Menuju Sumsel Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan di Tahun 2045

Reporter: irvan bahri |

Editor: Dandy |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:15

Regina Ariyanti --

Di setiap kabupaten/kota, pengembangan lahan perlu mempertimbangkan kategori-kategori seperti ‘gowithrestriction’ dan ‘no-go’. Intervensi diperlukan untuk memastikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terus berkembang tanpa merugikan daerah-daerah dengan pembangunan terbatas.

Aspek kedua, Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam upaya nasional untuk menangani perubahan iklim. Sebagai provinsi dengan ekosistem gambut yang luas, Sumatera Selatan dapat berkontribusi pada upaya mitigasi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara lestari.

BACA JUGA:Tertimpa, Sajam Bicara

Berdasarkan peta KLHK untuk status kerusakan gambut skala 1:250.000, ekosistem gambut Sumatera Selatan paling banyak masuk klasifikasi rusak ringan. Sedangkan pada kategori rusak berat, banyak terdapat di area Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya kualitas dan kuantitas air dan meningkatnya risiko kebakaran.

Kerusakan lahan gambut menjadi salah satu penyumbang kenaikan emisi karbon di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan gambut, yang sering terjadi, menyebabkan degradasi yang berujung pada peningkatan emisi karbon.

Lahan gambut berperan penting dalam penyerapan karbon. Secara global, meskipun hanya mencakup 0,4 persen daratan dunia, lahan gambut yang terdegradasi mengeluarkan lebih dari lima persen emisi karbon antropogenik global. Oleh karena itu, kejadian kebakaran pada lahan gambut menyumbang lebih banyak emisi karbon ke atmosfer.

Maka dari itu pengelolaan gambut harus menjadi prioritas, dengan memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Upaya ini perlu mengintegrasikan upaya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan upaya seperti ini, gambut justru menjadi aset Sumatera Selatan untuk membantu menurunkan emisi gas rumah kaca dalam upaya nasional dan global menghadapi perubahan iklim.

Aspek ketiga, pembangunan hijau tidak hanya tentang lingkungan dan perubahan iklim, tetapi juga tentang ketahanan pangan masyarakat. Sumatera Selatan perlu memastikan ketahanan pangan, terutama menghadapi perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan makanan.

Meskipun pada level provinsi Indeks Ketahanan Pangan(IKP) Sumatera Selatan berada pada level tahan, namun jika dilihat pada level kabupaten/kota masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan masih tingginya tingkat kemiskinan, minimnya akses air bersih dan masih tingginya angka tengkes (stunting).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kita dapat melihat bahwa peningkatan konversi lahan menjadi lahan pertanian (sawah) di Sumsel ternyata tidak diiringi dengan peningkatan produksi; sementara itu jumlah lahan yang dapat dikembangkan semakin terbatas. Oleh karena itu optimalisasi lahan pertanian perlu didorong guna memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan konversi lahan. Mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia saat ini melalui praktik budidaya pertanian yang baik menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan.

Aspek keempat, kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dampak perubahan iklim akan dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, sehingga partisipasi penuh dari semua pihak menjadi kunci untuk mengatasinya.

Perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan, namun sering kali lebih banyak terkena dampak negatifnya dibandingkan laki-laki. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk pembangunan yang inklusif dan tangguh.

Berbagai capaian pembangunan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan telah mencapai kemajuan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. Capaian ini ditandai dengan meningkatnya capaian pembangunan makro berbasis gender/data terpilah, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian IPG dan IDG di Sumatera Selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir bahkan termasuk yang paling tinggi di Pulau Sumatera. Membaiknya ketimpangan gender di Sumatera Selatan yang ditandai dengan menurunnya capaian indeks ketimpangan gender, meski masih di atas rata-rata Nasional, juga mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Provinsi Sumatera cenderung terus meningkat dan semakin menuju pembangunan yang setara.

