Menangis Haru, Bisa Lebaran Bersama Keluarga

Reporter: Nanda |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:41

HARU : Mantan Dirut PTBA Milawarma serta petinggi PTBA dan PT SBS lain tampak memeluk keluarga mereka dengan perasaan haru usai divonis bebas, kemarin (1/3).-foto : nanda/sumeks-

Meski putusan akhirnya kelima terdakwa bebas. Tapi sebenarnya terjadi perbedaan pendapat (disenting opinion) antarmajelis hakim yang menyidang perkara ini. Pendapat lima majelis hakim tidak bulat. Empat orang hakim menilai tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.

Keempatnya menilai proses akuisisi saham yang dilakukan oleh PTBA tidak ada unsur tidak pidana. Dalam pertimbangan putusan majelis hakim disebutkan, proses akuisisi saham PT SBS oleh PTBA melalui anak perusahaan tidak ada kerugian keuangan negara.

Hanya ada satu hakim yang punya penilaian berbeda. Pantauan kemarin, begitu palu sidang vonis diketok ketua majelis hakim. Salah seorang langsung sujud syukur atas kebebasan mereka.

Isak tangis keluarga kelima mantan petinggi perusahaan itu mewarnai suasana di ruang sidang. Tampak mantan Dirut PTBA, Milawarma langsung memeluk keluarganya. Begitu juga empat lainnya.

JPU tentu saja tak terima dengan vonis itu. “Kami kasasi,” ujar JPU dari Kejati Sumsel, Herman SH. Terpisah, advokat Soesilo Ariwibowo, penasihat hukum 4 terdakwa mengatakan, setelah dengarkan putusan majelis hakim, unsur dakwaan primer dan subsider JPU tidak terbukti. Artinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan tidak terjadi.

Kerugian negara tidak ada, penyalahgunaan wewenang juga tidak ada, sehingga para terdakwa divonis bebas. “Ini sesuai fakta persidangan. Saya kira tetap ada keadilan kalau memang penuntut umum dan majelis hakim memperhatikan fakta yang ada. Seperti kasus ini, sejak awal sidang tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dari para klien kami,” bebernya.

Terkait satu hakim yang disenting opinion,Soesilo mengatakan itu merupakan hal yang biasa dalam persidangan. Meski melihat dari segmen berbeda, tapi kalau kita memahami UU akuisisi, maka tidak ada perbuatan keliru, apalagi merugikan negara. Bahkan jelas akuisisi ini justru menguntungkan negara.

"Karena itu, saya yakin walau satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion, tetap dalam faktanya terdakwa dibebaskan dan tidak bersalah," tandasnya.

Terkait JPU yang langsung menyatakan kasasi atas vonis majelis hakim, pihaknya juga akan membuat kontra kasasi. "Kita tunggu petikan dan minta penuntut umum untuk mengeluarkan para klien kami dulu dari rutan. Alhamdulillah semua klien kami bisa lebaran bersama keluarga setelah 9 bulan ditahan," pungkas Soesilo. (nsw)

