PPDB Jalur Prestasi Tanpa Tes, Aplikasi Bobot Nilai Rapor dan Prestasi Pendukung, Sekolah Tidak Bisa Bermain

Reporter: Neni |

Editor: Edi Sumeks |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 21:59

Sebab dengan aplikasi yang ada, bisa mengukur jarak rumah ke sekolah mana yang terdekat. Menurutnya, PPDB ditentukan oleh kesepakatan MKKS apakah online atau offline. "Khusus Palembang, sesuai kesepakatan MKKS online. Daerah lain, berdasarkan kesepakatan MKKS wilayahnya," ulasnya.

Untuk masing-masing jalur yang diikuti calon peserta, orang tuanya wajib membuat surat pernyataan ke akuratan data yang dikirim dengan disertai materai. "Jangan coba-coba dilakukan pemalsuan, akan dituntut sesuai perundang-undangan, dan anak yang lulus dibatalkan kelulusannya," ucap Sutoko mengingatkan.

Dinas Pendidikan Sumsel, menggelar Webinar PPDB SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri se Sumsel Tahun Pelajaran 2024-2025 di Provinsi Sumsel, bertempat di SMK Negeri 2 Palembang, Sabtu 27 April 2024.

Webinar mengambil tema PPDB Dengan Semangat Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Hadir langsung Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Dr. Muhammad Hasbi. Serta turut hadir melalui zoom meeting PJ Gubernur Sumsel Dr Drs H Agus Fatoni MSi.

Dr Muhammad Hasbi, mennjelaskan penetapan kuota PPDB SMA dan SMP memperhatikan tiga hal." Pertama terkait dengan sebaran sekolah, kedua terkait dengan daya tampung, jadi berapa daya tampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan misalnya,” jelasnya.

Ketiga, terkait dengan proyeksi peserta didik baru di Provinsi Sumsel. “Jadi, ketiga data ini harus kita padukan untuk menyusun zonasi di setiap daerah," tambahnya. Bagi orang tua yang pertama kalinya menyekolahkan anaknya melalui jalur PPDB tahun ini, diimbau memahami kebijakan pokok PPDB Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dan peraturan turunnannya serta mengikuti kebijakan pemerintah setempat.

Dia berpendapat, semua provinsi di Indonesia telah mengikuti kebijakan PPDB sesuai Permendikbud. '"Kita bergembira bahwa Sumatera Selatan hari ini juga telah menyatakan akan melaksanakan Permendikbud," ucapnya. 

Bagi pemerintah provinsi lain yang mengimplementasi permendikbud ini, pihaknya akan terus mendorong. Meski menyadari, dengan segala keterbatasan dan perbedaan dalam pelaksanaan PPDB permendikbud di kabupaten/kota di tiap daerah.

“Kita berharap agar PPDB yang lebih baik, lebih objektif, akuntabel dan transparan. Dengan begitu akan tercipta keadilan untuk mendapatkan pendidikan, terutama ingin melindungi kepentingan peserta didik atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih rendah," bebernya. 

Pemerataan Pendidikan di Sumsel

Sementara PJ Gubernur Sumsel Dr Drs H Agus Fatoni MSi, mengatakan PPDB sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dilandaskan secara transparan, tidak ada diskriminasi. “Sebagai upaya program dalam pemerataan pendidikan sumsel, yang manakala dalam penyusunan PPDB perlu dukungan dari semua pihak,” kata Agus, dalam sambutannya.

Sisi positifnya, 50 persen membuka kesempatan peserta didik di lingkungan sekolah untuk bisa menikmati pendidikan, disabilitas selama ini kurang dapat perhatian sekarang. "Ini juga upaya dalam meningkatkan siswa dalam bidang akademik dan non akademik," tambahnya.

Dia menegaskan, sistem zonasi tidak ada lagi diskriminasi. Platform merdeka belajar sesuai kemampuan keuangan daerah melalui PPDB ini seluruh pengamat, komunitas, dan seluruh masyarakat di Sumsel, maju. "Kerinduan yang sama karakter yang kuat, dan patut dibanggakan dalam kemajuan pendidikan terus meningkat," katanya.