menuju sumsel maju, terdepan,  dan berkelanjutan di tahun 2045                            sumateraekspres.id- sesuai dengan amanat dari permendagri 86 tahun 2017 provinsi sumatera selatan saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) tahun 2025-2045. naskah rencana ini akan memuat berbagai cita-cita pembangunan sumsel dalam dua dekade ke depan. menyambut indonesia emas 2045, sumatera selatan akan mengusung sumsel mapan ‘maju, terdepan, dan berkelanjutan”.
dua dekade ke depan adalah periode krusial bagi sumatera selatan. kita dihadapkan pada peluang dan tantangan yang sama besarnya. pembelajaran dari pembangunan masa lalu dan kondisi saat ini menjadi landasan penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
sumatera selatan memiliki sejarah panjang dan kaya. pengalaman masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan arah pembangunan di masa depan. contohnya, pembangunan infrastruktur di masa lalu telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. namun, pembangunan tersebut juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial ekonomi. hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di masa depan untuk masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang terjaga.
kondisi saat ini di sumatera selatan menunjukkan beberapa peluang dan tantangan. pertumbuhan ekonomi yang stabil, sumber daya alam yang melimpah, dan bonus demografi menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun, sumatera selatan juga menghadapi beberapa tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. tantangan-tantangan ini harus disasar secara efektif dalam perencanaan pembangunan.
baca juga:jalankan persaingan usaha yang sehat
baca juga:pemkab muba raih juara paritrana award, berkat inisiasi pj bupati apriyadi lindungi 11 ribu pekerja rentan
berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi saat ini, perencanaan pembangunan sumatera selatan dalam dua dekade ke depan harus fokus pada beberapa hal berikut:(i) penerapan pembangunan komprehensif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. (ii) integrasi rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, (iii) perhatian rencana pembangunan terhadap isu yang relevan dan akan ditemui di masa yang akan datang seperti perubahan iklim, dan (iv) perhatian pada isu spesifik yang menjadi penciri wilayah, seperti potensi lahan gambut dan optimalisasi daya dukung wilayah.
sumsel juga perlu mendorong pengembangan sektor berbasis lahan sebagai kekuatan ekonomi wilayah. dalam menghadapi perubahan iklim yang merupakan tantangan utama di masa depan, pengembangan sektor berbasis lahan perlu memperhatikan keterbatasan ekspansi lahan. seperti melakukan optimalisasi sumber daya alam melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi yang memperhatikan karakteristik dan komoditas unggulan.berbagai upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 
setidaknya ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menuju pembangunan hijau yang berketahanan iklim di sumatera selatan.
aspek pertama, sumatera selatan memiliki keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. mengacu pada tutupan lahan sumatera selatan tahun 2020, luasan lahan yang masih dapat dilakukan ekspansi diperkirakan mencapai 702 ribu hektar, sementara luasan lahan yang masih dapat dimanfaatkan dengan berbagai restriksi mencapai 1,1 juta hektar. 
baca juga:iklim investasi di muba patut ditiru, kolaborasi perusahaan dan pemerintahan di muba luar biasa 
baca juga:pemkab banyuasin sangat serius mewujudkan arus mudik lebih baik.
namun, berdasarkan proyeksi tutupan lahan sumatera selatan tahun 2045 dengan skenario bisnis seperti biasa(business as usual atau bau), luasan lahan yang masih mungkin dipergunakan secara langsung (go) diperkirakan sejumlah 434 ribu ha, sementara luasan lahan yang masih bisa dipergunakan dengan berbagai restriksi adalah 1,08 juta ha. baik lahan untuk pemanfaatan langsung dan lahan dengan pemanfaatan terbatas sama-sama diproyeksi berkurang signifikan dengan skenario bau.
dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, tata guna lahan yang baik dan berkelanjutan menjadi krusial. dengan demikian, penggunaan lahan harus dioptimalkan, dengan mempertimbangkan integritas bentang lahan dan fungsi lingkungan.
di setiap kabupaten/kota, pengembangan lahan perlu mempertimbangkan kategori-kategori seperti ‘gowithrestriction’ dan ‘no-go’. intervensi diperlukan untuk memastikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terus berkembang tanpa merugikan daerah-daerah dengan pembangunan terbatas.
aspek kedua, sumatera selatan memiliki peran penting dalam upaya nasional untuk menangani perubahan iklim. sebagai provinsi dengan ekosistem gambut yang luas, sumatera selatan dapat berkontribusi pada upaya mitigasi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara lestari.
baca juga:ptba unit derti bagikan 4.523 paket sembako untuk warga ring 1 perusahaan
baca juga:tertimpa, sajam bicara
