yang membatasi jumlah toko waralaba di setiap kecamatan.
"perda mengatur hanya boleh ada lima toko modern di wilayah kecamatan," kata erdian syahri ssos msi, kasat pol pp kabupaten muba.
baca juga:167 bintara polri resmi dilantik: kapolda sumsel serukan dedikasi dan integritas, ini penegasannya!
baca juga:kolaborasi unsela dan pemkab empat lawang: tingkatkan kualifikasi asn dengan mou baru, ini kata pj bupati!
dalam upaya menegakkan perda tersebut, tim satpol pp kabupaten muba melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa toko indomaret dan alfamart di kota sekayu pada kamis (11/7) sekitar pukul 10.30 wib. 
petugas melakukan pengecekan berbagai surat izin toko tersebut dan mencatat pendirian toko waralaba yang terus menjamur di wilayah itu.
"jika pendirian indomaret dan alfamart menyalahi perda, akan ditindak dan diberikan sanksi," tegas erdian.
erdian mengakui bahwa menjamurnya keberadaan indomaret dan alfamart telah berdampak negatif pada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di bumi serasan sekate. 
banyak toko kecil yang sepi dan bahkan bangkrut akibat persaingan dengan toko waralaba tersebut.
baca juga:kemenag salurkan dana bantuan rp50 juta ke 10 lembaga hisab rukyat
baca juga:tak mau pindah, 4 gerobak pkl bandel diangkut satpol pp prabumulih
"banyak toko kecil yang sepi dan bangkrut karena terus menjamurnya toko waralaba ini," jelasnya.
keberadaan toko modern harus dibatasi sesuai dengan perda yang ada. pemerintah daerah juga mendesak agar indomaret dan alfamart menampung dan menjual produk lokal dari kabupaten muba.
"mereka harus menjual produk lokal sehingga keberadaan toko modern ini bermanfaat dan mampu membantu umkm kabupaten muba," ungkap erdian.
petugas indomaret, erna, mengaku bahwa toko mereka telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan.
ia juga mengakui bahwa indomaret tidak menjual produk lokal yang ada.
baca juga:tragis! dwi ardana meninggal dunia setelah tabrak truk parkir ambil sampah, ini kejadiannya!
baca juga:yuk lakukan 7 hal ini agar motor kamu awet
"karena seluruh produk yang dijual telah didrop dan disuplai dari palembang," jelas erna.
menanggapi hal ini, pemerintah kabupaten muba terus berupaya mencari solusi agar keberadaan toko modern tidak mengganggu perkembangan umkm setempat. 
salah satunya dengan melakukan sidak dan pengecekan perizinan secara berkala serta memastikan toko waralaba mematuhi peraturan yang berlaku.
pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk lebih mendukung dan membeli produk-produk lokal agar umkm di kabupaten muba dapat berkembang dan bersaing dengan toko modern. 
dengan demikian, ekonomi lokal dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
baca juga:yuk lakukan 7 hal ini agar motor kamu awet
baca juga:keraton kasepuhan cirebon: pusat kebudayaan politik di eranya hingga tempat pernikahan sunan gunung jati
seiring dengan upaya tersebut, diharapkan juga ada peningkatan kesadaran dari pihak toko waralaba untuk turut serta dalam memajukan produk lokal. 
langkah ini tidak hanya akan membantu umkm, tetapi juga dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap toko modern.
kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten muba dalam rangka melindungi dan mendukung umkm serta menjaga keseimbangan antara perkembangan toko modern dan usaha lokal. 
dengan penegakan perda yang konsisten dan kolaborasi antara pemerintah, toko waralaba, dan masyarakat, diharapkan kabupaten muba dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.