ppdb jalur prestasi tanpa tes, aplikasi bobot nilai rapor dan prestasi pendukung, sekolah tidak bisa bermain                            palembang, sumateraekspres.id – sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma negeri/smk negeri. slb negeri tahun pelajaran 2024-2025 kali ini, agak lain. berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lagi jalur penelusuran minat dan potensi akademik (pmpa) dan jalur tes mandiri.
dari 4 jalur penerimaan yang ada, afirmasi, mutasi, zonasi, dan prestasi, jalur terakhir yang masih jadi kegalauan orang tua atau wali calon peserta didik. “kalau dulu jalur prestasi ada namanya pmpa, lewat undangan ke smp. biasanya dapat bagi yang juara umum,” ucap anca, warga pakjo, palembang.
dengan ditiadakannya pmpa atau undangan, begitupun tes jalur mandiri, dia mengaku sedih. “bingung bagaimana anak mau masuk sma negeri yang dituju, nilai rapor pas-pasan, tidak ada kesempatan tes lagi. sementara jalur zonasi jelas tidak masuk karena jarak,” keluhnya.
senada dikatakan ratifa. permasalahan yang diungkapkannya, dia berasal dari luar kota palembang. sementara anaknya, ingin bersekolah di sma negeri 17 palembang. “kecil harapan. padahal anak sudah ikut les dan belajar, agar bisa ikut tes jalur prestasi,” tukasnya.
baca juga:antisipasi potensi kecurangan temuan berulang setiap tahun, ajak kawal ppdb tahun pembelajaran 2024-2025
baca juga:ortu masih bingung sistem ppdb 2024, disdik: silakan ikutan mekanisme yang ada
lain halnya dengan pemikiran dwi. dari informasi yang didapatnya, jalur prestasi tanpa tes ini murni mengandalkan nilai rapor. “alhamdulillah, anak saya dari semester 1 sampai semester 5, nilai rapornya selalu juara 1 di kelas, ada piagamnya dari sekolah,” ucapnya bersyukur. 
dengan prestasi anaknya itu, berpeluang menuju sma negeri favorit yang diinginkan. hanya saja, anaknya tidak memiliki prestasi lain baik akademik maupun non-akademik, atau tahfiz, seperti tabel persyaratan ppdb pembobotan nilai. sehingga dia juga masih khawatir, bilamana ada peserta didik lain yang banyak mengoleksi prestasi akademik, non-akademik, atau penghafal alquran. ”sebab saya lihat, bobot nilainya lebih tinggi. jadi ya, masih ketar-ketir juga,” tambahnya.
kebingungan dan kegundahan masyarakat akan mekanisme ppdb tahun ini, setidaknya terjawab dari webinar ppdb sma negeri/smk negeri/slb negeri se-sumsel tahun pelajaran 2024-2025 di provinsi sumsel, bertempat di smk negeri 2 palembang, sabtu, 27 april 2024
plh kepala dinas pendidikan (disdik) provinsi sumsel drs h sutoko msi, didampingi tim penyusun juknis ppdb syamsul rizal spd, menjelaskan pihaknya membuka kesempatan bagi rangking/juara kelas 1 - 10 untuk bisa mendaftar jalur prestasi. "artinya, kami mengakomodasi anak-anak calon peserta didik yang mau masuk ke sma negeri ranking kelas, bukan juara umum. kalau juara umum, sudah pasti dia juara kelas," jelas sutoko, kemarin.
baca juga:sma negeri 6 palembang gencarkan sosialisasi ppdb 2024-2025, ini fokus dan tujuannya!
baca juga:ppdb 2024 tanpa jalur tes, disdik sebut tak ada perubahan
dalam pembobotan nilai calon peserta didik, bukan ditentukan sekolah. melainkan dari aplikasi yang telah ditentukan dari peraturan yang ada. untuk itu, orang tua atau wali termasuk calon peserta didik, tidak perlu takut dicurangi.
"aplikasi yang memberikan pembobotan nilai langsung, semua sekolah sama. tidak ada pembedaan, sesuai yang telah ditentukan," tegas sutoko. pembobotan prestasi nilai rapor berdasarkan juara/ranking per semester.    
untuk juara 1 mendapatkan point 100, berlaku sampai rangking 10 dengan nilai 10 (lihat tabel grafis). jika lebih atau di luar rangking 10, artinya poin pada semester itu nol. dihitung dari semester 1 (kelas 7) sampai semester 5 (kelas 9 semester ganjil).  