berdasarkan peta klhk untuk status kerusakan gambut skala 1:250.000, ekosistem gambut sumatera selatan paling banyak masuk klasifikasi rusak ringan. sedangkan pada kategori rusak berat, banyak terdapat di area fungsi ekosistem gambut (feg) lindung. hal ini dapat berdampak pada terganggunya kualitas dan kuantitas air dan meningkatnya risiko kebakaran.  
kerusakan lahan gambut menjadi salah satu penyumbang kenaikan emisi karbon di sumatera selatan. kebakaran lahan gambut, yang sering terjadi, menyebabkan degradasi yang berujung pada peningkatan emisi karbon. 
lahan gambut berperan penting dalam penyerapan karbon. secara global, meskipun hanya mencakup 0,4 persen daratan dunia, lahan gambut yang terdegradasi mengeluarkan lebih dari lima persen emisi karbon antropogenik global. oleh karena itu, kejadian kebakaran pada lahan gambut menyumbang lebih banyak emisi karbon ke atmosfer.  
maka dari itu pengelolaan gambut harus menjadi prioritas, dengan memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. upaya ini perlu mengintegrasikan upaya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. dengan upaya seperti ini, gambut justru menjadi aset sumatera selatan untuk membantu menurunkan emisi gas rumah kaca dalam upaya nasional dan global menghadapi perubahan iklim.
aspek ketiga, pembangunan hijau tidak hanya tentang lingkungan dan perubahan iklim, tetapi juga tentang ketahanan pangan masyarakat. sumatera selatan perlu memastikan ketahanan pangan, terutama menghadapi perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan makanan.
meskipun pada level provinsi indeks ketahanan pangan(ikp) sumatera selatan berada pada level tahan, namun jika dilihat pada level kabupaten/kota masih terdapat kesenjangan. kesenjangan ini diakibatkan masih tingginya tingkat kemiskinan, minimnya akses air bersih dan masih tingginya angka tengkes (stunting).
dari data badan pusat statistik (bps), kita dapat melihat bahwa peningkatan konversi lahan menjadi lahan pertanian (sawah) di sumsel ternyata tidak diiringi dengan peningkatan produksi; sementara itu jumlah lahan yang dapat dikembangkan semakin terbatas. oleh karena itu optimalisasi lahan pertanian perlu didorong guna memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan konversi lahan. mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia saat ini melalui praktik budidaya pertanian yang baik menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan.
aspek keempat, kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan. dampak perubahan iklim akan dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, sehingga partisipasi penuh dari semua pihak menjadi kunci untuk mengatasinya.
perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan, namun sering kali lebih banyak terkena dampak negatifnya dibandingkan laki-laki. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk pembangunan yang inklusif dan tangguh.
berbagai capaian pembangunan di sumatera selatan menunjukkan bahwa sumatera selatan telah mencapai kemajuan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. capaian ini ditandai dengan meningkatnya capaian pembangunan makro berbasis gender/data terpilah, seperti indeks pembangunan gender (ipg) dan indeks pemberdayaan gender (idg).  
capaian ipg dan idg di sumatera selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir bahkan termasuk yang paling tinggi di pulau sumatera. membaiknya ketimpangan gender di sumatera selatan yang ditandai dengan menurunnya capaian indeks ketimpangan gender, meski masih di atas rata-rata nasional, juga mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di provinsi sumatera cenderung terus meningkat dan semakin menuju pembangunan yang setara. 
dengan progres tersebut, sumatera selatan menyimpan potensi untuk terus meningkatkan pelibatan dan pemberdayaan perempuan agar keluar dari kerentanan akibat berbagai tantangan pembangunan, termasuk dampak perubahan iklim. 
pelibatan aktif perempuan dalam pembangunan memerlukan peningkatan akses perempuan pada sumber penghidupan yang layak, seperti meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan meningkatkan partisipasi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam ekonomi keluarga dan mewujudkan intervensi terhadap permasalahan daerah yang lebih responsif gender. 
perencanaan pembangunan sumatera selatan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pihak. keterlibatan masyarakat, akademisi, pengusaha, dan organisasi sipil melalui proses inklusif akan menghasilkan pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat. proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti forum publik, musyawarah perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik.
kami yakin bahwa sumatera selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pembangunan hijau di indonesia.dengan perencanaan yang matang, partisipasi aktif semua pihak, dan semangat gotong royong, sumatera selatan dapat mencapai masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. dua dekade ke depan adalah waktu yang tepat untuk membangun sumatera selatan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. (*)