Baru 2 Hari Penertiban, Tim Gabungan Bongkar 75 Titik Illegal Refinery di Keluang, Akan Dilanjutkan Recovery

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 21:40

BONGKAR: Alat berat dikerahkan untuk membongkar puluhan tungku dan merobohkan pondok illegal refinery, di wilayah Kecamatan Keluang, Muba. -FOTO: POLDA SUMSEL-

Aksi pemblokiran jalan itu merupakan sebuah dinamika yang tak bisa dinafikkan. Mengingat selama ini masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari bisnis minyak olahan rakyat. "Setelah diberikan pemahaman jika yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan melanggar hukum, dan apabila tetap terus dilakukan akan ada sanksi hukumnya," sebutnya.

Bagus menambahkan, masyarakat tersebut tetap berharap mereka dicarikan solusi. Agar mereka bisa menghidupi keluarganya, tentunya dengan usaha lain yang tidak melanggar hukum. “Kami berharap masyarakat dapat mengikuti aturan negara, tidak melakukan kegiatan yang ilegal,” pungkasnya.

Penertiban puluhan titik illegal refinery di wilayah Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, sempat terjadi aksi penolakan oleh massa dan viral di media sosial. Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, sudah mengetahuinya. “Iya begitu kondisinya,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu, 8 Juni 2024.

Belum Ada Payung Hukum Minyak Rakyat

Penertiban dan penegakan hukum terhadap tindak pidana minyak dan gas bumi (migas), bukan seperti di Keluang ini saja dilakukan Polda Sumsel dan jajarannya. Jauh sebelumnya, sudah berulang kali operasi dilakukan Polda Sumsel, bersama Kodam II/Sriwijaya.

Apalagi Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, bukan tipe pimpinan yang cuma duduk di balik meja menerima laporan saja. Tahun 2024 ini, tercatat pada 16 Mei, dia mendatangi langsung salah satu kawasan sentra minyak ilegal di Muba, yakni di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman.

Seiring kunjungan kapolda ke Desa Sungai Angit, Polres jajarannya serentak melakukan pembongkaran gudang-gudang minyak ilegal yang masih ada. Seperti di Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, PALI, Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Prabumulih, dan lainnya.

Sebelum adanya regulasi dan aturan yang jelas dan baku dari pemerintah terkait olahan minyak rakyat, maka penindakan dan penegakan hukum akan tetap dan terus dilakukan. Sebab, proses upaya legalisasinya tak kunjung ada kejelasan, meski sudah sering rapat-rapat bersama.

Jika terjadi ledakan dan viral, polisi yang disalahkan. Tidak ada pilihan lain. Polisi tetap komitmen penindakan dan penegakan hukum, mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

"Yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008. Jadi Polda Sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal,” tegas Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, belum lama ini.

Termasuk belum ada kejelasan regulasi itu, dari rakor terakhir di Polda Sumsel, Rabu, 15 Mei 2024. Meski sudah hadir dari pihak SKK Migas Pusat dan Sumbagsel, PT Pertamina, hingga PT Petro Muba. Sehingga besoknya, Kapolda Sumsel turun langsung ke Kabupaten Muba.

Kapolda menyebut, jumlah sumur minyak rakyat diperkirakan mencapai 10.000 sumur. Tidak ada angka pasti, karena ilegal. “Ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan diderita oleh masyarakat setempat di masa yang akan datang. Maka hendaknya perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan,” imbuhnya.