“selanjutnya poin per semester, dikalikan indeks berdasarkan sekolah asal (smp/sederajat) peserta didik itu. kalau akredtasi a indeknys 1,00, akreditasi b indeks 0,85, dan akreditasi c indeks  0,70," papar sutoko.
selain poin semester dari nilai rapor, bisa juga ditambah bobot dari prestasi akademik maupun non-akademik (seni budaya atau olahraga), termasuk hafalan alquran atau tahfiz. (poin lihat tabel). “jadi point plus, akan dihitung secara kumulatif,” tambahnya.  
baca juga:catat! ini jadwal lengkap tahapan tes ppdb sma di sumsel
baca juga:ppdb sma/smk tanpa jalur tes, daya tampung se-sumsel 66.420 siswa, 1.845 rombel
untuk yang juara 1, 2, dan 3, sudah barang tentu bobot nilai lebih besar dari ranking 4 hingga 10. apalagi kalau calon peserta didik itu juara umum. “untuk itu, orang tua harus cerdas memilih sekolah tujuan mau jalur prestasi, walau pada dasarnya kami samakan,” ulasnya.
kemudian, jika pada seleksi terdapat calon peserta didik yang nilai kumulatifnya sama, lanjut sutoko, maka yang akan diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah tujuannya itu. 
pihak sekolah, juga tidak hanya akan menerima begitu saja dokumen atau bukti piagam atau prestasi yang dikirim melalui pendaftaran online. sekolah tujuan akan memverifiksi dan memvalidasi dokumen prestasi secara langsung.
atau dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggara kompetisi melalui berbagai media atau mengakses laman https://simt.kemdikbud.go.id atau  pusatprestasional.kemdikbud.go.id/ terhadap sertifikat kampetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/kementerian/lembaga pemerintah/lembaga lainnya yang diakui pemerintah.
palsukan dokumen, kelulusan anak dibatalkan
selain ppdb jalur prestasi, sutoko juga sedikit mengulas jalur zonasi yang kuotanya 50 persen.  dinas pendidikan provinsi sumsel telah menentapkan wilayah zonasi. ada beberapa wilayah sekolah, yang zonanya beririsan.
baca juga:jangan ada pungli pada ppdb, kajari : jika ditemukan, silahkan lapor !
baca juga:sekolah berasrama ppdb lebih awal, hanya dua sekolah full asrama 
misal masyarakat di kecamatan ib 1 palembang, bisa mendaftar di sma negeri 1, sma negeri 2, dan sma negeri 10. “artinya calon peserta didik wilayah itu, bisa mendaftar di 3 sekolah tersebut. nanti akan dirangking berdasarkan jarak. kalau jika lulus ketiga-tiganya, silakan pilih salah satu,” paparnya.
dia mengimbau, orang tua atau wali serta calon peserta didik, membaca situasi kondisi sekolah yang dipilihnya. “misalnya jika ingin pilih sma negeri 6, wilayah zonasinya yang masuk kecamatan mana saja. jangan uji keberuntungan,” cetusnya. 
sebab dengan aplikasi yang ada, bisa mengukur jarak rumah ke sekolah mana yang terdekat. menurutnya, ppdb ditentukan oleh kesepakatan mkks apakah online atau offline. "khusus palembang, sesuai kesepakatan mkks online. daerah lain, berdasarkan kesepakatan mkks wilayahnya," ulasnya.
untuk masing-masing jalur yang diikuti calon peserta, orang tuanya wajib membuat surat pernyataan ke akuratan data yang dikirim dengan disertai materai. "jangan coba-coba dilakukan pemalsuan, akan dituntut sesuai perundang-undangan, dan anak yang lulus dibatalkan kelulusannya," ucap sutoko mengingatkan.
baca juga:ppdb sma/smk tanpa jalur tes, daya tampung se-sumsel 66.420 siswa, 1.845 rombel
baca juga:catat! ini jadwal lengkap tahapan tes ppdb sma di sumsel
dinas pendidikan sumsel, menggelar webinar ppdb sma negeri/smk negeri/slb negeri se sumsel tahun pelajaran 2024-2025 di provinsi sumsel, bertempat di smk negeri 2 palembang, sabtu 27 april 2024. 
webinar mengambil tema ppdb dengan semangat permendikbud nomor 1 tahun 2021. hadir langsung  direktur pendidikan anak usia dini kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ri dr. muhammad hasbi. serta turut hadir melalui zoom meeting pj gubernur sumsel dr drs h agus fatoni msi. 
