Tok! DPR RI Sahkan UU KIA, Ibu Melahirkan Bisa Cuti Hingga 6 Bulan dan Tidak Bisa Diberhentikan!

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Selasa , 04 Jun 2024 - 20:21

ATURAN: Ini aturan agar bisa melahirkan di RS tanpa rujukan dengan BPJS Kesehatan. Foto: jawapos--

RUU ini pertama kali disepakati menjadi usul inisiatif pada 30 Juni 2022.

Undang-undang ini mengatur hak cuti melahirkan bagi ibu bekerja, yaitu minimal tiga bulan pertama dan maksimal tiga bulan berikutnya (total 6 bulan) jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 4 ayat 3 UU KIA menyatakan:

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:

a. cuti melahirkan dengan ketentuan:

1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan

2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BACA JUGA:Alokasi Gas 3 kg Aman

Pasal 4 ayat 4 juga mengatur bahwa cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja.

Selain itu, undang-undang ini menjamin bahwa ibu yang sedang cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh hak-haknya, termasuk upah penuh untuk tiga bulan pertama.

Pasal 5 UU KIA menyatakan:

(1) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

tok! dpr ri sahkan uu kia, ibu melahirkan bisa cuti hingga 6 bulan dan tidak bisa diberhentikan!                            sumateraekspres.id -dewan perwakilan rakyat (dpr) republik indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang (ruu) kesejahteraan ibu dan anak (kia) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.
delapan fraksi di dpr menyetujui ruu tersebut, sementara fraksi pks menyatakan setuju dengan catatan.
keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung nusantara ii mpr/dpr/dpd ri, senayan, jakarta, pada selasa 4 juni 2024.
rapat tersebut dipimpin oleh ketua dpr puan maharani.
wakil ketua komisi viii dpr fraksi pdip, diah pitaloka, memulai sesi dengan menyampaikan laporan mengenai pembahasan ruu kia di komisinya.
baca juga:gaji ke-13 asn cair minggu pertama juni, pemkot sudah siapkan anggaran
baca juga:sisir peternakan sapi untuk kurban
"rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, yang mencakup hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat," ujar diah.
setelah pemaparan dari diah, puan maharani kemudian meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan ruu kia menjadi undang-undang.
"sidang dewan yang terhormat, apakah ruu kia pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya puan, yang disambut dengan persetujuan dari anggota dewan.
puan pun mengetok palu tanda pengesahan. 
dengan demikian, ruu kia resmi menjadi undang-undang.
ruu kia sebelumnya telah disepakati dalam rapat pleno komisi viii dpr bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menteri sosial, menteri hukum dan ham, menteri dalam negeri, menteri kesehatan, dan menteri tenaga kerja. keputusan tingkat i ruu ini telah diambil pada 25 maret 2024.
baca juga:waduh, suami bcl tiko aryawardhana terkait kasus penggelapan dilaporkan mantan istri
baca juga:berlakukan retribusi penyediaan tempat 
ruu ini pertama kali disepakati menjadi usul inisiatif pada 30 juni 2022.
undang-undang ini mengatur hak cuti melahirkan bagi ibu bekerja, yaitu minimal tiga bulan pertama dan maksimal tiga bulan berikutnya  (total 6 bulan) jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
pasal 4 ayat 3 uu kia menyatakan:
(3) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan:
a. cuti melahirkan dengan ketentuan:
1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
baca juga:alokasi gas 3 kg aman
baca juga:bandara atung bungsu layani 6 kali penerbangan 
pasal 4 ayat 4 juga mengatur bahwa cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. 
selain itu, undang-undang ini menjamin bahwa ibu yang sedang cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh hak-haknya, termasuk upah penuh untuk tiga bulan pertama.
pasal 5 uu kia menyatakan:
(1) setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
baca juga:pesilat lahat raih prestasi tingkat nasional 
baca juga:agar liburan di rumah lebih nyaman ini yang harus dilakukan 
(2) setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah:
a. secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama;
b. secara penuh untuk bulan keempat; dan
c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.