baru 2 hari penertiban, tim gabungan bongkar 75 titik illegal refinery di keluang, akan dilanjutkan recovery                            muba, sumateraekspres.id - tim gabungan berskala besar kembali melakukan penertiban tempat penyulingan minyak ilegal atau illegal refinery di kabupaten musi banyuasin. jika november 2023 fokus di kecamatan bayung lencir, pada juni 2024 ini giliran terkonsentrasi di kecamatan keluang.
tim gabungan yang dipimpin direktur reserse kriminal khusus (dirreskrimsus) polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik, diberi waktu 4 hari. dari 6-9 juni 2024. ”alokasi waktu 4 hari, semakin cepat semakin baik,” tegasnya, sabtu, 8 juni 2024.
unsur yang terlibat sebanyak 385 personel. gabungan dari subdit iv/tipidter ditreskrimsus polda sumsel, satbrimob polda sumsel, polres muba, subdenpom muba, koramil 401-01 sungai lilin, skk migas, pemda muba, pemerintah kecamatan keluang, pemerintah desa.
“dari dua hari pelaksanaan, sudah 75 tungku illegal refinery yang dibongkar secara mandiri. pemiliknya menyadari, bahwa hal ini dalam aturan hukum, tidak boleh,” klaim bagus, didampingi kapolres muba akbp imam safii sik, kepada wartawan.
baca juga:siap bongkar mandiri illegal refinery, ribuan masyarakat keluang butuh solusi lapangan pekerjaan baru
baca juga:tim gabungan bongkar gudang minyak ilegal di musi rawas, ini barang bukti yang ditemukan!
hari pertama, kamis, 6 juni 2024, membongkar sebanyak 41 titik illegal refinery yang ada di desa cawang, kecamatan keluang. “ di sini, illegal refinery ada di tiga blok,” sambung lulusan akpol 1998 itu, juga didampingi kasubdit iv/tipidter akbp bagus suryo wibowo sik mh.
di kawasan blok 1, ada sebanyak 10 titik illegal refinery. blok 2 sebanyak 12 titik, dan blok 3 sebanyak 19 titik. “hari kedua, jumat, 7 juni 2024, sebanyak 34 titik illegal refinery. masih berlokasi di desa cawang, kecamatan keluang,” tambah bagus.
sebanyak 34 titik itu tersebar di 4 blok. meliputi blok 1 sebanyak 13 titik illegal refinery, blok 2 ada 5 titik, blok 3 ada 11 titik, dan blok 4 juga ada 11 titik. “operasi ini masih berlanjut, alokasi waktu kami 4 hari. diharapkan sudah tidak ada lagi (illegal refinery) di sini (keluang),”  harapnya.
meski begitu, bagus menyampaikan pihaknya tidak hanya melakukan pembongkaran tempat illegal refinery. “tapi setelah ini kami akan melakukan revocery. baik terkait dengan fisiknya, maupun set mental masyarakat yang ada di sini,” katanya.
baca juga:akhirnya tertangkap di lampung, pemilik sumur minyak ilegal gas beracun sebabkan 1 orang tewas dan 3 pingsan
baca juga:pemilik sumur minyak yang keluarkan gas beracun ditahan
pernah lama bertugas sebagai penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk), bagus mengakui sempat ada aksi massa yang menolak dilakukannya penertiban terhadap tempat illegal refinery di kecamatan keluang ini.
namun ditegaskannya, upaya massa memblokir akses jalan masuk menuju lokasi illegal refinery, telah berhasil diatasi. "setelah dilakukan upaya pendekatan persuasif dan melalui dialog dengan melibatkan unsur terkait, mereka akhirnya mengerti. mau melakukan pembongkaran secara mandiri, secara ikhlas,” klaimnya.
aksi pemblokiran jalan itu merupakan sebuah dinamika yang tak bisa dinafikkan. mengingat selama ini masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari bisnis minyak olahan rakyat. "setelah diberikan pemahaman jika yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan melanggar hukum, dan apabila tetap terus dilakukan akan ada sanksi hukumnya," sebutnya.
bagus menambahkan, masyarakat tersebut  tetap berharap mereka dicarikan solusi. agar mereka bisa menghidupi keluarganya, tentunya dengan usaha lain yang tidak melanggar hukum. “kami berharap masyarakat dapat mengikuti aturan negara, tidak melakukan kegiatan yang ilegal,” pungkasnya.
baca juga:masifkan penindakan di hilir, gudang-gudang bbm ilegal hingga ngoplos minyak sulingan menyerupai pertalite
baca juga:gudang bbm ilegal lagi di ogan ilir, 3 truk dan 1 pick up belum bongkar muat minyak sulingan dari muba
penertiban puluhan titik illegal refinery di wilayah kecamatan keluang, kabupaten muba, sempat terjadi aksi penolakan oleh massa dan viral di media sosial. kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, sudah mengetahuinya. “iya begitu kondisinya,” katanya melalui pesan singkat whatsapp, sabtu, 8 juni 2024.
 