dr muhammad hasbi, mennjelaskan penetapan kuota ppdb sma dan smp memperhatikan tiga hal." pertama terkait dengan sebaran sekolah, kedua terkait dengan daya tampung, jadi berapa daya tampung yang ada di provinsi sumatera selatan misalnya,” jelasnya. 
ketiga, terkait dengan proyeksi peserta didik baru di provinsi sumsel. “jadi, ketiga data ini harus kita padukan untuk menyusun zonasi di setiap daerah," tambahnya. bagi orang tua yang pertama kalinya menyekolahkan anaknya melalui jalur ppdb tahun ini, diimbau memahami kebijakan pokok ppdb permendikbud nomor 1 tahun 2021, dan peraturan turunnannya serta mengikuti kebijakan pemerintah setempat. 
dia berpendapat, semua provinsi di indonesia telah mengikuti kebijakan ppdb sesuai permendikbud. '"kita bergembira bahwa sumatera selatan hari ini juga telah menyatakan akan melaksanakan permendikbud," ucapnya. 
bagi pemerintah provinsi lain yang mengimplementasi permendikbud ini, pihaknya akan terus mendorong. meski menyadari, dengan segala keterbatasan dan perbedaan dalam pelaksanaan ppdb permendikbud di kabupaten/kota di tiap daerah.
“kita berharap agar ppdb yang lebih baik, lebih objektif, akuntabel dan transparan. dengan begitu akan tercipta keadilan untuk mendapatkan pendidikan, terutama ingin melindungi kepentingan peserta didik atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih rendah," bebernya. 
pemerataan pendidikan di sumsel
sementara pj gubernur sumsel dr drs h agus fatoni msi, mengatakan ppdb sesuai permendikbud nomor 1 tahun 2021 dilandaskan secara transparan, tidak ada diskriminasi. “sebagai upaya program dalam pemerataan pendidikan  sumsel, yang manakala dalam penyusunan ppdb perlu dukungan dari semua pihak,” kata agus, dalam sambutannya.
 sisi positifnya, 50 persen membuka kesempatan peserta didik di lingkungan sekolah untuk bisa menikmati pendidikan, disabilitas selama ini kurang dapat perhatian sekarang. "ini juga upaya dalam meningkatkan  siswa dalam bidang akademik dan non akademik," tambahnya. 
dia menegaskan, sistem zonasi tidak ada lagi diskriminasi. platform merdeka belajar sesuai kemampuan keuangan daerah melalui ppdb ini seluruh pengamat, komunitas, dan seluruh masyarakat di sumsel, maju. "kerinduan yang sama karakter yang kuat, dan patut dibanggakan dalam kemajuan pendidikan terus meningkat," katanya. 
ketua dewan pendidikan provinsi sumsel h supadmi kohar, menyebut webinar ppdb  ini sangat positif sekali. artinya sudah bermacam pemangku kepentingan sudah berupaya supaya ini tersosialisasi dengan baik. 
"kalau sudah seperti ini masyarakat bisa memahami dan memaklumi. karena ini ada aturan, dan aturan itu perlu dijelaskan. karena selama ada permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu sudah ada. tapi yang tahu permendikbud itu hanya orang-orang tertentu. insya allah bisa mengurangi dampak negatif. walaupun selalu ada segala peraturan  itu ada sisi lemah," tuturnya. 
dia mencontohkan jalur zonasi, ada sekolah kota palembang tapi masuk wilayah banyuasin, karena perbatasan. “ini sudah beda wilayah, dan ini belum dijelaskan. disitu hanya dari jarak zonasinya. maka ini perlu ada masukan, dengan seperti ini permasalahan ada persoalan yang barangkali terlewatkan itu bisa diperbaiki ke depan," harapnya.
untuk jalur prestasi dengan  pembobotan nilai, artinya diatur itu sebaik mungkin kebijakan itu bisa dilihat dari pelaksanaannya nanti."artinya ada pengawasan yang baik dari berbagai pihak," ujarnya. 
wakil ketua komisi v dprd provinsi sumsel, mgs h syaiful padli st mm, juga berhatap pelaksanaan ppdb tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. "apa yang terjadi tahun kemarin dievaluasi dan dibenahi. sehingga tahun 2024 ini diharapkan lebih baik lagi," katanya 
dia menuturkan, imbauan kepada orang tua adalah sekarang sudah ada beberapa jalur untuk masuk ke sekolah negeri. "mari kita sama-sama kawal, dan kawan-kawan media untuk disosialisasikan,” ajaknya. (nni/afi/air)