Daftar Insentif Ekonomi 2025 yang Diberikan Pemerintah untuk Rumah Tangga dan Dunia Usaha

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 27 Dec 2024 - 23:52

Daftar Insentif Ekonomi 2025 yang Diberikan Pemerintah untuk Rumah Tangga dan Dunia Usaha-Foto: Freepik-

SUMATERAEKSPRES.ID - Jelang pergantian tahun 2025, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di tengah tantangan ekonomi global.

Berbagai kebijakan insentif ekonomi disiapkan untuk membantu meringankan beban masyarakat, baik bagi rumah tangga berpenghasilan rendah maupun sektor dunia usaha.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada awal tahun 2025, dengan fokus pada pembebasan dan keringanan perpajakan yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah

Pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk membantu rumah tangga dengan penghasilan rendah, di antaranya:

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Minyak Goreng Sawit Curah "MINYAKITA"

Pemerintah akan memberikan insentif berupa PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk minyak goreng sawit curah dengan merek “MINYAKITA”. Dengan kebijakan ini, PPN yang dikenakan tetap akan sebesar 11%.

PPN DTP untuk Tepung Terigu

Tepung terigu juga akan memperoleh PPN DTP sebesar 1%, sehingga PPN yang dikenakan pada tepung terigu tetap sebesar 11%, mengikuti kebijakan yang sama dengan minyak goreng.

PPN DTP untuk Gula Industri

Gula industri yang merupakan bahan penting bagi industri makanan dan minuman, akan mendapat fasilitas PPN DTP sebesar 1%. Gula ini sangat penting karena sektor makanan dan minuman berkontribusi sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan.

Bantuan Pangan Beras

Pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2, selama dua bulan (Januari dan Februari 2025). Bantuan ini ditujukan untuk sekitar 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Diskon Listrik untuk Rumah Tangga

Sebanyak 81,42 juta pelanggan listrik dengan daya terpasang hingga 2200 VA akan mendapatkan diskon sebesar 50% pada tagihan listrik selama dua bulan pertama tahun 2025. Hal ini mencakup konsumsi listrik sekitar 9,1 TWh per bulan, setara dengan 35% dari total konsumsi listrik nasional.

Kebijakan untuk Masyarakat Kelas Menengah

daftar insentif ekonomi 2025 yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga dan dunia usaha                            sumateraekspres.id - jelang pergantian tahun 2025, pemerintah indonesia berkomitmen untuk terus menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
berbagai kebijakan insentif ekonomi disiapkan untuk membantu meringankan beban masyarakat, baik bagi rumah tangga berpenghasilan rendah maupun sektor dunia usaha.
kebijakan ini akan mulai berlaku pada awal tahun 2025, dengan fokus pada pembebasan dan keringanan perpajakan yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
baca juga:groundbreaking gedung mandiri financial center, ikon palembang wujud komitmen bank mandiri majukan ekonomi
baca juga:benarkah libur sekolah sepanjang bulan selama puasa 2025? ini faktanya!
kebijakan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah
pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk membantu rumah tangga dengan penghasilan rendah, di antaranya:
ppn ditanggung pemerintah (dtp) untuk minyak goreng sawit curah "minyakita"
pemerintah akan memberikan insentif berupa ppn dtp sebesar 1% dari kebijakan ppn 12% untuk minyak goreng sawit curah dengan merek “minyakita”. dengan kebijakan ini, ppn yang dikenakan tetap akan sebesar 11%.
baca juga:pencapaian pad kabupaten lahat melonjak signifikan pasca pandemi berkat kolaborasi pemda dan masyarakat
baca juga:bmkg: 7 wilayah di sumsel ini berawan tebal & berpotensi hanya hujan ringan sabtu 29 desember 2024.
ppn dtp untuk tepung terigu
tepung terigu juga akan memperoleh ppn dtp sebesar 1%, sehingga ppn yang dikenakan pada tepung terigu tetap sebesar 11%, mengikuti kebijakan yang sama dengan minyak goreng.
ppn dtp untuk gula industri
gula industri yang merupakan bahan penting bagi industri makanan dan minuman, akan mendapat fasilitas ppn dtp sebesar 1%. gula ini sangat penting karena sektor makanan dan minuman berkontribusi sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan.
bantuan pangan beras
pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2, selama dua bulan (januari dan februari 2025). bantuan ini ditujukan untuk sekitar 16 juta penerima bantuan pangan (pbp).
diskon listrik untuk rumah tangga
sebanyak 81,42 juta pelanggan listrik dengan daya terpasang hingga 2200 va akan mendapatkan diskon sebesar 50% pada tagihan listrik selama dua bulan pertama tahun 2025. hal ini mencakup konsumsi listrik sekitar 9,1 twh per bulan, setara dengan 35% dari total konsumsi listrik nasional.
kebijakan untuk masyarakat kelas menengah
pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kelas menengah dengan sejumlah kebijakan insentif yang mendukung daya beli dan sektor konsumsi, antara lain:
ppn dtp properti untuk pembelian rumah
bagi pembelian rumah dengan harga jual hingga rp5 miliar, pemerintah menyediakan ppn dtp yang akan diberlakukan dengan diskon 100% untuk periode januari–juni 2025, dan diskon 50% untuk periode juli–desember 2025.
insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (kblbb)
kendaraan listrik (ev) akan mendapatkan insentif berupa ppn dtp sebesar 10% untuk mobil listrik tertentu dan 5% untuk ev bus dengan tkdn (tingkat komponen dalam negeri) di atas 20%. selain itu, pemerintah juga memberikan diskon ppnbm dtp sebesar 15% untuk impor mobil listrik secara utuh (cbu) serta produksi domestik (ckd)
insentif pph pasal 21 dtp untuk pekerja sektor padat karya
pekerja dengan penghasilan sampai dengan rp10 juta per bulan, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil dan furnitur, akan mendapatkan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (pph pasal 21).
optimalisasi jaminan kehilangan pekerjaan
bpjs ketenagakerjaan akan memberikan manfaat tunai bagi pekerja yang mengalami phk sebesar 60% dari upah selama 6 bulan, serta kemudahan akses pelatihan dan informasi pekerjaan.
kebijakan insentif untuk dunia usaha
tidak hanya bagi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk dunia usaha, khususnya untuk umkm dan industri padat karya yang terdampak oleh kondisi ekonomi. beberapa langkah yang diambil antara lain:
perpanjangan masa berlaku pph final 0,5% untuk umkm
untuk umkm yang sudah menikmati pph final 0,5%, masa berlaku kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2025. bagi umkm dengan omzet di bawah rp500 juta per tahun, pembebasan pph akan diberikan sesuai ketentuan.
pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri padat karya
sektor industri padat karya akan memperoleh fasilitas pembiayaan dengan subsidi bunga sebesar 5% untuk revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas. ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi.
dengan serangkaian kebijakan insentif ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pemulihan ekonomi, terutama dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah, serta dunia usaha, khususnya umkm dan sektor padat karya.