Banyak Keluhan Jalan-Drainase Rusak, DPRD Prabumulih Bawa Hasil Reses ke Paripurna
RESES: Dari hasil rapat paripurna hasil reses terungkap memang banyak usulan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur yang perlu diperjuangkan masuk dalam APBD 2024.--
PRABUMULIH,SUMATERAEKSPRES.ID - Pasca dilakukan reses di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) di kota Prabumulih, DPRD Kota Prabumulih melaksanakan paripurna hasil reses di ruang rapat paripurna DPRD Prabumulih, Selasa 30 April 2024
Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE menyebutkan, dari hasil rapat paripurna hasil reses anggota DPRD, terungkap memang banyak usulan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur yang perlu diperjuangkan.
Selain itu, dimasukkan di APBD 2024 atau diusulkan menjadi bahan pertimbangan DPRD bersama Pemkot Prabumulih di APBD 2025.
"Usulan paling banyak adalah infrastruktur, apalagi curah hujan cukup tinggi sehingga banyak terjadi banjir dan genangan air di jalan-jalan," sebutnya.
BACA JUGA:70 KPM Dapat Bantuan Usaha, Ini Pesan Wali Kota Prabumulih
BACA JUGA:Jalan Lingkar Prabumulih Berangsur Mulus
Lebih lanjut, politisi PPP itu menegaskan, agar tahun depan kalau sudah masuk musim hujan dan curah hujan tinggi, tidak lagi seperti ini yakni banyak air yang mengenangi jalan sehingga jalan banyak rusak dan berlobang.
Dalam kesempatan itu pula, ia menegaskan, paling banyak usulan adalah jalan lingkungan dan drainase yang sudah tidak layak dan perlu diperbaiki.
Dia pun mencontohkan, kerusakan jalan dan drainase di Gunung Ibul sehingga dilakukan aksi oleh warga setempat, beberapa waktu lalu dan menjadi prioritas dilakukan perbaikan.
"Kalau anggaran memungkinkan akan dilaksanakan di anggaran perubahan (APBD-Perubahan)," jelasnya.
BACA JUGA:DPRD Prabumulih Gelar Reses di Tiga Dapil, Terima Banyak Usulan dan Keluhan Infrastruktur
BACA JUGA:Gelar Apel dan Halal Bihalal, Pj Wako Prabumulih Ingatkan untuk Banyak Beryukur, Ini Penegasannya!
Dia pun tak menapik, kalau kita lihat saat ini memang ada beberapa titik jalan dan drainase yang sudah tidak layak dan sudah lama tidak diperbaiki.
Kendati demikian, ia menegaskan tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya tapi masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan kebersihan drainse.
Seperti tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi sumbatan di dalam drainase.
"Tentu hal itu juga tidak lepas dari perencanaan yang matang dan pengawasan dari pemerintah dan dinas terkait," katanya.
Ia juga mengingatkan jangan hanya membangun tapi tidak bermanfaat dan rekomendasi itu akan masuk dalam paripurna termasuk evaluasi dari DPRD terkait kualitas dan manfaat," tukasnya. (chy)