Kemendikbud Terbitkan Surat Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di 75 PTN, Ini 4 Poin Pentingnya

Reporter: Neni |

Editor: Alfery |

Rabu , 29 May 2024 - 09:38

Kemendikbudristek melalui Dirjen Diktiristek telah mengeluarkan surat kebijakan yang secara resmi membatalkan dan mencabut rekomendasi serta persetujuan tarif UKT dan IPI untuk tahun 2024 ke 75 PTN. -Foto: Kemdikbud-

3. Informasi kepada mahasiswa baru:

- Rektor harus menginformasikan tarif UKT dan IPI yang sesuai dengan revisi Keputusan Rektor kepada mahasiswa baru yang telah diterima namun belum mendaftar ulang atau yang sudah mengundurkan diri.

- Prioritas Mendikbudristek adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan daftar ulang.

4. Penyesuaian pembayaran:

- Jika terdapat kelebihan pembayaran UKT akibat revisi Keputusan Rektor, Rektor PTN dan PTNBH harus segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran UKT untuk semester berikutnya.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Kemendikbudristek dalam menyediakan pendidikan tinggi yang adil dan inklusif, serta memastikan tidak ada anak Indonesia yang terhalang untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri karena kendala finansial.

kemendikbud terbitkan surat pembatalan kenaikan ukt dan ipi di 75 ptn, ini 4 poin pentingnya                            jakarta, sumateraekspres.id - kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) telah melakukan langkah penting terkait pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) dan iuran pengembangan institusi (ipi) untuk tahun akademik 2024/2025 di perguruan tinggi negeri badan hukum (ptnbh) dan perguruan tinggi negeri (ptn).
dalam surat yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi (dirjen diktiristek) dengan nomor 0511/e/pr.07.04/2024, kebijakan ini secara resmi membatalkan dan mencabut rekomendasi serta persetujuan tarif ukt dan ipi untuk tahun 2024.
surat tersebut ditujukan kepada para rektor dari 75 ptn dan ptnbh.
poin-poin kebijakan ini adalah sebagai berikut:
baca juga:rektor ptn diminta kembalikan kelebihan pembayaran ukt
baca juga:daftar 5 kampus dengan biaya ukt tidak naik di tahun 2024, adakah kampus pilihan snbt-mu?
1. pembatalan dan pencabutan rekomendasi tarif ukt dan ipi:
  - kemendikbudristek membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif ukt dan ipi untuk ptnbh serta persetujuan tarif ukt dan ipi untuk ptn tahun akademik 2024/2025.
  - surat dirjen meminta rektor ptn dan ptnbh mengajukan kembali tarif ukt dan ipi untuk tahun akademik 2024/2025 tanpa ada kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun sebelumnya.
2. revisi keputusan rektor:
  - ptn dan ptnbh diwajibkan merevisi keputusan rektor terkait tarif ukt dan ipi tahun akademik 2024/2025.
baca juga:jemput bola: mendikbudristek nadiem makarim dorong ptn rangkul mahasiswa terdampak kenaikan ukt
baca juga:6 ptn favorit yang naikkan biaya ukt pada 2024, ada yang sampai rp30 juta lho
  - rektor harus memastikan bahwa tidak ada mahasiswa baru yang membayar ukt lebih tinggi akibat revisi tersebut.
3. informasi kepada mahasiswa baru:
  - rektor harus menginformasikan tarif ukt dan ipi yang sesuai dengan revisi keputusan rektor kepada mahasiswa baru yang telah diterima namun belum mendaftar ulang atau yang sudah mengundurkan diri.
  - prioritas mendikbudristek adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan daftar ulang.
baca juga:mendikbudristek nadiem makarim batalkan kenaikan ukt setelah mendengar aspirasi mahasiswa, ini penegasannya!
baca juga:inilah 3 perguruan tinggi favorit yang naikkan biaya ukt 2024/2025, dana kuliah semakin kuras saldo tabungan
4. penyesuaian pembayaran:
  - jika terdapat kelebihan pembayaran ukt akibat revisi keputusan rektor, rektor ptn dan ptnbh harus segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran ukt untuk semester berikutnya.
kebijakan ini menegaskan komitmen kemendikbudristek dalam menyediakan pendidikan tinggi yang adil dan inklusif, serta memastikan tidak ada anak indonesia yang terhalang untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri karena kendala finansial.