*Pengurus Daerah Ikut Keputusan DPP

PALEMBANG - Delapan partai politik (parpol) parlemen menolak penggunaan system proporsional tertutup alias coblos gambar partai.  Kesepakatan ini tentu akan turun ke partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Fraksi DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Sumsel, MF Ridho, menegaskan, pihaknya mendukung penuh kebijakan Ketua Umum (Ketum) PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Alasannya, PD tidak ingin hak rakyat dirampas. "Apa yang dikatakan Ketum AHY benar. Jangan sampai hak rakyat dirampas.  Karena itu, sejak awal Demokrat menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional,” ungkapnya, kemarin.

Jika menggunakan sistem pemilu tertutup proporsional, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. “Padahal kita ingin semua menggunakan hak kita secara langsung,” imbuh Ridho.

Secara internal, parpol juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka proporsional, kader punya ruang dan peluang yang adil. Terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi SH menyatakan, apapun keputusan dari DPP, pihaknya mendukung penuh.

"Kami ikut apa pun keputusan yang diambil pimpinan di pusat," tegasnya, tadi malam. Penolakan juga disampaikan pengurus Partai Hanura Sumsel. “Secara pribadi saya menolak wacana pemilihan dengan system tertutup proporsional. Karena ini secara otomatis juga akan mematikan semangat upaya reformasi yang dikumandangkan pada 1998 silam,” bebernya.

Belum lagi, dengan sistem tertutup proporsional, peluang partai non parlemen untuk meraih kursi juga tertutup. “Sedangkan waktu untuk sosialisasi sangat minim dibandingkan pada  partai yang memiliki wakilnya di parleme,” beber Ketua DPD  Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar.

"Kalau masih tetap dipaksakan untuk menerapkan hal ini, dikhawatirkan kita akan kembali ke demokrasi masa lalu," cetus Azhar. Namun, sebagai pengurus parpol tingkat daerah, keputusan tentu dikembalikan ke pengurus DPP dalam menyikapi kondisi politik saat ini. “Apapun yang diputuskan  DPP akan diikuti  pengurus provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan mengungkapkan, PKB sendiri sudah ambil keputusan sama dengan parpol lain. Menginginkan pemungutan suara dilakukan dengan system terbuka sebagai bentuk semangat reformasi dan demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

“Kalau kembali menggunakan system tertutup, itu bentuk kemunduran demokrasi yang diterapkan pada zaman orde baru,” imbuhnya.  Karena itu, PKB dengan tegas menolak sistem pemilu tertutup proporsional.

“Anggota parlemen harus dipilih langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi yang sesungguhnya," tegas Ramlan. Sementara, PDI Perjuangan tetap memperjuangkan sistem pemilihan tertutup proporsional tersebut. Sesuai hasil Kongres di Bali, 2019 lalu. Saat ini, tinggal menunggu putusan dari MK.

"Ini sudah menjadi suatu keputusan Kongres, bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem proporsional tertutup sebagai mekanisme dalam melaksanakan Pemilu," tegas Giri. Namun, semua tergantung putusan MK nantinya.

Tentunya ada banyak alasan Kongres PDI  Perjuangan memutuskan partai berlambang banteng moncong putih ini mendorong terjadinya sistem pemilu professional tertutup. "Ketika menerapkan sistem itu, yang kampanye bukan individu-individu, tapi partai," beber Giri.

Dia menambahkan, dalam UU Partai Politik, yang mempunyai peran harusnya parpol. Yang melakukan kampanye caleg-caleg adalah kewajiban parpol. Mulai dari seleksi dan rekrutmen, menyiapkan caleg-caleg yang kompeten hingga mampu mendongkrak suara partai di parlemen ketika mereka terpilih.

Diketahui, kemarin delapan pimpinan parpol tingkat pusat bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Para Ketua Umum beserta jajaran pengurus inti kumpul untuk mengkonsolidasikan gerakan penolakan system pemilu tertutup proporsional.

Hanya dari PDIP Perjuangan yang tidak hadir karena  mendukung pemilu 2024 digelar dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Ali menyatakan persamuhan delapan parpol ini tidak berhubungan dengan sikap parpol yang mendukung Jokowi.

Ali menjelaskan, salah satu poin yang dibahas yaitu pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari tentang kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, pernyataan tersebut membuat parpol parlemen makin memanas.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan itu dilatarbelakangi kepentingan rakyat dan juga seluruh parpol. Ada lima pernyataan sikap yang dihasilkan. Pertama, menolak system proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. “Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,” katanya.

Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan parpol. “Kami tidak ingin demokrasi mundur,” tegas Airlangga.

Kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Ini sudah dijalankan dalam tiga pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga, meminta KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. “Kami mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu,” bebernya.

KPU diminta tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. Terakhir, parpol berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.

Yang hadir dalam pertemuan tetutup kemarin selain Airlangga, ada Ketum Demokrat AHY, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate. Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Lalu, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

Wakil dari Gerindra tidak bisa hadir dalam pertemuan itu. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menekankan, partainya ikut dalam kesepakatan tersebut yakni tidak setuju dengan sistem pemilu coblos partai atau tertutup. (iol/afi/fin)