menangis haru, bisa lebaran bersama keluarga                            bebas, 5 mantan petinggi pt ba dan pt sbs tak terbukti bersalah
palembang, sumateraekspres.id – lima terdakwa kasus dugaan korupsi akuisisi saham pt sbs melalui pt bmi, anak perusahaan ptba divonis bebas. majelis hakim pengadilan tipikor palembang yang diketuai pitriadi sh mh menyatakan, mereka tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (jpu).
kelima terdakwa yang divonis bebas yakni milawarma, nurtina tobing, anung dri prasetya, saiful islam, dan raden tjhayono imawan. diketahui, milawarma selaku mantan dirut ptba sebelumnya dituntut jpu selama 19 tahun penjara, denda rp750 juta subsider enam bulan kurang. 
kemudian terdakwa tjahyono imawan (direktur pt tri ihwa samara selaku pemilik pt sbs sebelum diakuisisi ptba), sebelumnya dituntut pidana 19 tahun penjara, denda rp 750 juta subsider enam bulan kurang.
tjahyono bahkan tuntutannya ditambah harus bayar uang pengganti rp162.466.152.401,00, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. kalau hasil lelang tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun dan 3 bulan.
baca juga:tok! 5 terdakwa kasus dugaan korupsi anak perusahaan ptba divonis bebas
baca juga:suami artis sandra dewi ditahan kejagung, tersangka ke-16 dugaan korupsi rp271 t. ini perannya
lalu, terdakwa anung dri prasetya (mantan direktur pengembangan usaha ptba) dituntut pidana 18 tahun dan 6 bulan penjara. 
sementara saiful islam (ketua tim akuisisi penambangan ptba) dan nurtimah tobing (mantan analis bisnis madya ptba yang juga wakil ketua tim akuisisi penambangan ptba) dituntut masing-masing 18 tahun penjara. mereka juga dituntut bayar denda rp750 juta, subsider enam bulan kurungan.
namun, vonis hakim bikin semua tuntutan jpu ambyar. kelima mantan petinggi ptba dan pt sbs itu dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai dakwaan primer dan dakwaan subdider.
"mengadili, membebaskan kelima terdakwa yakni nurtina tobing, milawarma, anung dri prasetya, saiful islam dan raden tjhayono imawan dari segala tuntutan," tegas ketua majelis hakim saat bacakan putusan.
tak hanya itu, hakim memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan. "memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya,” tambah ketua majelis hakim.
baca juga:kasus korupsi anak usaha ptba: jaksa sebut pt sbs habis untuk bayar hutang, tidak ada deviden disumbangkan 
baca juga:2 terdakwa dugaan korupsi koni sumsel dituntut berbeda, 1 tersangka diproses setelah tahapan pemilu selesai
meski putusan akhirnya kelima terdakwa bebas. tapi sebenarnya terjadi perbedaan pendapat (disenting opinion) antarmajelis hakim yang menyidang perkara ini. pendapat lima majelis hakim tidak bulat. empat orang hakim menilai tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
keempatnya menilai proses akuisisi saham yang dilakukan oleh ptba tidak ada unsur tidak pidana. dalam pertimbangan putusan majelis hakim disebutkan, proses akuisisi saham pt sbs oleh ptba melalui anak perusahaan tidak ada kerugian keuangan negara.
hanya ada satu hakim yang punya penilaian berbeda. pantauan kemarin, begitu palu sidang vonis diketok ketua majelis hakim. salah seorang langsung sujud syukur atas kebebasan mereka.
isak tangis keluarga kelima mantan petinggi perusahaan itu mewarnai suasana di ruang sidang. tampak mantan dirut ptba, milawarma langsung memeluk keluarganya. begitu juga empat lainnya.
jpu tentu saja tak terima dengan vonis itu. “kami kasasi,” ujar jpu dari kejati sumsel, herman sh. terpisah, advokat soesilo ariwibowo, penasihat hukum 4 terdakwa mengatakan, setelah dengarkan putusan majelis hakim, unsur dakwaan primer dan subsider jpu tidak terbukti. artinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan tidak terjadi.
baca juga:tuntutan kasus dugaan korupsi koni sumsel: suparman 2,5 tahun, achmad tahir 2 tahun, bakal ajukan pembelaan
baca juga:rampungkan berkas perkara dugaan korupsi dana kopri, dua tersangka segera diadili
kerugian negara tidak ada, penyalahgunaan wewenang juga tidak ada, sehingga para terdakwa divonis bebas. “ini sesuai fakta persidangan. saya kira tetap ada keadilan kalau memang penuntut umum dan majelis hakim memperhatikan fakta yang ada. seperti kasus ini, sejak awal sidang tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dari para klien kami,” bebernya.
terkait satu hakim yang disenting opinion,soesilo mengatakan itu merupakan hal yang biasa dalam persidangan. meski melihat dari segmen berbeda, tapi kalau kita memahami uu akuisisi, maka tidak ada perbuatan keliru, apalagi merugikan negara. bahkan jelas akuisisi ini justru menguntungkan negara.
"karena itu, saya yakin walau satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion, tetap dalam faktanya terdakwa dibebaskan dan tidak bersalah," tandasnya.
terkait jpu yang langsung menyatakan kasasi atas vonis majelis hakim, pihaknya juga akan membuat kontra kasasi. "kita tunggu petikan dan minta penuntut umum untuk mengeluarkan para klien kami dulu dari rutan. alhamdulillah semua klien kami bisa lebaran bersama keluarga setelah 9 bulan ditahan," pungkas soesilo. (nsw)