PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se-Sumsel, serta Penyampaian Rencana Aksi Daerah Tahun 2023 di Ruang Mahameru Hotel Swarna Dwipa Palembang, kemarin (28/2).

Plt Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Dr HM Alfajri Zabidi SPd MM MPdI, mengatakan, dinamika kehidupan sosial politik keamanan akhir-akhir ini perlu menjadi perhatian serius. Keadaan instabilitas sosial politik perlu langkah antisipasi, antara lain kenaikan angka peristiwa konflik di daerah, meluasnya penggunaan media sosial untuk aktivitas provokasi, propaganda negatif dan penyebaran berita hoax, kebebasan menyatakan pendapat yang berlebihan, ancaman ekstrimisme, radikalisme, separatisme, dan terorisme yang masih terjadi di beberapa daerah.

Menyikapi kondisi itu, ulasnya, dibutuhkan peran serta, soliditas, sinergitas, dan keterpaduan antarseluruh unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui upaya-upaya penanganan konflik. "Dalam rangka mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektivitas, keterpaduan dan sinergitas dalam pencegahan konflik melalui koordinasi yang terpadu yang diwujudkan melalui pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, rakor ini sangat strategis dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas timdu, terutama tugas melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik. Rencana aksi ini, selain sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial, juga memetakan potensi konflik sosial dan tingkat kerawanan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Kepala Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik, Drs Darwin MSi mengatakan kegiatan ini diikuti seluruh Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumsel dengan menghadirkan narasumber Direktur Intelkam Polda Sumsel, Dinas Sosial Provinsi Sumsel dan Kementerian Agama Provinsi Sumsel. "Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi, efektivitas, sinergitas dan keterpaduan antarseluruh aparatur pemda yang tergabung dalam timdu penanganan konflik, terbangunnya kesepahaman visi, misi, persepsi dan strategi antartimdu, serta terlaksananya kegiatan dan pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Sumatera Selatan," pungkasnya. (fad)