belum ada payung hukum minyak rakyat
penertiban dan penegakan hukum terhadap tindak pidana minyak dan gas bumi (migas), bukan seperti di keluang ini saja dilakukan polda sumsel dan jajarannya. jauh sebelumnya, sudah berulang kali operasi dilakukan polda sumsel, bersama kodam ii/sriwijaya.
apalagi kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, bukan tipe pimpinan yang cuma duduk di balik meja menerima laporan saja. tahun 2024 ini, tercatat pada 16 mei, dia mendatangi langsung salah satu kawasan sentra minyak ilegal di muba, yakni di desa sungai angit, kecamatan babat toman.
seiring kunjungan kapolda ke desa sungai angit, polres jajarannya serentak melakukan pembongkaran gudang-gudang minyak ilegal yang masih ada. seperti di musi rawas, musi rawas utara, muara enim, pali, banyuasin, palembang, ogan ilir, prabumulih, dan lainnya.
sebelum adanya regulasi dan aturan yang jelas dan baku dari pemerintah terkait olahan minyak rakyat,  maka penindakan dan penegakan hukum akan tetap dan terus dilakukan. sebab, proses upaya legalisasinya tak kunjung ada kejelasan, meski sudah sering rapat-rapat bersama.
jika terjadi ledakan dan viral, polisi yang disalahkan. tidak ada pilihan lain. polisi tetap komitmen penindakan dan penegakan hukum, mengacu peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumur tua.
"yang dilegalkan adalah sumur tua. regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu permen esdm nomor 1 tahun 2008. jadi polda sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal,” tegas kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, belum lama ini.
termasuk belum ada kejelasan regulasi itu, dari rakor terakhir di polda sumsel, rabu, 15 mei 2024. meski sudah hadir dari pihak skk migas pusat dan sumbagsel, pt pertamina, hingga pt petro muba. sehingga besoknya, kapolda sumsel turun langsung ke kabupaten muba.
kapolda menyebut, jumlah sumur minyak rakyat diperkirakan mencapai 10.000 sumur. tidak ada angka pasti, karena ilegal. “ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan diderita oleh masyarakat setempat di masa yang akan datang. maka hendaknya perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan,” imbuhnya.
ini memang masalah pelik. bukan cuma bidang hukum. tapi juga sosial, ekonomi. namun sekali lagi ditegaskannya, sampai saat ini regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. 
sekadar mengingatkan, 21 november 2023 lalu, kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo ssik juga memimpin penutupan tempat penyulingan minyak ilegal atau illegal refinery di dusun berdikari, desa sukajaya, kecamatan bayung lencir. 
sebelumnya, orang nomor 1 di polda sumsel itu sempat memantaunya dari udara menumpang helikopter. pada operasi gabungan itu, mengerahkan sekitar 400 personel. dari polda sumsel turun ditreskrimsus, satbrimob, ditsamapta, hingga biddokkes. lalu polres muba. ada juga denpom ii/4 palembang, koramil bayung lencir, dan sat pol-pp muba. 
dari beberapa hari operasi, setidaknya ada 50 lebih titik illegal refinery yang diratakan dengan tanah. tindakan tegas itu terpaksa dilakukan, karena 2 bulan sebelumnya polres muba sudah memberikan imbahau agar kegiatan illegal refinery itu ditutup atau dibongkar secara mandiri.
selain merusak lingkungan, illegal refinery juga menimbulkan kerugian bagi negara. modusnya, minyak sulingan ilegal dicampur dengan minyak subsidi, dengan perbandingan 1 : 1. dijual harga solar industri. di sisi lain, berdampak langkanya bahan bakar minyak bersubsidi. karena solar subsidi yang dioplos minyak sulingan, dijual dengan harga solar industri. 
 
hukuman para terdakwa tergolong ringan
pada rilis anev akhir tahun 2023 lalu, kapolda sumsel menganalisis, mengapa masyarakat tidak jera untuk melakukan hal-hal illegal things. “contohnya illegal drilling, dari 94 terdakwa yang sudah divonis ada 43 terdakwa yang hukumannya di bawah 6 bulan penjara,” sesalnya.
hukuman sangat rendah itu, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas illegal drilling. begitupun perkara illegal minning (pertambangan ilegal), dan illegal fishing (penangkapan ikan-lobster ilegal). “untuk illegal logging, ada yang lebih 1,5 tahun,” sebutnya.
analisis polda sumsel, dari data putusan hakim/pengadilan terhadap perkara illegal things, secara kuantitatif putusan paling banyak ada pada perkara illegal drilling, diikuti illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing. ”sehingga diasumsikan, efek jera terhadap pelaku belum optimal,” imbuhnya. 
karena itu menurutnya diperlukan komunikasi aparat penegak hukum (aph)/criminal justice system (cjs), untuk menyamakan persepsi dalam menghasilkan putusan yang dapat memberi efek jera secara selektif. kemudian juga perlu diperkuat dengan institusi khlk, migas, dan esdm. (kms/air)